31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37645

Pekat Sarankan Presiden Jokowi Bubarkan Tim Sembilan

Jakarta, Aktual.co —  Sejumlah aktivis dan selebritas yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu menyarankan Presiden Joko Widodo membubarkan Tim Sembilan.

“Tim Sembilan jangan dipertahankan sebab tidak berpengaruh dan sampai sekarang tidak ada rekomendasi dari tim tersebut yang dilaksanakan Presiden Jokowi (Joko Widodo),” kata Koordinator Aksi Pekat Indonesia Bersatu Muhammad Munif di Jakarta Minggu (15/3).

Sejumlah massa menggelar aksi mendesak Presiden Jokowi membubarkan Tim 9 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan “Kami mengimbau kepada Tim 9, jadilah sosok negarawan, jangan menjadi provokator bangsa”.

Pendemo menganggap tim itu kerap memberikan rekomendasi tanpa kajian kepada Presiden Jokowi sehingga menimbulkan polemik.

Aktivis Pekat juga menganggap tim tersebut idak memiliki dasar hukum padahal diberikan mandat untuk menyelesaikan kekisruhan antara KPK dengan Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pakar: DPRD Tidak Perlu Buang Energi Untuk E-Budgeting

Jakarta, Aktual.co — Hasil investigasi tim E-Budgeting Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok bukan bukti bahwa di dalam anggaran APBD 2015 terdapat dana tak bertuan. Hal itu lantaran, tim tersebut bukan sebagai lembaga penegak hukum.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis  menyebut tim E-Budgeting hanya sebagai wadah untuk merinci anggaran tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Bagaimana dengan E-Budgeting? Cuma wadah. Secara hukum tidak bisa Ahok beralasan atau menggunakan E-Budgeting, argumen itu absolut salah. Hanya wadah, isinya harus memuat apa yang disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD,” papar Margarito dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Oleh karena itu, lanjutnya, DPRD DKI dihimbau jangan terlalu fokus dengan hasil investigasi tim tersebut. Menurutnya, yang harus diperhatikan oleh politisi Kebon Sirih adalah memaksimalkan tujuan hak angket yang telah diajukan.
“DPRD tidak perlu terlalu banyak membuang energi untuk E-Budgeting. Agak pelan jangan terlalu bikin heboh, sebut saja agar Ahok terlena,” ujarnya.
“Bukan pada E-Budgeting (tujuan utama hak angket). Ini sederhana sekali, dan oleh sangat sederhana ini akan segera selesai (tugas tim E-Budgeting),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat: Rombak Alat Kelengkapan Dewan Golkar, Agung Perlu Rangkul ARB

Kupang, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Widya Mandiri Kupang Marianus Kleden mengharapkan agar Agung Laksono bisa merangkul Aburizal Bakrie (ARB) jika ingin merombak alat kelengkapan Dewan F-Golkar di DPR untuk bersama-sama menjalankan partai tersebut ke depannya.

“Agung Laksono jangan sampai jumawa dengan diakuinya dia sebagai pimpinan Golkar yang baru, namun ia juga harus memikirkan untuk merangkul Aburizal Bakrie untuk menjalankan visi dan misi golkar ke depannya,” katanya kepada wartawan di Kupang, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan hal tersebut perlu dilakukan mengingat Aburizal Bakrie sendiri merupakan pria yang berpengalaman memimpin partai yang berlambang pohon beringin tersebut, sehingga adanya saling tukar pengalaman dan saling sharing.

Marianus menilai hal tersebut harus dilakukan jika tidak kelak ke depannya kisruh antara kedua kubu tersebut akan terus berlanjut dan ditakutkan nanti nama baik dari partai yang telah lama berdiri tersebut akan di cap buruk oleh masyarakat.

“Kalau memang ingin dilakukan perombakan susunan anggotanya maka diharapkan agar kubu Agung Laksono bisa merangkul kubu Aburizal Bakrie,” tambah pria yang juga merupakan Dekan Fakultas Ilmus Sosial dan Politik (Fisip) di Universitas tersebut.

Disamping itu Pengamat Politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Rudy Rohi menilai semua keputusan untuk merangkul atau tidak mengikut sertakan kubu Aburizal Bakrie dalam kepengurusan DPR semuanya berada di tangan pimpinan Gaolkar sendiri.

Sebab menurutnya, apapun keputusan pimpinan Golkar tentunya semuanya demi membawa Golkar lebih baik kedepannya.

“Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada intervensi dari pihak luar, selain itu apapun yang dilakukannya sebagai pimpinan golkar bertujuan untuk konsolidasi demokrasi yang mana sesuai dengan pilar demokrasi yakni partai politik,” tambahnya.

Terkait apakah perlu dilakukan perombakan susunan alat kelengkapan dalam F-Golkar di DPR, ia mengatakan tidak ada masalah jika hal itu dilakukan, sebab dalam sistem perpolitikan hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

“Menurut saya tidak ada masalah jika ia sampai merombak semua komposisi anggota DPRnya atau melakukan perubahan di dalam tubuh golkar, namun hal yang harus diperhatikan adalah bahwa jangan sampai perombakan tersebut dilakukan bukan atas dasar balas dendam tetapi atas dasar pembangunan partai golkar kedepan,” kata pria yang juga merupakan dosen Fisip di Undana tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Sekjen PKB: Taslam Sosok Perubahan di Era Orde Baru

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai almarhum Haryanto Taslam sebagai sosok yang mendorong perubahan di era orde baru menuju era reformasi.

“Ya saya tahu Pak Taslam sebagai salah satu politisi yang termasuk ikut mendorong perubahan di era orde baru menuju orde reformasi,” kata Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/3).

Dia mengatakan dirinya mengenal Haryanto pernah merasakan diculik karena melakukan perlawanan terhadap rezim orba.

Karding mengatakan seluruh aktivis termasuk dirinya merasa kehilangan sosok aktivis seperti Haryanto.

“Kita kehilangan seorang aktivis pejuang seperti beliau (Haryanto Taslam),” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya dan PKB turut berduka yang mendalam atas meninggalnya politisi Partai Gerindra itu. Karding berdoa semoga semua amal ibadah Haryanto diterima disisi Tuhan yang maha esa.

“Kami turut berduka yang mendalam dengan harapan dan doa semoga diterima di sisi Tuhan,” ujarnya.

Politisi senior Partai Gerindra Haryanto Taslam meninggal dunia pada Sabtu (14/3) malam di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan.

Kabar meninggal dunia itu dipastikan oleh anak pertama Haryanto, Barep Taslam.

Haryanto meninggal setelah sempat menjalani perawatan selama satu hari di Rumah Sakit Medistra, Pancoran, Jakarta, Sabtu (14/3/2015) malam.

Jenazah Haryanto rencananya akan disemayamkan di rumah duka di kediamannya yang berada di Jalan Bulu Rindu Blok N Nomor 1, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kondisi kesehatan Haryanto sebelumnya dikabarkan sempat menurun, dia dilarikan ke RS Medistra pada Jumat (13/3) sore, setelah sempat tersedak makanan cair.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

LIPI: Ahok Pemimpin Yang Tidak Demokratis

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak akan ada lagi komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta terkait APBD 2015. Pernyataan Ahok tersebut sangat disayangkan Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.
Firman menilai, sikap Ahok tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang demokratis yang mengedepankan negosiasi dan komunikasi.
“Itukan model tentara tak ada negosiasi. Spirit demokrasi itukan negosiasi,” kata Firman dalam diskusi Aktual Forum bertajuk “kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya”di Warung Komando, Tebet, Minggu (15/3).
Firman mencontohkan, bahwa seorang pemimpin dalam negara demokrasi tak ubahnya seorang marketing. “Clinton kalau ga salah, mengatakan seorang presiden di AS itu seperti marketing. Dia harus deliver message, menjual produk, beragumentasi. Itu harus dilakukan day by day. Meyakinkan publik,” ungkapnya.
Walaupun nantinya ‘kalah’, namun selama berpegang pada konstitusi, hal itu tidak masalah menurut Firman. “Sejauh dia menghormati demokrasi. Kalau ini ujung-ujungnya otoritarian,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Istri Ahok Pimpin Rapat, Pakar: DPRD DKI Perlu Bentuk Tim Angket Untuk Veronica Tan

Jakarta, Aktual.co — DPRD DKI Jakarta telah memanggil istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama, Veronica Tan untuk dimintai keterangan terkait perubahan ‘master plan’ salah satu tempat wisata di Jakarta, Kota Tua.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, untuk menelusuri keterlibatan Veronica, politisi Kebon Sirih diminta untuk membentuk tim angket tersendiri.
“Bisa diangketkan, tetapi angket sekarang karena fokusnya APBD, ruang lingkupnya. Dari sudut hukum tidak tepat. Mungkin akan bagus untuk bikin angket lagi (untuk menelusuri keterlibatan istri Ahok),” saran Margarito saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema “Bedah APBD DKI: Siapa Silumannya?”, di Jakarta, Minggu (15/3).
Lebih jauh disampaikan Margarito, DPRD DKI juga diharapkan bisa mengalihkan perhatiannya kepermasalahan yang diduga melibatkan istri Ahok.
“Sekarang kita tahu DPRD sudah melaksanakan hak angket. Sudah tegas, dia (Veronica) diduga mengelola CSR BUMD, kalau itu pemanggilan terhadap istri Ahok, sah,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain