Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior Partai golkar Akbar Tanjung menyebut bahwa hak semua warga negara bila ingin mendirikan partai politik.
hal ini dikatakan menanggapi kehadiran partai baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI), besutan mantan presenter salah satu stasiun televisi, Grace natalie.
“Kalau mereka punya satu gagasan perjuangan politik yang mereka lakukan, boleh-boleh saja. Parpol baru butuh satu energi besar, butuh adanya satu tokoh yang punya daya tarik. Sekaligus termasuk finansialnya yang mungkin bisa daya tarik juga,” kata Akbar, di Jakarta, Kamis (26/3).
Menurutnya, jika memang ada gagasan atau perjuangan politik, maka partai politik menjadi keharusan.
“Mereka orang-orang muda. Itu cukup jadi pembeda. Bisa jadi daya tarik sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, Grace Natalie mengaku bahwa pihaknya akan mendeklarasikan PSI pada tahun depan. PSI sendiri digagas oleh tokoh muda Muhammadiyah, Raja Juli Antoni, dan Grace sendiri. PSI akan memberi nuansa berbeda dengan partai-partai yang sudah ada selama ini, yaitu menampilkan tokoh-tokoh muda, pluralis, modern, serta ramah perempuan dan anak.
“Ini partai isinya anak-anak muda, nggak pernah punya pengalaman politik sebelumnya,” kata Grace.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan segera memindahkan terpidana mati Yusman Telaumbanua dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara.
“Persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan sudah ada. Kita sedang siap-siap, tinggal menunggu waktunya saja,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Yuspahruddin didampingi Kepala Lapas Kelas I Batu Marasidin Siregar di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jumat (27/3).
Menurut dia, pemindahan Yusman dari Lapas Batu ke Lapas Tanjung Gusta akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kita siapkan semua karena butuh pengawalan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan akan meminta agar Yusman Telaumbanua dikembalikan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan.
Selain itu, kata dia, pihaknya akan membantu Yusman untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan bukti-bukti baru agar terpidana itu tidak dihukum mati. 
“Ini proses hukumnya bukan tawar-menawar dia hukuman mati atau tidak tetapi kalau dia betul-betul seperti apa yang kita temukan, sesuai dengan keterangan dari Yusman, tidak ada hukuman mati untuk anak-anak,” katanya usai menemui Yusman Telaumbanua di Lapas Batu, Nusakambangan, Rabu (25/3).
Kedatangan Komnas PA bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise ke Lapas Batu itu untuk mengklarifikasi usia Yusman saat divonis mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara, pada tanggal 21 Mei 2013.
Yusman Telaumbanua dan Rasulah Hia divonis mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho, pada 24 April 2012. 
Keduanya kini mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, setelah dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013 bersama 20 narapidana lainnya.
Ketika vonis mati itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Yusman dilaporkan masih berusia 16 tahun karena dia diketahui lahir pada tanggal 5 Agustus 1996 sesuai dengan surat baptis dari gereja.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Surabaya, Aktual.co — Rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja di Terminal Bandara Juanda Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur. Hal ini menyusul tentang  keselamatan dan kenyamanan jasa penerbangan yang ada di Bandara Juanda Surabaya, pascaterjadinya kecelakaan pesawat  AirAsia.
Sidak yang dilakukan oleh tujuh anggota DPR RI  melakukan rapat tertutup dengan pihak angkasa Pura 1 Juanda, Otoritas Bandara Juanda,  Basarnas Surabaya dan  BMKG Juanda, serta dari  pihak AirAsia.
Ketua rombongan DPR RI komisi V, Feri Jemi Francis mengatakan, kedatangannya untuk melihat  kinerja para maskapai yang ada di Bandara Juanda.
“Ini guna merespon keselamatan penerbangan di indonesia, dan melakukan pengontrolan Road Map yang ada di Bandara Juanda serta memperbaiki manajemen penerbangan yang ada di Indonesia,” kata Feri sebelum memulai rapat tertutup di Juanda, Jum’at (27/3).
Rencananya, sidak tidak dilakukan  bandara Juanda Surabaya saja, tetapi akan di lakukan jugadi beberapa bandara yang ada di Indonesia antara lain seperti di Bandara Batam dan di Bandara Hasanudin yang ada di Makassar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akhirnya menepati janji untuk memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, usai shalat Jumat. Namun, tersangka dugaan korupsi ‘payment gateway’ di Kemenkumham 2014, itu lagi-lagi membantah ada kerugian negara dalam kasus tersebut.
Pengacara Denny, Heru Widodo menuturkan, setelah mempelajari dokumen terkait kasus ini termasuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bulan Desember 2014, tidak ada kerugian negara Rp 32,4 miliar lebih dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik itu.
“Itu (Rp 32,4 miliar) disetorkan ke kas negara, bukan kerugian,” kata Heru yang tiba sekitar pukul 14.00 WIB di Bareskrim Polri, Jumat (27/3).
Bahkan, kata dia, Rp 605 juta yang disebut pungutan tidak sah juga tak benar. Menurutnya, itu biaya transaksi elektronik yang dikeluarkan pemohon paspor. “Kalau tidak mau itu bisa bayar di loket.”
Lebih lanjut, Heru juga menepis anggapan bahwa dalam proyek yang bergulir sejak Juli hingga Oktober 2014 lalu itu menguntungkan vendor yaitu PT Nusa Satu Inti Artha dan PT Finnet Indonesia. Menurut dia, setelah dipelajari, dua vendor malah menderita kerugian.
“Nilai investasi dengan biaya masuk ke mereka jauh lebih besar dari nilai investasi yang dikeluarkan,” kata dia.
Denny yang mengenakan batik merah itu memenuhi panggilan penyidik untuk digarap sebagai tersengka. Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Denny. Namun, apakah Denny akan langsung ditahan usai jalani pemeriksaan?
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto menegaskan, soal penahanan merupakan kewenangan penyidik. “Itu urusan penyidik,” ujar Rikwanto.
Terkait perkara yang dimulai penyelidikan sejak Desember 2014 lalu itu ternyata diduga kuat melibatkan dua vendor yaitu PT Nusa Satu Inti Artha sebagai penyedia payment switch dan payment aggregator-dengan nama produk Doku. Serta, PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya PT Finnet Indonesia selaku payment aggregator-dengan nama produk Delima Kios. 
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan mengatakan, Denny berperan untuk menginstruksikan penunjukan dua vendor dalam pelayanan sistem paspor secara elektronik, sekaligus fasilitator untuk mengoperasikan sistem tersebut.
“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke bendahara negara. Nah, ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke bendahara negara,” ujar Anton di Mabes Polri beberapa waktu lalu.
Namun, saat disinggung apakah ada aliran dana dari rekening itu ke rekening pribadi Denny, Anton mengakui hal itu masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Begitu juga soal apakah ada keterkaitan antara dua vendor tersebut dengan pribadi Denny. 
Anton juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada yang dijadikan tersangka lagi setelah Denny. “Bukan hanya satu tersangka, tapi baru satu. Karen tersangka ini akan merembet ke yang lain,” ujar Anton.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.
Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu