29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37590

Ekonom: Cegah Dampak Depresiasi Rupiah dengan Tiga Hal

Jakarta, Aktual.co — Ekonom dari Universitas Widaya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan pemerintah harus cepat mencegah dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah dengan tiga hal pokok agar tidak menimbulkan krisis. Ketiga hal pokok itu, yakni segera mengimplementasi paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, memberikan kepastian hukum dan menunda permintaan dolar sehingga kelebihan dolar yang diminta dapat di-“cover” oleh cadangan devisa kita,” katanya di Kupang, Selasa (17/3).

Dekan Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu mengatakan hal itu terkait terus melemahnya nilai tukar rupiah diatas Rp13.000 hingga petang kemarin ditransaksikan antarbank di Jakarta, bergerak melemah sebesar 45 poin menjadi Rp13.230 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.185 per dolar AS. Menurut dia, paket kebijakan ekonomi versi pemerintah (Presiden Joko Widodo) salah satunya kemudahan untuk berinvestasi, insentif fiskal, kebijakan pengurangan impor dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) serta pemanfaatan biodiesel, diharapkan menahan tekanan rupiah lebih dalam.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga paket kebijakan ekonomi yang bertujuan memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa, yang selama ini dominan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan diharapkan membawa solusi positif terhadap stabilisasi rupiah. “Diharapkan rupiah akan lebih stabil seiring dengan adanya fokus untuk memperkecil defisit transaksi berjalan, agar fundamental ekonomi tetap terjaga dan tidak rapuh dalam menghadapi tekanan ekonomi global,” katanya.

Pada aspek kepastian hukum dalam negeri perlu dikendalikan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintah sehingga memberi kepastian dan rasa aman bagi investor untuk melanjutkan program atau kebijakan terkait modal termasuk menarik lagi investor asing untuk berinvestasi dalam negeri. “Iklim investasi yang konsisten atau stabil kepastian hukumnya, sehingga memberi trust atau kepercayaan dan komitmen jangka panjang dalam melakukan aktivitas dan transaksi,” katanya.

Penanggungjawab Magister Management (Pascasarjana) di Fakultas Ekonomi Unwira itu mengakui anjloknya rupiah bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti melemahnya perdagangan Indonesia di pasar global, tingginya kebutuhan uang dolar untuk membayar utang negara yang juga aksi memborong dolar oleh para spekulan. “Jika penyebab naiknya dolar memang dilakukan oleh ulah spekulan, maka pemerintah harus bisa intervensi dan menjamin ketersediaan dolar di pasaran,” katanya.

Selain itu katanya untuk jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah termasuk Bank Indonesia (BI) untuk segera menangani semakin terpuruknya rupiah yaitu mengintervensi pasar. Sebab, bank sentral pasti mengetahui sebab musabab jebloknya rupiah. Dia menilai, BI harus menemukan penyebab anjloknya rupiah. Pemerintah juga harus menjaga dan menata agar ke depannya rupiah tidak akan terpuruk lagi akibat terdorong naiknya nilai dolar, salah satunya dengan memperkuat sektor riil.

Memperkuat sektor riil, ini penting karena merupakan salah satu solusi yang bisa memperkuat keberadaan rupiah. Memang harus diakui bahwa sejak awal 2014 nilai ekspor cenderung menurun, karena salah satu indikatornya sektor riil tidak berkembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Diduga Terima Suap, Kejari Tahan Bekas Kepala Dinkes Lebak

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Rangkasbitung menahan bekas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Venni Iriani, dalam kasus dugaan suap penerimaan Aparat Sipil Negara kategori dua (K2) tahun 2013.
“Kami menitipkan tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Rangkasbitung,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Eko Baroto di Lebak, Selasa (17/3).
Dia mengatakan, Venni bersama-sama dengan bekas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak Ade Nurhikmat, terlibat dugaan suap calon penerimaan Aparat Sipil Negara (ASN) kategori K2.
Mereka para calon ASN kategori K2 diminta uang oleh tersangka dengan variasi antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta untuk per-orang. “Semuanya korban K2 itu sebanyak 35 orang yang bekerja di lingkungan Dinkes Lebak.”
Menurut dia, kedua bekas pejabat Kabupaten Lebak dijerat pasal 12 huruf e junto pasal 5 ayat 2 junto pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU tindak pidana korupsi. Tersangka terancam kurungan penjara antara 15 hingga 20 tahun.
Saat ini, tersangka mantan Dinkes Lebak menjalani penahanan di Rutan Rangkasbitung selama 20 hari terhitung Senin (16/3). “Kami menahan tersangka untuk memudahkan pemeriksaan selanjutnya,” ujar dia.
Sementara kuasa hukum tersangka, Koswara Purwasasmita menyayangkan sikap penyidik yang tidak menerima penangguhan penahanan yang diajukan kliennya.
Pengajuan penangguhan itu karena untuk mengurus suaminya yang ketujuh hari setelah meninggal dunia. “Klien saya masih berduka dan meminta keringanan penangguhan penahanan, namun tidak dikabulkan oleh penyidik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Beranikah Jokowi Putuskan Kontrak Freeport Pada 25 Juli 2015?

Jakarta, Aktual.co — Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) mengungkapkan bahwa harapan besar masyarakat Indonesia khususnya Papua yang menginginkan supaya pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Freeport sepertinya akan sia–sia.

“Pasalnya, penandatangan MOU perpanjangan antara pemerintah dengan PT Freeport beberapa waktu mengisyarakatkan Jokowi tidak akan berani memutus kontrak dengan Freeport sebelum 25 Juli 2015 nanti,” ujar Direktur Eksekutif (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3).
 
Menurut Jajat, dengan memberikan MOU perpanjangan saja membuktikan Indonesia sudah takluk sama asing, padahal sudah jelas dalam hal ini Freeport telah lalai menjalankan kesepakatan sebelumnya yang akan segera membangun smelter di Indonesia.

“Nyatanya hingga hari ini smelter tidak kunjung jadi. Kondisi seperti itu seperti itu saja pemerintah masih diam, apalagi sampai berani memutus kontraks sepertinya merupakan hal yang mustahil terjadi,” jelasnya.
 
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memutus kontrak dan mengambil sikap tegas terhadap Freeport. Jika kontrak tersebut dibiarkan terjadi dan pemerintah kembali dirugikan maka Indonesia akan mengalami kerugian besar-besaran.
 
“Dengan adanya pelanggaran pembangunan Smelter, kita mempunyai posisi kuat untuk mengambil keuntungan. Papua itu penting bagi Indonesia, jika Freeport terus dibiarkan mengeksploitasi tanpa aturan yang jelas, berarti secara tidak langsung menunjukan pemerintahan yang lemah dan takut sama bangsa asing,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tak Mau ‘Dijebak’ Ahok, DPRD Ogah Ajukan Anggaran

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI tak mau ‘terjebak’ lagi oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pengajuan program di APBD DKI 2015 yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Bestari Barus mengatakan Dewan ‘kapok’ minta suatu program masuk di APBD versi Ahok itu. Jika dilakukan penggantian dalam item di APBD tersebut, maka pihak eksekutif sendiri yang harus menggantinya.
“Biarin aja eksekutif nanti yang mengisi (APBD), kita tinggal koreksi aja. Kalau kita yang ngisi (APBD) nanti si Ahok teriak-teriak lagi ‘itu noh anggaran DPRD yang masukin siluman lagi’,” sindir politisi NasDem itu, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Kendati masih dimungkinkan ada penggantian item anggaran, Barus memastikan jumlah total APBD harus tetap di angka yang sudah ditetapkan Kemendagri, sebesar Rp73,08 triliun. 
“Angkanya tidak akan berubah tetap segitu. Jadi besok akan kita tanyakan bagaimana kemudian hasil temuan ini untuk ditindak lanjuti dalam RAPBD ke depan karena dilarang itu akan kita bicarakan solusinya apakah akan diganti atau tidak, yang jelas jumlahnya harus segitu,” ucap dia.
Pembahasan hari ini, ujar dia, hanya akan membahas hasil temuan Kemendagri yang melarang terlaksananya beberapa program. Dewan akan konsentrasi pada pelayanan masyarakat agar dimaksimalkan.
Dia menambahkan, rapat antara Pemprov dan DPRD DKI hari ini untuk membahas APBD akan digelar terbuka. Sehingga masyarakat dan awak media bisa ikut mengawasi jalannya pembahasan dalam rapat tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP Nilai Hak Angket Terkait Konflik Golkar Tidak Tepat

Jakarta, Aktual.co — Hak angket yang sedang digalang sebagian anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tidak tepat. Hal itu disampaikan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto kepada wartawam di Jakarta, Senin (16/3).
“Soal hak angket terhadap Menkumham Yasona terkait permasalahan Golkar sangat tidak tepat,” ucapnya.
Menurut dia, sebagai partai politik harus hati-hati betul menggunakan hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan suatu penyelidikan.
“Itu kan hak anggota, keputusan di paripurna,” pungkas Hasto.
Sebelumnya, fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Sebabnya, Yasonna telah mensahkan PPP kubu Romahurmuziy dan mungkin selanjutnya Golkar kubu Agung Laksono.
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan peringatan dari KMP yang dilayangkan sebelum hak angket digulirkan tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol tidak atas persetujuan Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

IHSG Dibuka Menguat 26,69 Poin ke Level 5.461,96

Jakarta, Aktual.co —  Searah gerak bursa saham Asia dan global, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini, Selasa (17/3) melanjutkan penguatannya. Pada pra pembukaan perdagangan saham, Selasa (17/3/2015), IHSG menguat 17,56 poin (0,32 persen) ke level 5.452,83. Indeks saham LQ45 mendaki 0,47 persen ke level 949,95. IHSG terus menguat pada pembukaan perdagangan saham pukul 09.00 WIB. IHSG naik 26,69 poin (0,49 persen) ke level 5.461,96. Indeks saham LQ45 mendaki 0,62 persen ke level 951,34.

Penguatan IHSG ditopang oleh 102 saham menghijau, sementara itu sebanyak 14 saham melemah dan 49 saham lainnya stagnan. Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin di awal pekan mampu berakhir di zona hijau meski tipis. Adanya aksi beli memanfaatkan pelemahan sebelumnya mampu mengangkat IHSG dari zona merah di akhir pekan sebelumnya.

“Meski bergerak menguat namun, masih diiringi dengan tingginya aksi jual asing dan makin melemahnya laju Dolar AS sehingga membatasi potensi penguatan,” ujar kepala riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Lebih lanjut dikatakan Reza, meskipun belum pasti dan terlihat dampaknya, pelaku pasar cukup merespon positif rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan meredam pelemahan Rupiah. Selain itu, anstisipasi tetapnya BI rate dalam rapat dewan gubernur (RDG) hari ini juga akan mempengaruhi respon pelaku pasar.

Pada perdagangan Selasa (17/3) IHSG diperkirakan Reza berada pada rentang support 5.395-5.405 dan resisten 5.445-5.456.  Menurutya, dengan mulai adanya sentimen positif, laju IHSG memanfaatkan momentum tersebut untuk menguat. “Paling tidak dapat menjaga laju IHSG dari pembukaan tren melemahnya. Diharapkan penguatan dapat berlanjut dan tetap cermati arah pasar serta sentimen yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Asjaya Indosurya Securities memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di kisaran 5.401– 5.547. “Menjelang rilis BI Rate, yang disinyalir tetap, IHSG masih terus menunjukkan keperkasaannya,” kata Kepala Riset Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya dalam risetnya, Selasa (17/3).

Menurutnya, pergerakan naik terus terlihat pada IHSG, optimisme pasar terhadap stabilnya perekonomian Indonesia merupakan salah satu faktor yang perlu disyukuri hingga saat ini. “Hari ini IHSG masih memiliki potensi untuk melanjutkan penguatan,” ucapnya.

Dalam risetnya, William juga merekomendasikan sejumlah saham yang dapat dipertimbangkan pada perdagangan hari ini, yaitu LSIP, PWON, BBNI, JSMR, PGAS, SIMP, AALI, dan WSKT.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain