Jakarta, Aktual.co — Tak ada yang salahnya, jika sebagian khalayak menganggap mengonsumsi daging kambing bisa membuat kolesterol dalam tubuh meningkat lebih tinggi. Apalagi, jika tidak hati-hati mengonsumsinya, bisa jadi malah membahayakan kesehatan jantung Anda nantinya.

Meski bukanlah hal yang baru, mengenai daging kambing. Tapi, daging kambing tidak hanya kaya lemak dan kolesterol. Namun demikian, daging kambing juga dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Anda.

HealthMeUp melaporkan, ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa Anda dapat saat makan daging kambing, sebagai berikut:

Cegah kanker
Asam linoleat terkonjugasi (CLA) yang terdapat pada daging kambing, terdapat asam lemak yang dapat membantu mencegah kanker dan kondisi peradangan lainnya. Bahkan, daging kambing juga mengandung selenium dan kolin, yang bermanfaat dalam menangkal kanker.

Turunkan berat badan
Sebagai salah satu makanan (daging) yang  termasuk  kaya protein dan rendah lemak jenuh. Daging kambing tanpa lemak memang lebih sehat dan ini dapat membantu mengontrol berat badan dan mengurangi risiko diabetes.
Bila seseorang mengonsumsinya akan membuat Anda cepat kenyang. Selain itu, daging kambing mengandung vitamin B, yang membantu membakar lemak dan menjalankan fungsi organ dengan baik.

Jaga kesehatan tulang dan cegah anemia
Tak hanya itu, daging kambing dinilai banyak orang sebagai obat darah rendah. Pasalnya, daging kambing yang di dalamnya kaya zat besi yang dibutuhkan wanita untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Wanita cenderung mengalami anemia saat menstruasi dan hamil karena saat menstruasi darah berkurang. Saat hamil, Anda sedang membantu perkembangan sehat bayi di dalam tubuh.

Menariknya, daging kambing juga bisa menjaga kulit Anda sehat dan cantik serta menurunkan kadar stres tubuh karena memiliki vitamin B12.

Jadi, Anda jangan khawatir untuk mengonsumsi daging kambing, asalkan dengan takaran yang benar dan tidak berlebihan porsinya. (Laporan Reporter Aktual.co: Ferro Maulana)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana para elit fraksi partai politik di DPR RI yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) untuk menginisiasi penggunaan hak Angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika inisiasi angket oleh dewan terlaksana, maka Presiden Jokowi tidak perlu khawatir dengan langkah tersebut.
“Menurut saya, Jokowi ga perlu takut kalau ada angket. Karena mungkin kesalahan itu bukan pada Jokowi,” ucap Fahri kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/3).
Fahri mencontohkan, ketika DPR mengggunakan hak angketnya dalam kasus dana bailout Bank Century yang melibatkan sejumlah pemanggku kepentingan di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kasus Century, pak SBY nggak ada di dalamnya. Kalau ada angket, Jokowi tenang saja, buat pantau anak buahnya siapa tau menterinya disetir partai-partainya,” ujarnya.
Masih kata Fahri, angket ini juga bisa digunakan oleh presiden nantinya untuk melihat loyalitas pembantunya, apakah dalam kinerja para menterinya itu ada loyalitas ganda yang terjadi.
“Jangan ada loyalitas ganda pada kabinet. Ketika loyalitas pada negara dimulai, loyalitas pada partai harus berhenti. Itulah angket, untuk mencari tahu, loyalitas ganda dalam kabinet ga boleh ada,” tandas Wasekjen PKS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia tengah menyelidiki Penyandang dana 16 WNI yang diamankan di perbatasan Suriah. Lantaran, 16 WNI yang memisahkan diri dengan rombongan tur di Turki beberapa waktu lalu diduga hendak bergabung dengan militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto 16 mengatakan, diduga WNI yang sudah diamankan pemerintah Turki, diduga hendak bergabung dengan militan ISIS dan masuk lewat perbatasan antara Turki dan Suriah.
“Tapi, keburu diamankan pihak keamanan Turki,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/3).
Dia mengatakan, dari pihak Indonesia pada Jumat telah memberangkatkan tim dari BNPT, Densus 88, Kemenlu, BIN, untuk mengidentifikasi.
“Setelah itu dilakukan penyelidikan tentang mengapa di sana, darimana berangkatnya, siapa sponsor dan akan apa di sana,” bebernya.
Tim yang berangkat ke sana, lanjut Rikwanto, ditugaskan untuk melakukan pengecekan terhadap 16 WNI yang sudah diamankan. Sedangkan, dia menambahkan, untuk 16 WNI lain yang memisahkan diri dari kelompok tur ke Turki, masih belum diketahui keberadaannya.
“Yang mencari juga belum menemukan,” papar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika pimpinan DPR RI tidak dapat memproses rencana kubu Partai Golkar pimpinan Agung Laksono untuk merombak kepengurusan fraksi Golkar di DPR RI.
Pasalnya, proses perselisihan dua kepengurusan DPP Golkar saat ini masih dalam proses hukum, menyusul gugatan yang dilakukan oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical).
“Nggak bisa, kan proses masih berjalan. Kesetjenan DPR nggak bisa memproses kepengurusan yang masih diproses,” kata Fahri kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/3).
Menurut Fahri, sampai saat ini yang sah dan diakui adalah kepengurusan yang memenuhi syarat administrasi yang sudah sah, mengikat, memiliki kekuatan hukum, dan dicatat di Kesetjenan DPR RI.
“Saya mengusulkan dilakukan penyelidikan supaya lebih clear, itu sebenarnya cara pemimpin,” tandas Wasekjen PKS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menegaskan bahwa tetap akan membawa kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke meja hijau.
“Tidak ada alasan untuk menghentikan, kasusnya terang benderang dan jelas,” ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol, Rikwanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (16/3).
Ia mengatakan, yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri saat ini hanya menunda sementara kasus tersebut, hingga situasi kondusif.
“Cooling down dululah,” ujar Rikwanto
Sebelumnya plt Kapolri, Komjen Pol  Badrodin Haiti menegaskan bahwa Bareskrim Mabes Polri memutuskan untuk menunda sementara kasus dua pimpinan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby