1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37622

Didiagnosa Derita ALS, Bassis Band Rock Toto Meninggal Dunia

Jakarta, Aktual.co — Mike Porcaro, bassis lama untuk band rock Amerika Serikat pemenang penghargaan Grammy, Toto, meninggal dunia, Minggu pagi, menurut saudara laki-lakinya dan rekan-rekannya sesama anggota Toto dalam sebuah pernyataan singkat.

Mike Porcaro meninggal dunia pada usia 59 tahun. Band itu menyatakan pada bulan Februari 2010 bahwa Porcaro telah didiagnosa dengan ALS, atau Amyotrophic Lateral Sclerosis, dan band itu merencanakan tur untuk menghasilkan dana guna membantu perawatan dan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini.

“Saudara kami Mike meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya pada pukul 00:04 tadi malam di rumah dan dikelilingi oleh keluarganya. Istirahat dalam damai, saudara saya,” kata pemain keyboard Toto, Steve Porcaro, di akun Facebook-nya. Dia tidak memberikan informasi tambahan.

Toto, dibentuk di California pada akhir tahun 1970-an. Band itu mencatat beberapa lagu hits seperti “Hold the Line,” “Rosanna” dan “Africa.” Band ini memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori album terbaik tahun 1982 untuk album Toto IV, setelah Porcaro melakukan tur untuk album itu, menggantikan bassis Mike Hungate. Porcaro meninggalkan band itu pada tahun 2007, kata band.

“Saudara laki-laki saya Mike Porcaro sekarang damai. Saya akan merindukannya lebih dari yang pernah saya bisa ungkapkan dalam kata-kata,” kata gitaris Toto, Steve Lukather, di akun Twitter-nya.

“Cinta terdalam saya kepada keluarga yang ditinggalkan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Bentuk Arogansi Ahok, Program DKI Tak Selaras dengan Pusat

Jakarta, Aktual.co — Pembuatan mata anggaran berbeda dengan konteks pembangunan nasional merupakan bentuk arogansi lain yang ditampilkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Idil Akbar, Senin (16/3).
Ahok diimbau untuk belajar dari kondisi secara keseluruhan, bagaimana untuk membuat mata anggaran yang benar, baik, dan saling bersinergi satu dengan yang lain (Pemprov DKI dan DPRD).
“Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. DKI kan ibukota negara, tak mudah saja dia (Ahok) mengobok-obok situasi di DKI,” kata Idil.
Idil menambahkan, Ahok harusnya berposisi, karena dirinya berada di ‘dua kaki’ (Gubernur DKI dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat). Saat ini, Ahok telah melakukan tindakan yang diluar batas kewenangannya.
“Apa yang dilakukannya sendiri sudah melampaui batas-batas kewenangannya sendiri, tak melihat aturan main, itu harus segera disepakati.”
Diketahui, berdasarkan RAPBD versi Pemprov DKI, terdapat penurunan pada anggaran pendidikan yang tercatat hanya Rp14,5 triliun atau 21,6 persen. Padahal, tahun lalu anggaran pendidikan mencapai Rp16,4 triliun atau 25,3 persen.
Selain pendidikan, belanja modal atau belanja pembangunan yang pada tahun 2014 sebesar Rp 25,5 triliun atau 40,1 persen mengalami penurunan 7,4 persen pada 2015. Demikian pula dengan biaya kesehatan yang mengalami penurunan 3,7 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Seruan Sukseskan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi pada Sabtu

Jakarta, Aktual.co — Majelis lintas agama dan keagamaan di Provinsi Bali mengeluarkan seruan bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1937 yang jatuh pada Sabtu (21/3).

“Seruan bersama itu ditandatangani pimpinan majelis, majelis agama dan keagamaan di daerah ini, yang diketahui oleh Gubernur Bali, Kapolda Bali, Korem 163 Wirasatya dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali,” kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana di Denpasar, Senin (16/3).

Seruan bersama lintas agama itu merupakan hasil rapat yang melibatkan instansi terkait di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada 11 Februari 2015.

Rapat dihadiri Gubernur Bali, forum komunikasi antar umat beragama (FKAUB), ketua majelis lintas agama, Polda Bali, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) dan kepala Kemenang kabupaten/kota seluruh Bali.

Seruan bersama itu ditandatangani oleh 12 pimpinan majelis-majelis agama, keagamaan Provinsi Bali, Polda Bali dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Korem 163 Wirasatya.

Seruan bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Tapa Brata Penyepian Hari Suci Nyepi itu antara lain ditandatangani Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali dr I Gusti Ngurah Sudiana, Ketua MUDP Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa, SH.

Seruan bersama tersebut juga ditandatangani MPAG Provinsi Bali, Ketut Waspada, Ketua FKAUB Bali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Keuskupan Denpasar, Walubi Bali dan Matakin Provinsi Bali.

Dalam seruan bersama yang disosialisasikan kepada 1.480 desa adat (pekraman) dan berbagai komunitas di Pulau Dewata itu, umat Hindu diharapkan mampu melaksanakan catur Tapa Brata penyepian, yakni lima pantangan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai pedoman edaran PHDI.

Keempat pantangan itu meliputi amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak melakukan kegiatan), amati lelungan (tidak bepergian) dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu maupun tidak mengadakan hiburan/bersenang-senang).

Sedangkan umat non Hindu pada Hari Suci Nyepi yang akan jatuh Sabtu, 21 Maret 2015 dalam melaksanakan peribadatan agar menyesuaikan dengan suasana Nyepi.

Melarang menyalakan petasan/mercon dan bunyi-bunyian sejenisnya yang sifatnya mengganggu kesucian Hari Raya Nyepi maupun membahayakan ketertiban umum.
 
Selain itu melarang adanya paket hiburan Hari Raya Nyepi bagi seluruh hotel yang ada di Pulau Dewata. Aparat keamanan negara mengamankan seruan bersama lintas agama di Bali.

Seruan bersama ini wajib disosialisasikan oleh majelis-majelis agama serta instansi terkait kepada seluruh umat beragama di Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Bareskrim Segera Limpahkan Berkas AS dan BW ke Kejaksaan

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri kembali menegaskan tak akan menghentikan proses penyidikan kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pasalnya, proses pemberkasan kasus tesebut akan rampung dalam waktu dekat.
Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Rikwanto, kasus yang menimpa dua pimpinan KPK non-aktif tersebut nyaris lengkap dan akan segera masuk ke tahap dua alias dilimpahkan ke Kejaksaan. “Kalau berkas sudah jadi akan ke kejaksaan. Tidak ada SP3 semuanya terang benderang”, kata Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (16/3). Untuk menghindari keruhnya suasana antara dua lembaga penegak hukum Polri dan KPK, maka, kata Rikwanto, kasus petinggi lembaga antirasuah itu hanya ditunda sementara hingga suasana tenang. “Kita harus mendinginkan suasana, penyidik masih melengkapi berkas perkara. Kalau sudah lengkap, dikirim ke kejaksaan,” ujarnya. Polri masih melakukan pemanggilan sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan selengkapnya. “Pemanggilan terus berjalan, selama penyidik membutuhkan keterangan, semua terus dilakukan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

DPRD Akui Sulit Sepakati APBD ‘Versi’ Ahok

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI bisa saja duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk membahas hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Namun bukan berarti bakal ada jaminan kesepakatan tercapai. 
Kemungkinan itu disampaikan Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI, Syarif, lantaran dia menilai draf APBD yang sudah dievaluasi Kemendagri memang bukan hasil pembahasan bersama eksekutif dan legislatif yang sudah diketok di paripurna. 
“Duduk bersama bisa, tapi sepakat yang susah. Karena kita sementara lihat bukan hasil pembahasan bersama dulu,” ujar politisi Gerindra itu, di Jakarta, Minggu (15/3) kemarin. 
Kendati demikian, Syarif mengatakan pihaknya tetap akan membahas lebih dulu draf APBD yang sudah dievaluasi itu. “Karena kalau kita ngga sepakat dari awal berarti ngga menjalankan Undang-Undang,” ujar dia.
Diberitakan siang tadi Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI gelar rapat tertutup membahas  evaluasi APBD DKI Jakarta 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ditemui sebelum rapat, Wakil Ketua Banggar M. Taufik mengakui rapat internal dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Kemendagri berdasarkan salinan Peraturan Mendagri Nomor: 903-681 setebal 114 halaman.
Kata dia, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyampaikan surat yang ditandatanganinya sendiri, dan bukan lagi ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah.
“Saudara gubernur (Ahok) sudah buat surat ke kami ditandatangani gubernur untuk menjadwalkan soal evaluasi yang diberikan waktu satu minggu,” kata Taufik di DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Sasar Denny, Bareskrim Fokus ke Keterangan Para Saksi

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri memastikan akan kembali memeriksa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana terkait kasus kasus dugaan korupsi payment gateway.
Demikian disampaikan, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol, Rikwanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (16/3).
“Kita akan jadwalkan kembali ya,” ujar Rikwanto.
Ia mengatakan, guna menyasar dugaan keterlibatan Denny Indrayana, pihaknya akan terfokus memeriksa sejumlah saksi.
“Tentunya penyidik akan klarifikasi saksi-saksi yang lain untuk perkuat dugaan yang dilaporkan tersebut,” kata Rikwanto
Ia menambahkan, langkah pemeriksaan saksi-saksi pun dilakukan sembari menunggu jadwal pemeriksaan terhadap Denny.
“Sambil menunggu dari yang bersangkutan, saksi harus dimanfaatkan, sayang kalau ga dimanfaatkan” tambah Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain