Jakarta, Aktual.co — Anggota tim sembilan,  Jimly Asshiddiqie sambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3). Dia yang tiba di lembaga antirasuah sekitar pukul 16.15 WIB mengaku ingin bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.
“Saya hanya mau ketemu pak Ruki,” ujar Jimly di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu enggan menyebutkan pembahasan apa yang akan dibicarakan dengan Plt Ketua KPK.
“Nanti saja ya setelah bertemu,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diwartakan sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean sudah lebih dulu tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.45 WIB. Dia juga mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan pimpinan KPK.
“Tidak ada agenda apa-apa, hanya ingin bertemu saja (dengan Pimpinan KPK),” ujar Tumpak.
Belum diketahui maksud dari kedatangan dua orang Anggota Tim Sembilan bentukan Presiden Joko Widodo. Diduga pertemuan ini masih untuk mendiskusikan kondisi yang berkembang saat ini di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri harus mensinergikan kepala daerah dan DPRD terkait perbedaan persoalan yang terjadi di tiap daerah.
Hal ini dikatakan pengamat politik Idil Akbar, Jumat (13/3). Menurutnya, kemendagri tak boleh memihak dan tak membela figur yang lebih populer.
“Kemendagri juga harus liat kesitu, jangan hanya membela mana yang lebih populer,” kata Idil.
Dia menambahkan, jika kemendagri selalu memberi pembelaan terhadap kepala daerah tertentu dampaknya tak akan baik di masyarakat.
“Akan berdampak ke daerah, ketika kepala daerah  mandek dengan DPRD akan lari ke mendagri, ini tdk bagus juga.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa pihaknya berpegangan pada draf anggaran yang sudah melalui e-budgeting, alias APBD versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
“Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting,” ucap dia.
Sementara, Ahli hukum tata negara, Dr Margarito Kamis berpendapat , meski keputusan itu harus dihormati, namun dia tak menampik kemungkinan apa yang diputuskan Kemendagri bisa jadi preseden buruk kedepannya. Dimana, daerah lain juga bisa melakukan hal serupa yang dilakukan Ahok, yakni dengan mengajukan anggaran sendiri tanpa lewat persetujuan DPRD.
“Ya memang ini bisa jadi preseden buruk. Karena bisa jadi nanti ada daerah yang seperti itu dan mengatakan ‘Loh kan Ahok saja bisa, memang kamu (kemendagri) pakai peraturan yang mana?’. Ya kita lihat saja nanti,”  ujar Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan tersangka DT yang menggugat  Kapolda Kalbar, Brigjen Arief Sulistiyanto digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Agenda sidang, Jumat (13/3) pemeriksaan saksi ahli. 
Kuasa hukum DT, Ronny Talapessy mengaku telah mendatangkan saksi ahli, Dr Dian Adriawan dan Dr Jamin Ginting. Ronny mengatakan, dari kesaksian Dian, penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap DT merupakan tindakan kesewenang-wenangan, karena tidak memiliki tujuan yang jelas.
“Karena dalam penahanan serta perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar, tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan,” kata dia kepada wartawan, Jumat (13/3).
Tujuang penahanan itu, sambung Ronny, saksi ahli juga berpendapat, bahwa penahan itu untuk memperlancar proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka.
“Lalu untuk apa perpanjangan penahanan yang terus dilakukan oleh penyidik, padahal penyidik tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan. Kalau memang tidak diperlukan lagi, seharusnya penahanan dan perpanjangan penahanan tersebut tidak dilakukan oleh penyidik.”
Sementara itu, keterangan saksi ahli Jamin Ginting, kata Ronny, menekankan tidak digunakannya pasal 55 KUHP untuk menjerat tersangka DT. “Menurut saksi ahli Jamin, bagaimana mungkin seseorang dianggap memodali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lain (H Tuki) tanpa menggunakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (Turut Serta dalam melakukan suatu tindak pidana).”
Oleh karena itu, kata dia, tidak digunakannya pasal 55 KUHP oleh penyidik maka penyidik Polda Kalbar dalam menetapkan tersangka dan penahanan terhadap DT tidak sah atau batal demi hukum.
Ronny mengatakan, gugatan ini dilakukan karena terinspirasi dari suksesnya Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan.
“Jadi polisi juga harus profesional dalam mengusut kasus. Polisi kan menang lawan KPK, dan meminta KPK untuk profesional. Dan sebaliknya juga, kami meminta polisi profesional jangan semena-mena menetapkan tersangka,” kata dia.
Dia pun berharap Ketua Majelis Hakim Sugeng Marwanto mengabulkan gugatan praperadilan kliennya. “Bahwasanya gugatan praperadilan yang kami ajukan ini akan dikabulkan oleh Hakim Sugeng Marwanto,” ujar Ronny.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu