Jakarta, Aktual.co — Berbagai peraturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk keberlanjutan jangka panjang sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Dalam beberapa bulan proses implementasi Permen KP Nomor 56/2014 sejak November 2014 terjadi penurunan volume produksi perikanan dari usaha penangkapan, khususnya hasil tangkapan dari beberapa kapal ikan eks-asing, namun dalam jangka panjang harapan terhadap ‘sustainability’ (keberlanjutan) sumber daya alam,” ujar Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Jumat (27/3).

Selain itu, ujar Saut Hutagalung, aturan Menteri Susi itu juga dinilai akan lebih memberikan jaminan pada masa mendatang, baik dalam pekerjaan nelayan maupun bisnis perikanan di Tanah Air.

Bahkan, katanya, laporan dari beberapa daerah menyebutkan bahwa para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya ketentuan itu.

“Komitmen KKP mempromosikan ‘Sustainable Fisheries’ atau perikanan berkelanjutan sangat diapresiasi oleh para ‘buyer’ utama mancanegara, seperti Anova, Sainsbury, Mark & Spencer, Cannon Fish, Amacore, Apicda, Sea Delight, Walmart, Hilo Fish yang memang pro-keberlanjutan,” katanya.

Sejalan dengan visi keberlanjutan, menurut dia, KKP konsisten mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Ia juga menyatakan dalam menghadapi persaingan global, tidak ada pilihan lain kecuali terus mempromosikan keberlanjutan, sehingga pelaku usaha perikanan diminta untuk terus memenuhi persyaratan pasar (keamanan pangan, keberlanjutan, dan ketertelusuran) dan hal-hal terkait dengan kepatuhan sosial, seperti ketenagakerjaan.

“Terkait kesejahteraan tenaga kerja termuat dalam persyaratan ‘social compliance’, tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003,” ujarnya.

Saut menjelaskan di Indonesia banyak UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang menerapkan ketentuan ketenagakerjaan atau lebih tinggi daripada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Semua UPI, kata dia, wajib memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan/SKP (Good Manufacture Practices-Standard Sanitary Operational Procedure/GMP-SSOP) yang antara lain mengatur perlengkapan kerja, kondisi tempat kerja, dan sudah sesuai dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

“Ke depan, perlu terus dipertahankan kondisi ketenagakerjaan yang sudah baik di banyak perusahaan. Namun masih perlu juga ditinqkatkan perbaikan di beberapa perusahaan yang misalnya ada masalah penggajian yang diskriminatif antara tenaga kerja Indonesia dan asing,” kata Saut.

KKP juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan itu sehingga industri perikanan nasional selain memenuhi ketentuan juga lebih mampu bersaing di tengah arus perdagangan bebas yang menglobal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Sektor properti di Indonesia memasuki siklus baru dengan mulai bergeliat ke arah positif yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ke arah kenaikan.

“Melihat tren pergerakan indikator ekonomi, tidak menutup kemungkinan pada akhir tahun 2015 pasar akan mulai bergerak memasuki fase siklus baru dengan tren kenaikan,” kata  kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Ali, beberapa tanda-tanda siklus properti akan memasuki fase siklus baru antara lain tren menurunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, pengembang mulai menyasar segmen menengah setelah banyak meluncurkan properti mewah, dan fluktuasi rupiah yang dinilai merupakan kondisi syok pasar sesaat.

Ia berpendapat bahwa melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak menggambarkan buruknya fundamental Indonesia.

Selain itu, ujar dia, kondisi masuknya arus investasi dari Asia Pasifik khususnya ke sektor perindustrian akan menimbulkan dampak positif bagi pergerakan sektor riil.

Sebelumnya, pasar properti di Indonesia diperkirakan baru benar-benar bangkit pada 2016 setelah pada 2015 ini dinilai merupakan titik terendah pasar properti di Tanah Air.

“Dengan melihat pergerakan yang terjadi seharusnya paling lambat di akhir tahun 2016, pasar properti akan kembali bangkit dari keterpurukan selama 2014-2015, khususnya di segmen menengah,” kata Ali Tranghanda.

Indonesia Property Watch sebelumnya memprediksi siklus properti tertinggi terjadi antara tahun 2013 dan melambat memasuki 2014.

Sedangkan 2015 ini, ujar dia, merupakan titik terendah pasar properti dengan tren melambat sepanjang tahun 2014.

“Sepanjang tahun 2014 pasar properti mengalami penurunan 72 persen year on year. Beberapa pengembang melakukan konsolidasi untuk bersiap-siap memasuki fase baru siklus properti ke depan,” katanya.

Ia berpendapat beberapa kondisi ekonomi dan politik masih membayangi kualitas penjualan pasar properti saat ini, meski kondisi anjloknya rupiah dinilai masih jauh dari krisis.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka