31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37646

Terkait ISIS, Komisi VIII Desak Pemerintah Lakukan Pengawasan Biro Umroh

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap biro perjalanan umroh untuk mengantisipasi adanya warga Indonesia yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Jangan sampai terulang perjalanan ibadah menjadi modus untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Walaupun biro perjalanan tidak terkait, tetapi hal tersebut tidak boleh terjadi lagi,” kata Saleh Daulay melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Minggu (15/3).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sikap ISIS yang agresif dalam merekrut anggota baru merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak enak didengar bila ada jamaah umroh yang ternyata justru bergabung dengan ISIS. Sejak dari Indonesia mungkin sudah diniatkan mau berpisah dari rombongan dan pergi ke tempat lain,” tuturnya.

Untuk sementara, Saleh menilai Kementerian Agama bisa mengeluarkan surat edaran agar biro perjalanan haji dan umroh hanya melayani perjalanan umroh yang berangkat langsung ke Arab Saudi.

Dengan demikian, seluruh jamaah bisa dipastikan sampai ke Tanah Suci dan betul-betul tujuannya hanyalah untuk ibadah. Jika singgah di berbagai negara, bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain.

Untuk meningkatkan minat, biro perjalanan haji dan umroh banyak yang menawarkan wisata religi ke negara-negara Islam. Ada yang ke Turki, Palestina, dan negara timur tengah lainnya.

“Agar perjalanan umroh tidak dijadikan sebagai modus, wisata-wisata religi seperti ini mungkin bisa ditiadakan untuk sementara. Nanti kalau sudah normal, silahkan dibuka lagi,” kata Saleh yang juga Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Selain itu, biro perjalanan haji dan umroj dapat juga diminta untuk memastikan seluruh jamaahnya dikenal baik. Kalau sudah dikenal, tentu lebih mudah untuk memastikan bahwa mereka memang memiliki orientasi ibadah semata.

Bil semua orang yang mendaftar diberangkatkan, bisa saja mereka berangkat bukan bertujuan ke Saudi tetapi ke Syiria atau Iraq.

“Memang agak sulit, tetapi sebagai salah satu upaya preventif, mungkin hal itu bisa dilakukan. Karena itu, pemerintah harus betul-betul tampil di garda depan dalam upaya menangkal pengaruh ISIS di tanah air,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Bank Bapas Sumbang PAD Magelang Rp8,6 Miliar

Jakarta, Aktual.co —  Bank Bapas 69 yang merupakan badan usaha milik daerah Pemkab Magelang, Jawa Tengah, mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magelang pada 2015 yang berasal dari pendapatan 2014 sebesar Rp8,6 miliar.

“Setoran PAD tersebut meningkat dibanding tahun lalu sebanyak Rp7 miliar,” kata Direktur Utama Bank Bapas 69 Fran Suharmaji di Magelang, Minggu (15/3).

Ia mengungkapkan hal tersebut pada pengundian hadiah utama Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 di Lapangan Kaliaji Grabag, Kabupaten Magelang. Jumlah setoran PAD tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan yang paling besar dibandingkan dengan BPR milik pemerintah daerah yang lain di seluruh Indonesia. Jumlah modal disetor kumulatif sejak berdiri tahun 1969 hingga posisi 31 Desember 2014 telah mencapai Rp29,1 miliar.

“Hal ini membuktikan bahwa perhatian dari Pemkab Magelang selaku pemilik terhadap Bank Bapas 69 begitu besar,” katanya.

Ia mengatakan untuk meningkatan jumlah nasabah berbagai kiat tela diterapkan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, yakni melalui layanan jemput bola, menjalin komunikasi secara personal kepada nasabah, penyediaan krdit murah, penyelenggaraan undian tabungan berhadiah serta memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan motto Bank Bapas 69, melayani dengan hati.

“Selain itu, keunggulan Bank Bapas 69 sebagai bank lokal, yakni adanya kedekatan jarak secara geografis maupun psikologs dengan masyarakat.

Hingga sekarang PD BPR Bank Bapas 69 memiliki 21 kantor kas, tiga kantor cabang, dan. Satu kantor pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bersih-Bersih Kali Surabaya

Walikota Surabya Tri Rismaharini (kiri) membersihkan rumput di bantaran Kali Suabaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/3). Kegiatan bersih-bersih kali tersebut bertujuan mengajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat khususnya kali di Surabaya. Antara Foto/Zabur Karuru

DKPP: Tata Kelola Kelautan Tunggu Revisi UU

Jakarta, Aktual.co — Dinas Keluatan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, supaya ada kejelasan tata kelola kelautan di tingkat kabupaten.

“Sejauh ini, kewenangan pemerintah kabupaten yang pada pendampingan nelayan kecil dan pemberdayaan nelayan. Artinya, kami masih menunggu hasil revisi undang-undang tersebut,” kata Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo Prabowo Sugondo di Kulon Progo, Minggu (15/3).

Namun demikian, ia mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki kabupaten.

“Memang, Kabupaten Kulon Progo sebagai Kota Maritim sudah dicanangkan. Hanya saja belum memiliki kewenangan. Kalau kita kerja, tanpa ada kewenangan akan percuma,” ucap dia.

Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemkab hanya nelayan kecil. Kalau pembahasan sudah selesai, dan untuk mewujudkan Kulon Progo sebagai Kota Maritim harus ada komitmen menyelesaikan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Menurut dia, persoalan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah penganggaran. Pemecah ombak menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan pembangunan dermaga, kolam, hingga fasilitas lainnya menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tahun ini ada komitmen dar Pemda DIY mengeruk alur pelayanan dan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KPP) mendalamkan kolam kapal. Harapanya, PU dapat melakukan penataan kembali pemecah ombak yakni tripot yang berserakan di laut. Kalau hal ini sudah dilaksanakan, maka kapal-kapal besar bisa masuk,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kulon Progo Aji Pangaribawa berharap ada langkah nyata supaya Pelabuhan Tanjung Adikarto segera diselesaikan.

Menurut dia, beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kulon Progo, khususnya nelayan.

“Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. Kami berharap ada langkah nyata perintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam penyelesaian pelabuhan ini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Seluruh Program Internet Kecamatan Mati Total

Jakarta, Aktual.co — Kepala Seksi Statistik Distribusi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Wali Al Fatah menyayangkan tidak berfungsinya Program Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Program Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di kabupaten setempat.

Padahal pendataan guna optimalisasi pengendalian layanan jasa akses telekomunikasi dan informatika kewajiban pelayanan universal atau universal service obligation (KPU/USO) sudah dua kali dilaksanakan.

“Kami sempat dua kali melaksanakan pendataan sesuai perintah Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kemkominfo) pusat, pertama pada tahun 2010 dan terakhir pada November 2014 namun layanan internet malah tidak berfungsi,” kata Wali di Paringin, Minggu (15/3).

Awalnya ada 10 buah PLIK dan enam unit MPLIK yang ada di Balangan, dan setelah data terakhir 2014 hanya tersisa sembilan buah PLIK yang ada, dikarenakan yang bersangkutan pindah tempat ke kabupaten lain.

“Kali ini kami baru mendapatkan informasi bahkan dari wartawan Antara yang tahu terlebih dahulu mengenai matinya jaringan internet MPLIK di Balangan, sungguh sangat disayangkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Balangan, Gunawan menyampaikan, keenam mobil layanan internet tersebut sebelumnya dipergunakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelayanan publik yang menggunakan jaringan internet.

“Enam unit itu digunakan oleh Dinas pendidikan, kantor pelayanan perizinan terpadu (KP2T), Disdukcapil, Perpusatakaan daerah, dan dua unit digunakan di Dishubkominfo sendiri untuk berkeliling di berbagai kecamatan di Kabupaten Balangan,” terangnya.

Kepala Seksi Manajemen Informatika di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Balangan M Rasyidan Razak pernah menerangkan, bahwa program internet kecamatan tersebut merupakan program pusat.

“Program internet kecamatan ini langsung dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) di bawah Kemkominfo yangg dilaksanakan oleh PT WEB dan Lintas Arta,” ujarnya.

Rasyidan menerangkan, pihaknya tidak mendapat perintah untuk melakukan pengawasan, dan pengawasan kemungkinan dilakukan langsung oleh pusat, karena sistemnya jaringan online.

“PT Web selaku pemenang tender penyedia peralatan, sedangkan Lintas Arta selaku pemenang tender dalam penyediaan jaringan, kedua perusahaan tersebut yang bekerjasama dalam pelaksanaan proram internet kecamatan di Balangan,” jelasnya.

Operator PT WEB untuk Balangan Farid Waddy mengatakan, jaringan memang hanya dikontrak selama empat tahun, dan pemerintah sudah tidak memperpanjang kontrak Lintas Arta selaku penyedia jaringan.

“Modem yang sudah mencapai pemakaian selama empat tahun, maka jaringannya akan dimatikan, termasuk Mobil Internet (MPLIK) di seluruh indonesia,” terangnya.

Untuk perangkat komputer terang Farid, informasi yang didapat dari PT WEB, alat tersebut di lelang kepada para pemilik PLIK dikecamatan, dan sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Balangan.

“Untuk perangkat komputer akan dilelang sebesar Rp3,5 Juta untuk seluruh unit yang ada di PLIK masing-masing, baik dalam kondisi rusak maupun baik, dan untuk MPLIK masih menunggu kebijakan pusat” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Polisi Amankan Penjual Puluhan Liter Ciu

Jakarta, Aktual.co —  Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Surakarta berhasil mengamankan seorang penjual dan puluhan liter minuman keras jenis ciu di Kampung Purwopuran RT 02 RW 09 Kelurahan Purwodiningratan, Jebres, Solo.

Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Ahmad Luthfi melalui Kasubag Humas Sis Raniwati mengatakan seorang penjual minuman keras jenis ciu tersebut yakni Daud Utomo (33) warga Purwopuran RT 02 RW 09 Jebres Solo kini sedang diperiksa oleh petugas.

“Penjual tersebut diamankan petugas bersama barang bukti puluhan botol minuman keras jenis ciu di rumahnya, Sabtu (14/3) sekitar pukul 18.30 WIB,” ujar Sis Raniwati di Solo, Minggu (15/3).

Hal tersebut, kata Sis Raniwati, berkat adanya laporan dari masyarakat, bahwa lokasi itu, sering digunakan untuk mabuk-mabukan yang sudah meresahkan warga.

“Kami melakukan penyelidikan ke lokasi dan mencurigai beberapa mondar mandir ke lokasi membeli miras,” katanya.

Petugas setelah mengetahui hal tersebut langsung melakukan razia dan menemukan puluhan botol ciu yang disimpan di rumah yang berangkutan.

Menurut Sis Raniwati, pihaknya berhasil menyita satu jerigen isi 20 liter ciu, enam botol masing masing ukuran 1,5 liter ciu, dan 25 botol ukuran 600 mililiter ciu, dan totalnya sekitar 44 liter minuman yang memabukan itu.

“Penjual dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Markas Polresta Surakarta, Penjual miras ini, dikenai ancaman tindak pidana ringan (Tipiring) untuk disidang di Pengadilan Negeri setempat,” kata Sis Raniwati.

Kendati demikian, Polresta Surakarta terus secara rutin menggelar operasi untuk mengantisipasi adanya tindak pidana penyakit masyarakat (pekat) termasuk miras, judi dan pencurian.

“Namun, Kota Solo hingga saat ini, tetap terjaga kondusifitas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain