Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi siswa dan siswi SD Pajagan I Lebak, Banten yang menjadi korban jatuh dari putusnya jembatan gantung pada Selasa (10/3).

“Kita doakan agar Surdi (satu-satunya korban yang belum masuk sekolah) kembali sehat,” kata Anies di hadapan siswa dan siswi korban jatuh dari jembatan putus, Senin (16/3).

Anies mengunjungi sekolah tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Surdi, korban jatuh jembatan putus, kini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ajidarmo untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan.

“Harus kita bawa ke rumah sakit. Karena kalau tidak kita tidak akan tahu dia sakit apa. Apalagi sepertinya patah tulang dan kalau tidak di-‘rontgen’ maka tidak tahu sakitnya apa,” kata Anies.

Sebelumnya, Surdi hanya terkapar di rumahnya bersama keluarga yang merawatnya.

Dia hanya tergeletak lesu diduga karena mengalami patah tulang belakang.

Suherman, perwakilan warga mengatakan Surdi ikut jatuh bersama 45 korban lainnya saat jembatan vital penghubung Desa Pajagan, Kecamatan Sajira dengan Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten itu putus pada Selasa (10/3).

Pihak keluarga belum kunjung membawa Surdi dengan alasan ekonomi, akomodasi selama dirawat dan jarak yang jauh dari rumah sakit.

Jembatan putus itu sendiri berdiri sejak tahun 1991.

Jembatan gantung itu adalah sarana vital bagi warga kedua desa melakukan aktivitas ekonomi dan sehari-hari. Apabila tidak melewati jembatan tersebut, warga harus melewati jembatan terdekat atau memutar sekitar tujuh kilometer.

Setiap harinya, ratusan warga melintasi daerah tersebut untuk beraktivitas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan tim penyidik tindak pidana korupsi Disreskrimsus Polda Metro Jaya yang saat ini menangani kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 saksi. 
Namun dari 69 saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik, 13 orang saksi tidak hadir dengan alasan yang berbagai macam. 
“Empat memberikan alasan sakit, dan sembilan tanpa alasan,” katanya di Polda Metro Jaya, Senin (16/3). 
Dikatakan Martinus kalau para saksi tersebut ditunggu kehadirannya untuk membuka kasus korupsi tersebut. Maka dari itu kata Martinus pihaknya berharap aga para saksi dapat memenuhi panggilan tim penyidik.
“Kehadiran mereka itu sebenarnya kita butuhkan. Agar kasus yang merugikan uang negara ini dapat segera terselesaikan,” tukasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Jika sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tuding draf APBD DKI 2015 yang disetujui Pemprov-DPRD DKI mengandung ‘anggaran siluman’, temuan serupa ternyata juga didapat di draf APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Yakni adanya item anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk lima perusahaan yang disebut-sebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
Pasalnya anggaran-anggaran itu ternyata ‘nyelonong’ di draf APBD versi Ahok yang digadang bebas anggaran siluman lantaran sudah pakai e-budgeting. Sedangkan anggaran yang kemudian masuk jadi item anggaran di APBD itu jelas-jelas tak pernah masuk dalam pembahasan dan disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Banggar DPRD, Prasetio Edi Marsudi mengakui temuan itu dalam rapat  hari ini, yang memang membahas evaluasi Kemendagri atas draf APBD DKI 2015 versi Ahok. “Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kita alami. Inilah yang dibilang ‘siluman’,” ujar Prasetio, usai rapat tertutup Banggar, di DPRD DKI, Jakarta, Kebon Sirih, Senin (16/3).
Politisi PDI-P itu mencontohkan masuknya anggaran PMP untuk PD Dharma Jaya. Padahal saat rapat dengan TAPD, DPRD tidak menyetujui pengucuran anggaran untuk BUMD DKI yang mengurusi pemotongan ternak itu. “Ini nggak kita kasih anggaran,” ucap dia. 
Belum lagi dengan adanya pengajuan anggaran untuk PT. Ratak dan PT Cemani Koka. “Itu nggak ada gunanya jadi kita coret juga. PT Cemani Koka ini ngga ada di pembahasan saat rapat Banggar dan TAPD,” ujar ketua DPRD DKI itu.
Tak hanya itu. Adalagi PT Grahasari Suryajaya yang dianggarkan Rp48 miliar. Lalu PT Rumah Sakit Haji yang juga tak pernah dibahas dewan dengan TAPD, yang juga bisa lolos di draf APBD versi Ahok. “Ini juga nggak terbahas, ini yang dianggap siluman juga ini,” ucap dia.
Padahal diketahui, di draf APBD yang disepakati di paripurna, hanya tiga BUMD saja yang disetujui dapat kucuran. Yakni PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan PT Bank DKI. Dewan pun akan menanyakan ke TAPD mengenai lolosnya kelima perusahaan tersebut di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kemendagri.
“Besok kita pertanyakan kepada TAPD kemana ini, Besok kan kita rapat dengan TAPD, kalau tidak ada titik temunya, kita serahkan Kemendagri. Mudah-mudahan komunikasi terbentuk. Apapun ceritanya APBD 2015 harus terbentuk di DKI Jakarta,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: