2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37631

Evaluasi Draf APBD 2015, DPRD: Ini Bukan Hasil Pembahasan!

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan hasil evaluasinya terhadap draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015. Harapannya, Pemprov DKI dan DPRD DKI segera duduk bersama agar segera capai kesepakatan dalam jangka waktu seminggu yang diberikan Kemendagri.
Namun, harapan itu sepertinya sulit terealisasi dengan dengan mudah. Sinyal itu disampaikan Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI, Syarif. Lantaran setelah diselidiki, draf APBD yang sudah dievaluasi Kemendagri memang bukan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif dulu.
“Setelah saya selidiki, ini barang (draf APBD) memang bukan hasil pembahasan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD. Jadi memang bukan barang hasil pembahasan, jauh berbeda dari pembahasan sebelumnya,” ujar dia, saat ditemui Minggu (16/3) kemarin.
Kendati demikian anggota Fraksi Gerindra itu mengakui dewan akan tetap membuka diri untuk duduk bersama, agar tidak ‘mendelegitimasi’ pansus angket itu sendiri.
Diketahui draf APBD DKI dikembalikan oleh Kemendagri pada 11 Maret lalu untuk dirembug antara Pemprov dan DPRD DKI.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Tjahjo mengatakan penandatangan evaluasi RAPBD DKI evaluasi dipercepat tanpa menunggu batas akhir, 13 Maret, agar pengesahan nanti tidak terlambat.
“Prinsipnya jangan sampai APBD DKI terlambat satu hari pun dan harus sesuai dengan tahapan. Jangan sampai merugikan masyarakat Jakarta atau satu sen pun uang rakyat,” ujar dia, di Jakarta (11/3).
Kata dia, Pemprov DKI Jakarta serta DPRD hanya diberikan waktu selama tujuh hari untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. “Diharapkan dalam waktu 7 hari setelah diterimanya Kepmendagri yang dimaksud, koreksi bisa menjadi perhatian Gubernur dan DPRD DKI untuk menjadi penyelesaian dan diharapkan menjadi Perda,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Polda Sultra Antisipasi Teroris Poso di Perbatasan

Jakarta, Aktual.co — Polda Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi pergerakan teroris Poso masuk wilayahnya yang berdekatan dengan Sulawesi Tengah.
“Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sampai sekarang belum ada indikasi kuat pelaku teror Poso masuk wilayah Sultra tetapi harus diantisipasi,” kata Kapolda Sultra Brigjen Pol Arkian Lubis di Kendari, Senin (16/3).
Satuan elit kepolisian dari Brigade Mobil pun, sambung dia, ikut dikerahkan untuk melakukan pengamanan wilayah perbatasan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara itu.
“Situasi Kantibmas Poso senantiasa terganggu kelompok sipil bersenjata sehingga perlu peningkatan antisipasi di wilayah perbatasan Konawe Utara dan Sulawesi Tengah.”
Secara terpisah Kasat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Uden Kusuma mengatakan, satuan wilayah perbatasan terus melakukan upaya antisipasi terhadap masuknya teroris Poso ke wilayah Sulawesi Tenggara.
“Sampai saat ini belum ada indikasi pelaku teror Poso masuk wilayah Sulawesi Tenggara tetapi perlu diantisipasi. Personil satuan wilayah, yakni Polres Konawe dan polsek sekitar wilayah perbatasan sudah mengantisipasinya,” kata Uden.
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Sunarto mengatakan kepolisian berkoordinasi dengan institusi lain dalam mengantisipasi teror.
“Dalam hal pengamanan wilayah dari gangguan teroris senantiasa berkoodinasi dengan insitusi lain, termasuk Polda terdekat,” kata Sunarto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Seleksi Dirjen Bea Cukai Disarankan Libatkan KPK dan PPATK

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar seleksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Kementerian Keuangan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut koordinator ICW, Ade Irawan posisi Dirjen BC sangat strategis. Dengan begitu maka nantinya pejabat yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik dan dua lembaga itu diharapkan mengungkapkan latar belakang calon Dirjen BC.
“Perlu adanya keterlibatan pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan yang independen. Agar bisa terpilih calon yang terbaik,” kata dia saat dihubungi, Senin (16/3).
Nantinya, KPK dan PPATK bisa memberikan rekomendasi kepada pihak yang melakukan seleksi pejabat. “Jadi dapat diketahui orang itu bersih atau tidak,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan pihak eksternal seperti KPK dan PPATK dapat diterapkan dalam pemilihan pejabat strategis lainnya. Proses itu juga bisa dijadikan tradisi bagi pemerintah untuk memilih penempatkan pejabat agar bersih dari korupsi.
“Kalau bisa keterlibatan KPK dibakukan melalui peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sebelumnya Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti bila ada instusi yang meminta rekomendasi dalam memilih pejabat seperti halnya Dirjen BC.
Johan menyebutkan di KPK ada bagian yang melakukan kajian dalam pemberian rekomendasi. Nanti KPK akan memberikan nilai atau rekomendasi terhadap calon yang diajukan.
“Kami siap saja karena memang sudah ada bagiannya dan hal itu juga bagian dari pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Badaruddin mengatakan Agung Kuswandono yang kini masih menjabat Dirjen BC, resmi diangkat menjadi pejabat di Kemenko Kemaritiman, sehingga Menkeu akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen BC sekaligus membentuk Pansel seleksi terbuka Dirjen Bea Cukai.
“Lelang jabatan terbuka diperuntukkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menepis isu KKN untuk menduduki jabatan Dirjen Bea dan Cukai,” kata Kiagus.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Arah Visi-Misi Tak Jelas, Menteri Kabinet Kerja “Membangkang” Kepada Presiden Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Langkah Presiden Jokowi yang melakukan pengecekan langsung harga beras di pasar, sebagian pengamat mempertanyakan apa kerja dari menteri kabinet kerja.
“Kita harus jujur bahwa Kredibilitas Presiden Jokowi sangat diuji disini dalam mengambil keputusan, para menterinya yang tidak mengikuti aturan harus segera diberikan sanksi yang tegas karena ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat indonesia. Apabila Presiden tidak diberikan informasi apa kerjanya dari para pembantunya ini,” ujar Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Senin (16/3).
Gandhi juga mengatakan ada indikasi bahwa para menteri mulai membangkan terhadap Presiden Jokowi, karena mereka mungkin masih bingung dan tidak percaya  mengenai visi dan arahan komando yang belum jelas dari Presiden Jokowi sampai detik ini.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus bisa membukti bawah beliau bukan hanya sebagai petugas partai melainkan pemimpin pemerintah indonesia yang harus bisa membawa kearah yang menguntungkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Kita berharap Jokowi bisa menunjukkan kapasitasnya yang merakyat, bukan malah terlihat otoriter,” tutupnya
Perlu diketahui, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor kemarin, dan mengatakan menyindir para menteri yang tidak melaporkan perkembangan harga-harga dipasar kepada beliau.

Artikel ini ditulis oleh:

Disindir Jokowi Soal Laporan Harga Beras, Ini Kata Mendag Gobel

Jakarta, Aktual.co — Dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan sindiran atas kekecewaannya karena tidak mendapatkan laporan harga raskin (beras miskin) di pasar dari sejumlah pejabat menterinya. Jokowi yang seharusnya mendapat laporan terkait perkembangan harga beras dari para menteri dan pejabat lainnya, justru harus kerja sendiri bahkan balik melaporkan harga beras kepada para menterinya.

Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mencoba menjelaskan penyebab para menteri tak melaporkan perkembangan terbaru harga beras pasca melonjak awal Februari 2015. Menurut Menko Sofyan, menteri teknis yang seharusnya melaporkan harga beras terbaru, justru lupa melapor karena dianggap harga beras sudah turun, sehingga tak perlu ada laporan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengakui belum melaporkan perkembangan harga beras terbaru kepada Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Gobel merupakan salah satu menteri yang bertanggung jawab terkait persoalan harga kebutuhan pokok termasuk beras.

“Tidak ada,” kata Gobel mengakui usai ratas, di Istana Bogor, Minggu (15/3).

Namun Gobel menegaskan bahwa dirinya tak terlambat melakukan laporan perkembangan harga beras ke Presiden Jokowi. “Bukan laporannya telat. Bukan telat, kita belum meng-update, gitu,” kata Gobel.

Tak hanya dirinya, ujar Gobel, pejabat yang bertugas melaporkan perkembangan harga beras adalah menteri pertanian, atau Dirut Perum Bulog. “Karena informasinya banyak nih ada yang bilang belum turun harga beras naik semuanya. Tetapi beliau melakukan pengecekan sendiri langsung,” kata Gobel.

Pada kesempatan ini, Gobel menepis kabar terkait kemarahan Jokowi yang sempat berbicara dengan nada tinggi kepada sejumlah menteri yang hadir dalam ratas kemarin. Namun memang, kata Gobel, Presiden  meminta inisiatif para menterinya untuk melaporkan perkembangan harga, ketika saat naik ataupun turun.

“Nggak, nggak beliau nggak marah. Kepada semuanya dikasih tahu belum di update gitu aja,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasar yang dilakukan baru-baru ini harga beras di Pasar Cipinang untuk jenis IR3 yang tadinya Rp7.800 dan mengalami kenaikan harga hingga Rp9.300 per kiligramnya, sekarang menjadi Rp7.900.

Sedangkan untuk beras jenis IR2 yang sebelumnya seharga Rp7.300 dan mengalami kenaikan hingga Rp10.300 sekarang menjadi Rp8.300 per kilogram.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri yaitu Menko Perekonomian, Mensesneg, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Kepala Bulog, Seskab, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PU dan Menteri Perdagangan.

Agenda rapat terbatas tersebut dilakukan untuk membahas antisipasi fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS dan kebijakan dalam rangka menetukan harga beras.

Artikel ini ditulis oleh:

Besuk, Keluarga Bawakan Duo Bali Nine Buku

Jakarta, Aktual.co — Keluarga dan orang tua duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukuraman membawakan buku-buku saat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (16/3).
Di Dermaga Wijayapura, Cilacap, tiga mobil pembawa rombongan keluarga duo Bali Nine memasuki halaman dalam tempat penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan itu sekitar pukul 08.30 WIB.
Seluruh penumpang dari tiga mobil itu langsung masuk Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura melalui pintu belakang sehingga tidak diketahui secara pasti siapa saja yang turut dalam rombongan tersebut.
Kendati demikian, saat mereka mengurus izin membesuk di Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura, dari kejauhan tampak Helen Chan (ibunda Andrew Chan), Rajini Sukumaran (ibunda Myuran Sukumaran), dan Febiyanti Herewila (kekasih Andrew Chan) membawa beberapa tas.
Mereka didampingi Konsulat Jenderal Australia Majel Hind dan pengacara asal Australia Julian McMahon serta beberapa pria dan perempuan warga negara asing.
Sementara Chintu Sukumaran (adik Myuran Sukumaran) dan Michael Chan (kakak Andrew Chan) yang selama ini selalu memberikan keterangan kepada wartawan saat hendak menyeberang ke Nusakambangan, telah kembali ke Australia.
Saat menjalani pemeriksaan di Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura, petugas tampak memeriksa barang-barang bawaan mereka.
Dari kejauhan, petugas tampak mengangkat barang-barang dari dalam tas, beberapa di antaranya berupa buku bacaan dan buku untuk melukis.
Buku-buku itu tampak dibuka satu-persatu oleh petugas guna mengantisipasi kemungkinan ada barang terlarang yang terselip di dalamnya.
Setelah mengurus perizinan dan menjalani pemeriksaan di Pos Dermaga Wijayapura, rombongan keluarga itu segera menyeberang ke Pulau Nusakambangan dengan menumpang perahu “compreng” (perahu penumpang, red.) pada pukul 09.20 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain