Jakarta, Aktual.co — Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk di sektor pertanian. Padahal, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2019, salah satunya yaitu membangun ketahanan pangan nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti hal tersebut dengan kritis. Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Suharyadi mengatakan permasalahan pertanian yang sampai saat ini belum terselesaikan di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai tukar petani (NTP) yang  melambat.

“Menurut data BPS kenaikan NTP Februari 2015 hanya 0,33 persen dari bulan sebelumnya. Kalau ketahanan pangan ini tidak tercapai, petani kita jadi sengsara,” ujar Suharyadi di Menara Kadin Jakarta, Jumat (27/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, diperlukan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut, contohnya dalam pembangunan waduk. “Saya pesimis ini tentang pembangunan 49 waduk sampai 2019, yang kemarin aja belum selesai.”

Suharyadi juga mengatakan agar pemerintah perlu merealisasikan infrastruktur penunjang terkait sektor pangan, mendorong petani lebih efisen dengan memberikan pupuk murah, serta menekan bea masuk angkutan dan transportasi peangan domestik.

“Contohnya itu beras yang mahal pada musim panceklik persediannya tidak mencukupi, padahal kalau waktu panen melimpah. Faktr-faktor apa saja penyebabnya itu yang harus diselesaikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pesimis akan target pemerintahan Jokowi yang akan membangun 49 waduk di Indonesia sampai tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Suharyadi.

Menurut Suharyadi, target pembangunan waduk tersebut terlampau jauh dari realistis. Pasalnya, pada tahun 2009-2014 era pemerintahan SBY, target membangun 21 waduk tidak tercapai.

“Kami menilai bahwa pembangunan 49 waduk merupakan langkah yang kelewat optimistis karena kondisi saat ini,” ujar Suharyadi di Menara Kadin Jakarta, Jumat (27/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, kondisi yang dimasud adalah kondisi terkait pembebasan lahan. Menurutnya, sistem kompensasi pembebasan lahan antara pemerintah dan masyarakat saat ini jauh lebih rumit dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Waduk kan butuh lahan yang luasnya sangat besar, sekarang ini harga lahan tidak bisa ditentukan seperti dulu. Kalau dulu dihargai berapapun harus mau, sekarang tidak bisa,” jelas dia.

Suharyadi juga mengatakan bahwa anggaran pemerintah untuk pembangunan waduk tersebut seharusnya tidak menjadi masalah. “Selama penyerapannya efektif saya kira tak masalah, yang penting adalah pembagian atau realokasinya jelas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 49 waduk yang diharapkan rampung pada tahun 2019 demi menunjang ketahanan pangan. Pada tahun 2015 saja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan 13 waduk-waduk baru yang rencananya menelan biaya hingga Rp 9 triliun menyusul pembangunan 16 waduk yang telah dimulai pembangunannya pada tahun 2014 lalu.

Lokasi-lokasi pembangunan waduk untuk tahun 2015 antara lain Kereuto di Nanggroe Aceh Darussalam, Lolak di Sulawesi Utara, Kariyan di Banten, Loh Gung di Jawa Tengah, Tapin di Kalimantan Selatan dan Bintang Bano serta Tanjung Mila di Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan pada akhir tahun 2015 pemerintah sudah memiliki 29 waduk yang dikerjakan dan diharapkan rampung tiga hingga empat tahun mendatang.

Artikel ini ditulis oleh: