Jakarta, Aktual.co — Sistem e-budgeting dalam proses penyusunan APBD DKI Jakarta seakan membuktikan lemahnya ketaatan terhadap konstitusi. Demikian disampaikan Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.
“E-budgeting semakin menggambarkan alat atau tools bisa mengalahkan konstitusi,” kata Firman dalam diskusi Aktual Forum bertajuk “kisruh APBD DKI: Seiapa Siluman nya”di Warung Komando, Tebet, Minggu (15/3).
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu menggembar-gemborkan soal transparansi dan akuntabel keuangan pemerintah dengan sistem e-budgeting. Serta dipercaya menekan angka korupsi. Namund alih-alih menjadi ksatria antikorupsi, Ahok justru melabrak rambu-rambu peraturan.
“Hanya demi popularitas dan kemenangan sesaat, dia menggunakan tools yang tidak tepat,” ungkapnya.
Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Pemprov berdalih e-budgeting hanya alat (tools) dalam menyusun APBD. Namun sialnya, berdasarkan pengakuan Sekda Saefullah dalam rapat pansus hak angket, RAPBD 2015 sudah dikunci sebelum pembahasan dengan dewan. Sehingga apapun rekomendasi dewan tidak akan mempengaruhi RAPBD 2015 susunan Pemprov.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, DPRD DKI Jakarta lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan ketimbang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Dalam konteks APBD, DPRD berada jauh lebih konstitusional daripada Ahok,” kata Firman dalam diskusi Aktual Forum bertajuk “kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya”di Warung Komando, Tebet, Minggu (15/3).
Dikatakan Firman bahwa hal itu terbukti dari temuan pansus hak angket dewan yang menemukan bahwa RAPBD 2015 yang dikirim pemprov ke Kemendagri bukanlah hasil pembahasan.
Hal ini tentu saja bakal menjadi ‘batu sandungan’ bagi Ahok dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab jika pelanggaran konstitusi terbukti berdasarkan temuan pansus hak angket, bukan tidak mungkin Ahok bakal kehilangan jabatannya sebagai gubernur.
“Yang harus menjadi perhatian bagaimana kita berdemokras secara konsitusi,”tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta melalui panitia khusus hak Angket terhadap dugaan pelanggaran penyusunan RAPBD 2015 yang dilakukan Gubernur Basuki Thjahja Purnama (Ahok) melalui e-Budgeting terus terkuak ke permukaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, M Syarif mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengundang sejumlah pakar untuk memperkuat hasil temuan oleh tim Angket ini.
“Kita akan panggil pendapat pakar tentang IT, dimana kita akan menayakan boleh tidak IT (e-budgeting) sebesar itu dengan nilai kontrak yang sangat tidak masuk akal atau sukarela, kita akan mengundang Selasa atau Rabu (pekan depan),” kata Syarif dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Selain pakar IT, sambung Syarif, tim pun juga akan mengundang pakar hukum Tata Negara untuk melihat apakah langkah yang dilakukan Ahok yang langsung menyerahkan RAPBD 2015 ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tanpa melalui pembahasan dari legislatif.
“Kita akan mengundang pakar juga, apakah dokumen yang disampaikan ke Mendagri bukan merupakan hasil pembahasan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan bahwa dana siluman yang ditengarai berada di dalam APBD DKI Jakarta 2015 tidak sah secara konstitusional.
Karena menurutnya, kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan DPRD mengenai anggaran tersebut telah menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat.
“Secara konstitusional, keliru betul sejumlah anggaran, dalam kualifikasi dana siluman,” katanya dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3). 
Dikatakan Margarito bahwa apa yang telah disepakati bersama dalam Perda APBD sah secara hukum.
“Hal yang sudah dibicarakan disepakati bersama, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD, sah secara hukum,”  paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat bahwa soal dana siluman bukan perihal selipan dana. Tetapi penggantian program yang diajukan oleh Pemprov yang tentunya punya peluang untuk berubahnya juga nominal anggaran.
“Tidak ada kualifikasi dana siluman. Yang ada anggaran siluman itu tidak ada program dari pemerintah,” papar Margarito dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Margarito menganggap, apa yang diutarakan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok soal dana siluman, lebih bersifat politik. 
“Kalau hal ini dibilang dana siluman, maka ini bagian dari politik, itu menyesatkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dianggap telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari Demokrasi menjadi Otoriter. Sikap Ahok yang mengatakan DPRD tidak bisa mengubah APBD dianggap sebagai alasannya.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, bahwa DPRD harus mengoreksi secara fundamental sikap yang ditunjukan oleh mantan politisi Partai Gerindra itu.
“Ini tidak hanya soal jakarta, jika tidak koreksi secara fundamental, ini mengubah, mentransfor negara ini dari Demokrasi menjadi Otoriter. Tidak ada tatanan bernegara, di negara yang demokratis yang APBD-nya tidak dibahas bersama dengan rakyat (dalam hal ini DRPD),” tegas Margarito dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Selain itu, soal dana siluman yang dikatakan Ahok juga tidak mempunyai dasar hukum. Menurutnya, bagaimana bisa dana yang masih fiktif dianggap telah dikorupsi oleh DPRD.
“Apakah sekarang ini, sudah anggaran itu sudah ada atau sudah direalisasikan, hingga kita terkecoh ada korupsi. Tidak ada fungsinya, belum ada anggaran, anggaran blm ada bagaimana ada cerita korupsi?” sesalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid