Semarang, Aktual.co — Sri Suparni, ibunda dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninggal dunia di rumah sakit Sardjito Yogyakarta, Sabtu (28/3), sekitar pukul 03.22 WIB.
“Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Semoga amal ibunda saya diterima di sisi-Nya,” ucap Ganjar Pranowo dihubungi via blackberry mesengger, Sabtu (28/3).
Ibunda tercinta Ganjar meninggal akibat penyakit komplikasi yang dideritai. Setelah sebelumnya menjalani operasi di RS Sardjito pada bagian lututnya karena mengidap gangguan osteoporosis.
“Komplikasi mas kalau bicara penyakit ibu. Terakhir kemarin sekitar bulan Maret atau Februari beliau menjalani operasi didengkulnya (lutut) karena osteoporosis,” tuturnya.
Ganjar menceritakan, usai menjalani operasi, ibu Sri Suparni kemudian masuk kembali ke RS. Sardjito dengan didahului dengan gejala diare.
“Kemudian dirawat kembali karena komplikasi gangguan ginjal dan lambung. Awalnya masuk kembali rumah sakit dengan gejala diare,” ungkapnya.
Saat ini, jenasah Sri Suparni dalam perjalanan diberangkatkan dari RS. Sardjito, Yogyakarta menuju ke Kutoarjo, Purworejo untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.
“Secepatnya mas. Mungkin sekitar jam 11.00 siang nanti. Kalau bisa langsung ya begitu sampai di rumah Purworejo langsung kami makamkan,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp13 miliar.
“Sudah kami sampaikan mengenai penganggaran Pilkada Bantul, karena dengan adanya perubahan regulasi, mau tidak mau anggaran juga bertambah,” kata Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Titik Istiyawatun Khasanah, Sabtu (28/3).
Menurut dia, anggaran Pilkada Bantul yang dialokasikn melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2015 sebesar Rp13 miliar, rencana anggaran tersebut disusun sebelum mempertimbangkan perubahan Undang-Undang Pilkada.
Ia mengatakan, beberapa waktu lalu lembaganya juga berdiskusi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di antaranya terkait dengan penganggaran Pilkada yang dimungkinkan bertambah menyusul adanya perubahan UU Pilkada.
“Untuk Pilkada Bantul dianggarkan secara global dan sementara sebesar Rp13 miliar, akan tetapi begitu kami rinci anggaran, banyak tahapan yang berimplikasi menggunakan anggaran,” katanya.
Namun demikian, sampai saat ini pihaknya masih belum menemukan kepastian dana yang dibutuhkan untuk Pilkada Bantul sesuai UU yang baru tersebut, sebab KPU Bantul masih melakukan penghitungan kebutuhan ajang demokrasi lima tahunan itu.
“Ada beberapa kegiatan yang berimplikasi pada bertambahnya rencana anggaran, yang paling besar adalah fasilitasi kampanye pasangan calon, sebab dalam rancangan Peraturan KPU, peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk menjadi kewenangan KPU,” katanya.
Titik mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan DPRD Bantul beberapa waktu lalu tersebut, bahwa anggaran global dan sementara untuk Pilkada yang Rp13 miliar tersebut, menurut pimpinan DPRD masih bisa berubah asalkan bisa dipertanggungjawabkan.
“Pimpinan DPRD menyampaikan kalau itu (penambahan anggaran) sudah sesuai regulasi bisa kami penuhi, dan nantinya bisa diusulkan untuk menggunakan APBD Perubahan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Pemerintah kota Makassar memiliki cara unik dalam prosesi sakral pelantikan pejabat yang ada di ruang lingkup pemerintah kota Makassar.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melantik pejabat eselon III dan IV lingkup Kota Makassar di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar, Jl. Sultan Alauddin, Jumat (27/3). 
M Ramdhan Pomanto atau akrab disapa ‘Danny’ Pomanto ini mengatakan bahwa prosesi pelantikan dilaksanakan di  halaman lapas untuk memberikan peringatan kepada  pejabat tentang akibat yang ditimbulkan ketika menjadi pejabat lantas menyalah gunakan jabatan untuk memperkaya diri
“Jabatan kepala seksi dan kepala bidang paling rawan tindak pidana korupsi, sehingga kita berharap pelantikan ini menjadi peringatan dini bagi mereka,” tutur Danny.
Sebanyak 60 eselon III b setingkat kepala bidang dan 248 eselon IV a kepala seksi dilantik.
Walikota yang berlatar belakang arsitek ini melanjutkan bahwa, salah satu misi Pemkot Makassar adalah bebas dari perilaku korupsi.
“Publik  menunggu pejabat dilantik dengar karyanya sesuai program yang sudah tertera di RPJMD kita,” kata Danny. Danny sendiri  mensyaratkan dua unsur yang harus di miliki oleh pejabat jika terpilih dalam kabinetnya yaitu  harus memiliki kemampuan profesional dan berkarakter loyal.
“ Profesional yang kami maksud yakni taat pada displin serta jujur terhadap tugas. Punya inisiatif tanpa disuruh, langsung merinci serta melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi pimpinan “ ujarnya.
Ia berharap pejabat yang telah dilantik bisa lebih inovatif,selalu punya ide dan selalu ada solusi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan.
“Loyalitas yang kami maksud yakni taat terhadap perintah pimpinan dengan berdasarkan aturan hukum , dan memiliki adaptive leadership yakni kemampuan kepemimpinan yang bisa cepat menyesuaikan dengan perubahan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Surabaya, Aktual.co — Polda Jatim berhasil mengungkap penyelundupan TKI illegal tujuan Negara Malaysia. Mereka ditangkap saat memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) asal Lamongan Jawa Timur, dengan dua mobil menuju Bandara Internasional Juanda, yang dibawa oleh tersangka bernama Imam Fahrudin alias Boneng (37), warga Laren Lamongan, Jawa Timur.
Namun keberangkatan mereka digagalkan polisi saat melintas tol waru Sidoarjo.  Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, petugas mendapati dokumen CTKI yang tidak sesuai prosedur dengan membawa  penumpang sebanyak 16 Orang CTKI.
“Pelaku ini mengaku kepada CTKI, seolah-olah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan melakukan perekrutan untuk penempatan CTKI tujuan Negara Malaysia.” Ujarnya Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono, Jum’at (27/3).
 Kombes Pol Awi juga mengatakan bahwa tersangka sudah berhasil memberangkatkan dua kali CTKI dengan tujuan Malaysia  sebanyak 11 orang.
Dalam melakukan perekrutan ilegal tersebut, tersangka memasang tarif Rp 5juta rupiah untuk satu orang CTKI. Uang tersebut dipakai untuk kepengurusan Paspor dan penempatan kerja di Malaysia sebagai Pembantu dan Kuli bangunan.
Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 102 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004, tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dengan ancaman kurungan penjara minimal 2 Tahun, maksimal 10 Tahun.  

Artikel ini ditulis oleh: