31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37606

Pemerintah Pastikan Bebas Visa 25 Negara

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah memastikan akan menambah aturan bebas visa bagi turis asing dari 25 negara, yang segera diumumkan dan masuk dalam tahapan awal paket kebijakan reformasi struktural perekonomian.

“Nanti dari empat menjadi 25, hampir semua negara Eropa masuk, Amerika masuk. Nambahnya 21,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya seusai rapat koordinasi terakhir membahas finalisasi paket kebijakan reformasi struktural perekonomian di Jakarta, Senin (16/3).

Arief menjelaskan empat negara yang segera diberikan bebas visa adalah Tiongkok, Korea Selatan, Rusia dan Jepang, sedangkan 21 negara lainnya yang mayoritas berada di Eropa akan diumumkan pemerintah.

Ia mengatakan aturan ini selain bertujuan untuk menambah jumlah kunjungan 10 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2015, juga diterbitkan untuk menambah devisa negara dan memperbaiki kinerja neraca jasa.

“Ini bisa menambah pemasukkan 15 persen dari semula, katakanlah sebelumnya total penerimaan 5 juta, tambah 15 persen, dan ada 750 ribu (tambahan wisman), bisa hampir 1 miliar dolar AS penambahannya dari bebas visa,” ujar Arief.

Sebelumnya, aturan bebas visa sudah diberlakukan bagi wisatawan asal Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR), Makau Special Administration Region (Makau SAR), Chile, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa, yang selama ini dominan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan yang melebar merupakan masalah internal yang harus dibenahi pemerintah, karena ikut memberikan dampak negatif terhadap rupiah, agar fundamental ekonomi tetap terjaga dan tidak rapuh dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mandiri Prediksi CAR 2015 Capai 16,2 Persen

Jakarta, Aktual.co — Direktur Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pahala N Mansury memperkirakan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perusahaan pada akhir 2015 mencapai 16,2 persen, turun sedikit dibandingkan CAR tahun lalu 16,6 persen.

“Kalau sampai akhir tahun ini, dengan aturan OJK yang baru di mana laba di awal tahun berjalan langsung dihitung sebagai CAR, mudah-mudahan akhir tahun ini 16,2 persen,” ujar Pahala saat jumpa pers di Jakarta, Senin (16/3).

Pahala menuturkan, kendati kali ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan membagi dividen sebesar 25 persen dari laba bersih 2014 atau sebesar Rp4,97 triliun, pihaknya masih bisa memiliki kecukupan modal 16,5 persen.

Namun, lanjut Pahala, dengan memperhitungkan ekspansi yang dilakukan perseroan pada tahun ini, maka rasio kecukupan modal diproyeksi berkurang sekitar 0,2 – 0,3 persen.

Bank Mandiri sendiri juga menyatakan akan menjaga kualitas kredit walaupun tingkat kredit bermasalah (NPL) perseroan saat ini dinilai masih bagus apabila dibandingkan dengan kondisi pada 2008 di mana NPL menembus 3 persen.

“Mandiri nyaman dengan kondisi NPL saat ini. NPL kita sekarang paling rendah secara history. Kami cukup yakin NPL bisa terjaga karena provisi kita banyak, kita pegang di atas 200 persen, itu menunjukkan konservatisme kita,” kata Direktur Utama Mandiri Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Budi, kenaikan NPL dialami oleh semua bank dan bisnis nasabah juga memang mengalami sedikit kesulitan pada awal-awal tahun ini.

“Jadi sebagai bankir kita harus hati-hati, jangan terlalu agresif sehingga bisa melewati kondisi yang kurang baik ini dengan fondasi yang kokoh,” ujar Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Fahri: Hak Angket Menkumham Agar Jokowi Tak Terseret Konflik

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan hak angket yang akan diajukan fraksi-fraksi di DPR RI bertujuan agar Presiden Joko Widodo tak terseret dalam konflik.
“Apabila teman-teman ajukan angket maka itu karena kami ingin presiden dapat jawaban benar dan jangan sampai presiden terseret dalam konflik,” kata Fahri, di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Senin (16/3).
Fahri mengatakan, KMP masih ada kekhawatiran bahwa menteri sebagai pembantu presiden tidak loyal dan presiden tidak tahu hal tersebut. Banyak isu-isu yang berkembang terutama karena ada gejala intervensi terhadap partai politik yang merupakan indikasi tindakan kesewenang-wenangan.
“Itu indikasi perilaku sewenang-wenang yang juga merusak sistem demokrasi yang kita bangun,” ujarnya.
KMP sudah melakukan komunikasi dengan presiden dan para menterinya sehingga ada pemahaman antara pemerintah dengan DPR.
Menurut dia, langkah itu sebagai kekuatan politik untuk saling bantu memperbaiki keadaan.
“Komunikasi itu kami pegang dan kami beri nasihat agar presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami menilai tidak boleh dalam politik itu terjadi saling jebak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Gede Pasek: Remisi Koruptor Ulah Denny Indrayana

Jakarta, Aktual.co — Jika tidak setuju dengan pemberian Remisi kepada koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan segera meminta DPR RI untuk merevisi Undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Demikian disampaikan, anggora DPR RI fraksi Partai Demokrat (PD), Gede Pasek Suardika,  bahwa lembaga antirasuah harus menjadi aktor utama yang menolak remisi koruptor. Menurutnya, permintaan revisi UU itu sebagai perbaikan hukum Tata Negara di Indonesia.
“Kalo KPK tidak setuju baiknya direvisi. KPK mengusulkan revisi remisi sehingga hukum Tata Negara kita itu bagus,” harap Gede saat berbincang dengan wartawan, Senin (16/3).
Gedu juga mengkritisi peraturan yang dibuat saat Denny Indrayana menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menurutnya, pemberian Remisi kepada koruptor langkah mundur pemberantasan korupsi.
“Jadi mari kita revisi. Kita jangan sepeti zaman Denny Indrayana, ini kan negara hukum. Karena keputusan waktu zaman beliau itu kan berbeda. Mestinya pada zaman itu tidak perlu ada remisi,” sesalnya.
Bahkan hanya Denny yang kena ‘semprot’, Gede juga tak lupa mengkritisi sikap KPK

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

‎Era Internet, Pemerintah Perlu Bentuk Badan Cyber Nasional

Jakarta, Aktual.co — Pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang secara khusus menangani cyber sangat penting dilakukan pemerintah. Sebab serangan cyber belakangan ini sudah menjadi peperangan politik dan menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketahanan negara. Baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya hingga kesatuan nasional. 
“Sebagian memang kurang memahami esensi ranah cyber. Karena ini tidak terlihat, bukan komputernya melainkan isi dan datanya, ini yang perlu di protek. Tidak cukup dengan mamasang alat-alat bagus, tapi data bocor. Ini yang perlu dipahami,” kata Staf Ahli Panglima TNI bidang C4IST, Yono Reksoprodjo di Jakarta, Senin (16/3).
Saat mengisi acara seminar ‘Membangun Kedulatan Cyber Nasional Dalam Kancah Global’ yang digelar Ikatan Alumni Lemhanas angkatan 49 (Ikal) di Jakarta, Yono menekankan keberadaan badan itu sangat penting.
Dengan adanya BCN, diharapkan pengawasan yang ketat terhadap cyberspace akan diberlakukan. Secara struktural, keberadaan BCN ini mempertanggungjawabkan kinerjanya langsung kepada Kepala Negara. Sementara personilnya bisa dari berbagai lembaga, baik Kepolisian, BAIS dan lembaga yang terkait lainnya.
“Ini tidak akan terjadi pengambilalihan wewenang, karena urusan cyber ini harus punya banyak tangan, dengan koordinasi kepala negara,” ujar Yono.
“Yang berada di BCN ini harus dilatih, diadakan simulasi dan uji kesiapan. Serangan cyber ini beda dengan perang konvensional, yang rumusnya satu musuh diserang dengan satu pasukan. Ini cukup dilawan satu orang,” kata dia.
Menkopolhukam, Tedjo Edhi P mengatakan melalui cyber attack, lawan dapat menciptakan dampak kerusakan yang masif, seperti melumpuhkan infrastruktur industri keuangan dan pasar modal, fasilitas pelayanan umum hingga transportasi publik.
Dia menyinggung bagaimana perkiraan masa depan akan terjadi lebih buruk. Misalnya adanya pencurian dan penghancuran data, penyerangan terhadap system data cloud, target link terlemah dalam rantai data exchange hingga memanfaatkan kelemahan dari system pertahanan cyber. 
“Menyadari dampak buruk adanya potensi ancaman mengenai ketahanan cyber, Menkopolhukam membentuk sebuah desk ketahanan nasional keamanan informasi cyber nasional atau (DK2ICN), ini merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan pola berpikir yang out of the box untuk mengelola sistem dan manajemen koordinasi ketahanan dan keamanan informasi di ruang cyber secara integratif,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Antisipasi Anjloknya Harga Gabah, Kementan Harap Inpres HPP Segera Diterbitkan

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pertanian mengharapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Harga Pembelian Pemerintah tentang gabah dan beras yang harus dibeli Perum Bulog segera diterbitkan untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah saat musim panen.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring di Jakarta, Senin mengungkapkan, setelah melakukan pantuan ke Kabupaten Karawang Jawa Barat pihaknya mendapati gabah kering panen (GKP) petani saat ini dihargai Rp4.000/kg, padahal, sebelumnya mencapai Rp5.000/kg.

“Harga gabah terus merosot, petani mengatakan, dua-tiga hari sebelumnya, harga gabah panen berkisar Rp4.300-Rp4.600 per kilogram di pasaran,” katanya ketika menyampaikan Program Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan di kantornya, Senin (16/3).

Dia mengatakan, memasuki musim panen raya harga beras di pasar turun Rp100/kg namun penurunan harga gabah sangat tinggi hingga Rp1.000 per kilogram sehingga hal itu dikuatirkan berdampak pada keengganan petani untuk menanam padi . Oleh karena itu, dia berharap Presiden segera menerbitkan Inpres Perberasan, karena dengan patokan harga baru tersebut memberikan payung hukum bagi Perum Bulog menyerap gabah petani.

Tanpa instrumen tersebut, menurut dia, harga gabah petani dikuatirkan akan terus merosot saat musim panen. “Petani tidak bisa menahan (menjual padinya). Tidak bisa, karena gabah basah. Kalau dibiarkan jadi hitam. Harganya akan kian anjlok,” katanya.

Berdasarkan, Inpres Nomor 3 Tahun 2012, harga pembelian gabah dengan kualitas air maksimum 25 persen dan kadar hampa kotoran maksimum 10 persen adalah Rp3.300/kg di petani sementara di tingkat penggilingan dihargai Rp 3.350/kg untuk jenis gabah kering panen (GKP).

Sementara itu untuk gabah kualiats gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa kotoran maksimum 3 persen adalah Rp 4.150/kg di gudang perum Bulog. Sedangkan harga beras dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 2 persen, dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp6.600/kg di gudang Perum Bulog.

Terkait besaran HPP yang baru, Hasil berpendapat, kenaikan harga gabah petani sepantasnya diatas 10 pesen, melebihi gabah di tingkat penggilingan dan beras. “Jangan sama (persentase kenaikan harganya) karena seperti fenomena saat ini,disparitas harga antara gabah dengan beras yang sempat menembus Rp12.000 per kilogram. Biar adil buat petani,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain