Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya meringkus dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor asal Lampung, Agus Tami alias Imron 24 tahun dan M Yusuf 29 tahun di wilayah Tangerang, Banten.
“Dari tangan kedua pelaku disita 50 pelat nomor polisi,” kata Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto di Jakarta, Sabtu (14/3).
Didik mengatakan, petugas mendapatkan pelat nomor kendaraan itu saat menggeledah rumah seorang penadah di Pakuhaji Tangerang, Banten.
Kepala Unit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Handik Zusen menambahkan kedua tersangka merupakan buruan polisi. Diketahui kedua pelaku kerap beraksi di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok.
Handik mengungkapkan kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 50 kali sejak Januari hingga Februari 2015.
Handik menyebutkan, kedua tersangka menyasar sepeda motor yang parkir di tempat umum seperti pinggir jalan, minimarket dan warung internet yang minim penjagaan.
Tersangka Yusuf berperan sebagai eksekutor dengan merusak “rumah” kunci menggunakan kunci “T”, sedangkan Agus mengawasi kondisi di lokasi.
Komplotan itu menjual sepeda hasil curian seharga Rp 2 juta-Rp 3 juta perunit kepada seorang penadah di Pakuhaji Tangerang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta pemerintah tidak mengobral remisi untuk terpidana kasus korupsi.
“Apabila syarat remisi terpidana korupsi dipermudah, dikhawatirkan tidak akan ada efek jera bagi para pelaku korupsi,” kata Direktur Pukat Korupsi FH UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, Sabtu (14/3).
Menurut dia, rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 untuk kembali memberikan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi, salah dalam memaknai substansi peraturan pemerintah.
“Menkum HAM salah dalam memaknai substansi peraturan pemerintah, karena memang dalam peraturan tersebut tidak ada hak napi yang dihilangkan.”
Dia berharap pemerintah tidak semestinya mengobral remisi untuk terpidana kasus korupsi, pemerintah harus memperketat syarat mendapatkan resmisi.
“Apabila syarat remisi terlalu mudah maka tidak akan menimbulkan efek jera pelaku korupsi dan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memerangi korupsi akan kian diragukan.”
Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly sebelumnya menyebut telah terjadi diskriminasi jika PP Nomor 99 tahun 2012 terus diberlakukan. Alasan Yasonna agar napi koruptor bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat seperti terpidana lain.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Jember, Jawa Timur, segera melimpahkan berkas kasus peredaran uang palsu Rp 12,2 miliar ke Kejaksaan Negeri setempat.
Dalam pelimpahan tahap satu tersebut, tim penyidik Satreskrim Polres Jember akan menyerahkan berkas perkara kasus uang palsu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember.
“Hasil uji laboratorium forensik Polda Jatim menyebutkan terdapat 42 nomor seri dalam uang palsu senilai Rp12,2 miliar,” kata Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember Ipda Ainur Rofik, Sabtu (14/3).
Menurut dia, uang palsu miliaran rupiah itu juga diuji di laboratorium Bank Indonesia cabang Jember untuk memastikan uang tersebut bukan uang rupiah asli.
“Secara visual, bahan baku kertas yang dipergunakan dalam uang palsu cukup tipis dan saat ditimbang juga mempunyai berat yang berbeda dengan bahan kertas yang dipergunakan pada uang asli,” kata dia.
Menurut dia, Polres Jember masih memburu dua orang tersangka pembuat uang palsu yang sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). “Kami terus melakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang kini masih buron.”
Polres Jember berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu senilai Rp 12,2 miliar di tiga lokasi yang berbeda dalam satu hari pada akhir Januari 2015.
Empat tersangka yang berhasil ditangkap yakni pecatan polisi AKP Agus Sugiyoto 48 tahun, Aman 35 tahun, seorang guru honorer warga Sumatera Selatan, Abdul Karim 46 tahun, dan Kasmari 50 tahun, warga Kabupaten Kediri.
Selain itu, polisi juga menemukan pelat yang akan digunakan untuk mencetak uang palsu senilai 10 Ringgit Malaysia (RM) dari pengembangan kasus peredaran uang palsu tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu