Jakarta, Aktual.co — Rencana revisi PP 99 tahun 2012 soal remisi untuk koruptor terus menuai pro kontra. Cap sebagai pendukung korupsi langsung mengemuka begitu ada pihak yang mendukunh revisi tersebut.
Namun pendapat berbeda disampaikan penggagas Indonesia Prison Studies, Ahmad Taufik menilai penilaian aktivis-aktivis antikorupsi terlalu berlebihan dan membabi buta.
“Saya sedih teman-teman antikoruptor ini tidak melihat secara utuh. Justru disitu terjadi korupsi seperti jual beli remisi,” kata Ahmad dalam diskusi Aktual Forum bertajuk remisi dalam perspektif penegakan hukum HAM dan Pemberantasan korupsi, di Warung Komando, Tebet Jakarta, Minggu (29/3).
Ahmad mencontohkan, kasus yang dialami oleh Hendra, seorang OB yang dijadikan direktur oleh anak mantan Menkop, meski jelas dijebak, namun Hendra tetap dihukum dan dicap sebagai koruptor dengan vonis penjara 2 tahun.
“Nah yang seperti ini harus kita tolong,” ungkap Ahmad.
Untuk itu, Ahmad berharap aktivis antikorupsi tidak menutup mata dengan fakta-fakta dilapangan terkait kasus korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wacana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terus menuai pro kontra, baik dikalangan akademisi maupun politisi.
Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM, HM Ma’mun mengatakan bahwa tidak memberikan remisi tidak dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk memberi efek jera.
Menurut dia, ketika seorang divonis hukuman kurungan penjara oleh pengadilan, setidaknya ada lima sanksi hukuman yang dijalani oleh narapidana.
“Pertama kehilangan kemerdekaan, dimana seorang napi tidak mudah mengakses dunia luar, dan ini sudah berdampak. Bayangkan, jika anda dalam satu keluarga dengan fasilitas lengkap tidak keluar dalam satu minggu saja, seperti apa rasanya, begitu pula dengan para narapidana,” kata Makmun dalam acara Forum Aktual bertajuk “Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi”, di Warung Komando, Jakarta Selatan, Minggu (29/3).
Selain itu, sambung dia, seorang narapidana juga dapat merasakan tidak dapat menentukan hidupnya sendiri, dimana ketika seorang narapidana sakit maka itu diatur sesuai ketentuan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lalu, dibatasi haknya untuk memiliki barang.
“Kempat, kehilangan dorongan seksual. Dan ini yang berat sekali. Karena secara hukum Islam 3 bulan saja tidak memberi hak lahir batin bisa dituntut cerai. Dan kelima, kehilangan hak prasarana,” bebernya.
“Ini penderitaan luar biasa. Tidak usah lima-limanya. Satu saja sudah sangat berat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menyayangkan sikap pemerintah yang tidak transparan kepada DPR terkait penentuan kenaikan harga BMM kemarin.
“Semuanya tertulis dalam rapat tapi kenyataannya tidak menindaklanjuti dari hasil rapat itu. Malah kembali menaikan harga bbm. Padahal kenaikan bbm sudah sangat signifikan. Terus terang ini tidak transparan,” ujar Kardaya, di Jakarta, Minggu (29/3).
Kardaya mencontohkan, sikap ketidak transparanan pemerintah juga dilakukan dalam menentukan harga solar.
Menurutnya ketika rapat kerja secara hitungan yang diterima oleh menteri ESDM harga solar berdasarkan hitungan seharusnya Rp6000 tetapi malah Rp 6400. Ketika DPR memantau, mereka melanggar kesepakatan yang telah disepakati dimana apa yang telah disepakati tidak dijalankannya.
“Kalau kepada wakil rakyat saja tidak transparan apalagi ke rakyat,” katanya
Kardaya menambahkan ketika Komisi VII DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian ESDM terkait penentuan harga bbm, pada saat itu pemerintah akan menaikan harga premium berdasarkan kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby