Medan, Aktual.co — Kebijakan kenaikan harga BBM yang kembali dilakukan pemerintah menuai kritik. Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK dinilai semakin menunjukkan wataknya yang pro kepada pasar.
“Pemerintah Jokowi-JK menegaskan wataknya yang pro pasar. Jokowi tidak membuktikan visinya menuju Indonesia yang berdikari, khususnya di sektor migas. Penggunaan bahan bakar untuk subsidi masih saja dibiarkan, tidak dikendalikan hingga benar-benar digunakan rakyat,” ujar Ketua Cabang GMKI Cabang Medan Ruben Panggabean kepada Aktual.co, Senin (30/3).
Menurut Ruben, kenaikan kembali harga bahan bakar minyak adalah bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan harga bahan bakar mempengaruhi naiknya bahan kebutuhan pokok. Karena semakin mahalnya ongkos industri.
Selain kepada rakyat, kata Ruben, Jokowi dengan kebijakan menaikkan BBM telah ‘membunuh’ para pengusaha kecil atau industri rumah di pedesaan dan pinggir kota. “Hal ini akan membuat semakin bertambahnya pengangguran pada Usia produktif,” tandas Ruben.
Menurutnya, nasionalisasi sektor migas sebagai wujud kedaulatan pemerintah atas tanah dan kekayaan alamnya sendiri harus segera dilakukan.
“Oleh karenanya, kami mahasiswa di Medan pada Rabu (1/4) nanti turun ke jalan melakukan aksi penolakan,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kasus payment gateway yang saat ini tengah menjerat bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebelumny sempat dihentikan karena tak direstui oleh Menteri Keuangan.
“Sebetulnya itu ada (penolakan dari) Menkeu tanggal 15 September 2014, dan itu lah yang membuat saya harus menghentikan,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Jakarta, Senin (30/3).
Politikus asal Partai Demokrat itu pun memuji program yang dibuat oleh Denny. Namun Amir tak tahu menahu jika ada kesalahan dalam pengadaan proyek tersebut.
“Sebetulnya itu bagus, tapi sistem dan alat itukan vendor yang menentukan. Apakah ada masalah dalam penunjukan vendor, nah itu bukan urusan saya,” kata dia.
Tujuan Denny, sambung dia, cukup baik dalam pengadaan sistem pembayaran online. Terlebih program itu untuk menghindari terjadinya pungutan liat dan meningkatkan pelayanan publik.
“Saya kira tujuan payment gateway itu sudah begitu mulia. Tetapi saat ini, tidak bisa Denny secara defensif melemparkan masalah itu pada orang lain,” kata Amir.
Amir tidak tahu menahu soal proyek tersebut yang disinyalir telah menyebabkan kerugian kas negara sebesar Rp 32,4 miliar dan adanya pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.
“Kerugian Rp 32 miliar itu biarlah BPK secara prosedurial berdasar norma akuntansi itu yang menentukan. Sepanjang pengetahuan saya uang itu sudah masuk seluruhnya ke kas negara,” kata dia.
Amir melanjutkan, Denny sendiri harus memberikan penjelasan yang akurat terkait kasus ini. Dia meminta kepada Denny, untuk tidak melempar tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM yang saat itu menyetujui proyek payment gateway.
“Pada saat proses ini bergulir ada pernyataan dari lawyer beliau yang melemparkan tanggung jawab. Ini kurang baik,” kata Amir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Medan, Aktual.co — Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar di Indonesia yang tak stabil dan berulang-ulang diduga sebagai sikap tak bertanggungjawabnya Pemerintahan Jokowi kepada masyarakat.
Demikian dikatakan pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi kepada Aktual.co, Senin (30/3).
“Kalau seperti kasus sekarang mengindikasikan pemerintah Jokowi tidak punya ‘Sense of responsibility’ dan kepekaan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Agus.
Menurut Agus, secara sosial, implikasi kenaikan BBM menyebabkan jumlah penduduk miskin akan bertambah. Kesejahteraan masyarakat juga makin menurun. Sementara itu secara politis, implikasinya dapat menggangu kinerja Pemerintah karena tekanan politik parlemen dan rakyat akan terus dilakukan berkaitan dengan kebijakan itu.
Menurut Agus, apa yang dilakukan Pemerintah saat ini soal BBM sangat tidak wajar. Dapat dibayangkan, bagaimana sebuah produk kebijakan yang diambil hanya didasarkan selera dan dalam hal ini selera pasar.
“Kebijakan yang baik tentunya sudah mempertimbangkan dan memprediksikan berbagai perubahan sosial ekonomi dan perkembangan global di masa akan datang sehingga perubahan kebijakan tidak dilakukan berulang-ulang,” tandasnya.
Dikatakannya, terkait berbagai kebijakan khususnya BBM, saat ini masyarakat sebenarnya sudah sampai pada titik jenuh. Jika situasi ini berlanjut, maka akan berpotensi memicu amarah sosial yang besar kepada Pemerintah.
“Rakyat sebenarnya sudah jenuh tapi kalo terus menerus seperti ini kejenuhan akan memicu amarah sosial yang membesar kepada pemerintah,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh: