Jakarta, Aktual.co —Tim Sembilan menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).
Demikian disampaikan anggota Tim Sembilan, Imam Prasodjo bahwa agenda utama yang dibahas ketika bertemu dengan pimpinan KPK adalah terkait kelanjutan kasus hukum dua komisioner nonaktif itu.
“Iya itu tadi (pertemuan dengan pimpinan KPK) bahwa upaya-upaya untuk misalnya menghentikan proses itu semuanya dibahas. Iya nggak hanya penundaan, kalau bisa dihentikan. Tapi kan caranya bagaimana supaya jangan sampe orang hanya prosedurnya,” papar Imam di gedung KPK, Jumat (13/3).
Menurut Tim Sembilan, lanjut Imam, yang sekarang harus diperhatikan oleh KPK adalah bagaiman penanganan kasus AS dan BW. Dia menegaskan, bahwa jangan sampai perkara tersebut melebar dari konteks hukum.
Imam juga mengatakan, KPK juga jangan sampai terlihat arogan dan menganggap lembaganya yang paling benar. Lembaga antirasuah itu harus menjaga komunikasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
“Tapi yang sekarang fokusnya kita inginkan seberapa jauh proses pentersangkaan tidak melebar. Yang sudah, jangan dilanjutkan. Komunikasi politiknya, komunikasi antarlembaganya seprti apa. Ini kan banyak sekali kait mengait hal satu dengan yang lain. Kami berusaha memahami perspektif,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku koruptor perlu dilakukan secara diskriminatif positif.
“Fakta menunjukkan terdapatnya jenis kejahatan khusus misalnya terorisme dan korupsi. Untuk kejahatan ini justru perlu didiskriminasi sebagai bentuk diskriminasi positif,” kata Busyro melalui pesan singkat yang dierima di Jakarta, Jumat (13/3).
Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, termasuk terpidana kasus korupsi.
Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional yang terorganisasi.
Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa untuk narapidana korupsi dapat diberikan remisi dengan syarat turut membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatannya (whistle blower), dan telah membayar lunas uang pengganti serta denda sesuai dengan perintah pengadilan.
Namun Yasonna tidak setuju dengan aturan tersebut dan menilai PP itu diskriminatif. Ia mewacanakan akan mengubah persyaratan pemberian remisi untuk terpidana koruptor tersebut apalagi karena pemberian remisi harus memperoleh persetujuan KPK atau kejaksaan sebagai pihak penyidik dan penuntut.
“Terminologi diskriminasi relevan untuk kejahatan dalam klasifikasi umum yang berlaku ketentuan kejahatan umum. Sifat, karakter dan dampak kejahatan korupsi yang semakin memakan korban pembunuhan pelan-pelan terhadap rakyat dan lumpuhnya fungsi lembaga-lembang negara, justru tidak mencerminkan nalar keadilan jika disamakan dengan pelaku kejahatan umum,” ungkap Busyro.
Artinya, menurut Busyro, pemidanaan bagi pelaku korupsi adalah hal yang wajar.
“Dari teori pemidanaan diskriminasi adalah wajar. Maka aneh jika pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tapi tetap permisif dalam mengobral remisi untuk koruptor sebagai penjahat besar,” jelas Busyro.
Ia meminta agar pemerintah bertindak hati-hati sebelum memotong syarat remisi bagi koruptor.
“Agar menjadi kebijakan yang sistemik dalam memberi efek jera terhadap koruptor, pemerintah hendaknya berjiwa besar dan berhati-hati,” ungkap Busyro.
Menurut Yasonna, semua narapidana punya hak yaitu pembebasan bersyarat, pendidikan dan pelayanan.
Yasona mengungkapkan bahwa filosofi pembinaan tidak lagi pembalasan maupun pencegahan melainkan perbaikan tindakan sehingga bila seseorang sudah dinyatakan bersalah dan diputus pidana penjara maka selesailah fungsi penghukuman dan beralih ke fungsi rehabilitasi atau pembinaan.
Pemberian remisi sendiri sudah diatur dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat akan menyelenggarakan pertemuan nasional bertema silaturahmi pada tanggal 17-18 April 2015 mendatang di Jakarta.
“Silaturahmi nantinya akan kita maksimalkan guna membahas kongres Partai Demokrat pada bulan Mei,” kata Wakil Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, Subur Sembiring, di Jakarta, Jumat (13/3).
Silaturahmi tersebut selain membahas kongres mendatang, juga akan membicarakan mengenai kondisi partai yang semakin memburuk.
“Kami sadari kondisi partai sedang tidak bagus, makanya momen silaturahmi adalah waktu yang tepat sebelum kongres untuk membicarakan masalah tersebut,” katanya.
Semua tokoh Demokrat akan diundang dalam acara tersebut tanpa terkecuali. “Tidak ada yang tidak kami undang, karena temanya silaturahmi. Ini adalah untuk menjalin keakraban bersama,” tuturnya.
Pendiri Partai Demokrat akan dihadirkan guna mengingatkan kembali tujuan-tujuan partai untuk berguna bagi bangsa dan negara.

Artikel ini ditulis oleh: