Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi menyatakan, sudah mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP karena menjadi Komisaris PT Timah.
“Saya sudah mundur dari jabatan Waketum (Wakil Ketua Umum PPP) sejak 15 Maret lalu,” kata Emron Pangkapi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (27/3).
Emron menjelaskan, pengunduran dirinya disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy.
Emron menjelaskan, pengunduran dirinya merupakan penegasan dari keinginan untuk melakukan regenerasi dengan memberikan kesempatan kepada para kader yang lebih muda untuk mengisi jabatan-jabatan strategis partai sesuai dengan eranya.
Alasan lain, kata Emron, dirinya ingin mencoba alih pengabdian karena karir politiknya di PPP sudah terlalu panjang tanpa terputus.
Karir politiknya di PPP mulai dari aktif di organisasi sayap sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PP-GMP (1984), Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kabah (PP GPK) dan berturut-turut sebagai pimpinan Departemen DPP PPP.
Selain itu, Ketua DPW PPP Provinsi Bangka Belitung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Ketua Bidang OKK DPP PPP, Wakil Ketua Umum PPP selama dua priode dan bahkan sempat dua kali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
“Cukuplah, karena tidak banyak tokoh yang melalui rute pengabdian yang komplit seperti itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Yani meragukan Tiongkok mengklaim perairan Natuna Kepri sebagai bagian dari wilayahnya, karena pemerintah selama ini selalu menjaga daerah kaya gas ini.
“Sejauh ini belum mengklaim, belum sejauh itu,” kata Gubernur Kepri, di Batam, Jumat (27/3).
Ia menyatakan, perairan Natuna memang sering disebut Laut Tiongkok Selatan, sehingga kerap diidentikkan negara Tiongkok.
Namun, bila itu terjadi, ia yakin pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Pemerintah provinsi juga siap mendukung segala langkah yang diambil pemerintah pusat.
Dia mengatakan Pemprov Kepri selalu memperhatikan seluruh wilayahnya. Meskipun wilayah Kepri adalah kepulauan yang luas, namun pemerintah berupaya menyatukannya dengan pelayanan infrastruktur konektivitas yang baik.
“Kami fokus pada konektivitas, transportasi yang baik, agar tidak ada daerah yang terisolasi. Ini adalah strategi kami,” kata dia lagi.
Seperti diketahui, Tiongkok secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.
Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang.
Padahal, Indonesia sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.
Klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan) yang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen di Laut China Selatan.
Presiden Joko Widodo ketika diwawancarai koran Yomiuri Shimbun menegaskan, sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya itu tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Tiongkok secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.
Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang.
Padahal, Indonesia sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.
Klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan) yang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen di Laut China Selatan.
Presiden Joko Widodo ketika diwawancarai koran Yomiuri Shimbun menegaskan, sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya itu tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun.

Artikel ini ditulis oleh: