Jakarta, Aktual.co — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) melalui anak perusahaannya PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) meraih pinjaman dana segar dari The Export-Import Bank of China (CEXIM) senilai USD 1,20 miliar atau sekitar Rp15,6 triliun untuk pembangunan PLTU Banko Tengah 2 x 620 MW (Sumsel 8) di Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatera Selatan.
Hal itu ditandai dengan pembubuhan Facility Loan Agreement (FLA) yang berlangsung di Great Hall of the People Beijing, pada hari ini, Jumat (27/3). Penandatanganan juga dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTBA Milawarma dan Vice President Director China Huadian Corporation Ren Shuhui sebagai sponsor proyek, bersama pimpinan Bank CEXIM sebagai pihak kreditor atau lender dengan dihadiri China Council Promotion of International Trode dan jajaran delegasi Kadin Indonesia.
Direktur Utama PTBA Milawarma mengatakan, penandatangan FLA ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Indonesia – China Economic Cooperotion Forum. Forum Kerjasama Ekonomi Indonesia – Cina ini dipimpin Perdana Menteri Cina dan Presiden RI Joko Wi dodo yang didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Sumarno, beserta sejumlah menteri lainnya.
“Pinjaman yang diberikan CEXIM ke PT HBAP merupakan 75 persen dari total nilai proyek sebesar US$ 1,59 miliar (sekitar Rp 20,8 triliun). Sementara 25 persennya atau sekitar US$ 400 juta merupakan ekuiti dari PT HBAP. Dalam hal ini PTBA dengan kepernilikan sahamnya,” kata Milawarma dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (27/3).
Dikatakannya, sebesar 45 persen di PT HBAP memiliki kewajiban pendanaan sebesar US$ 180 juta, sedangkan sisanya disetorkan oleh mitranya China Huadian Hongkong Co. Ltd. (CHDHK).
Ia menuturkan, dengan ditandatanganinya Pendanaan PLTU yang merupakan proyek Independent Power Producer (IPP) atau Pengembang Listrik Swasta ini, maka akan memberikan kepastian untuk progres berikutnya berupa Financial Closing pada Semester II 2015 dan pembangunan kontruksi (ground breaking) awal tahun 2016 untuk mengejar target commissioning pada pertengahan tahun 2019.
Sementara itu pihak PLN juga sudah memberikan jaminannya bahwa pembangunan transmisi dari lokasi PLTU ke pulau Jawa akan rampung seiring dengan selesainya pembangunan PLTU ini. Perjanjian Pinjaman untuk pendanaan PLTU di Mulut Tambang terbesar di Indonesia itu berlaku untuk masa 10 tahun di luar masa tenggang selama 45 bulan masa kontruksi proyek. Sebelumnya telah ditandatangani sejumlah perjanjian, seperti Coal Suplpy Agreement (Perjanjian Pasokan Batubara) antara PTBA dan PT HBAP untuk kebutuhan PLTU Sumsel 8 sebesar 5,4 juta ton per tahun untuk masa 25 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES), Marwan Batubara mengatakan koordinasi antar kementerian terkait wacana Pelabuhan Cilamaya, seperti yang dikatakan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hanya terjadi di atas kertas. Pasalnya, kata dia, jika memang koordinasi dilakukan dengan optimal, isu safety (keamanan) seharusnya tidak ada lagi.
“Belum optimal koordinasinya, apalagi diserahkan ke asing. Sekarang ada masalah listrik juga yang akan padam, bukan hanya pangan dan migas,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (28/3).
Lebih lanjut dikatakan Marwan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tersebut harusnya dibatalkan. Menurutnya, jika tetap dilanjutkan akibatnya beberapa sektor seperti pangan, energi, dan listrik juga akan mengalami kerugian.
“Saya kira ini sangat kita tuntut untuk dibatalkan, peran negara untuk kementerian. JK (Jusuf Kalla) jangan hanya kepentingan bisnis,” kata dia.
Untuk itu, Marwan meminta pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini dapat dilakukan kajian ulang yang lebih medalam. Menurutnya, pembangunan pelabuhan bisa dilakukan di wilayah Indonesia Timur.
“Kalau ditolak kemudian batal pembangunannya, bukan begitu juga. Bisa tetap dibangun, tapi dipindah ke tempat lain yang tidak mengganggu sektor laun,” tegas dia.
Sebelumnya, Media Manager PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito mengatakan bahwa negara akan merugi puluhan triliun per tahun dari pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Hal itu dikarekan di area pembangunan pelabuhan terdapat blok migas yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), yang memproduksi minyak sebesar 40 ribu bph dan gas 200 mmscfd.
“Berkurangnya pendapatan APBN karena kehilangan produksi PHE ONWJ sebesar 40 ribu bph minyak dan 200 mmscfd gas, setara dengan Rp60 miliar per hari atau Rp21 triliun per tahun,” ujar Adiatma.
Selain itu, lanjut dia, pasokan gas ke PLTG Muara Karang dan PLTG Tanjung Priok juga akan terganggu. Sebelumnya disebutkan bahwa 60 persen gas dari blok tersebut dialirkan ke PLTG-PLTG di Jakarta dan 40 persen dialirkan ke industri, salah satunya industri pupuk.
“Jakarta akan terdampak langsung karena sumber gas ini untuk menjalankan pembangkit PLN. Jakarta bisa gelap,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: