Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menduga, penundaan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adanya intervensi antara lembaga penegak hukum.
Pasalnya, penundaan kasus dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu, setelah Wakapolri Badrodin Haiti melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung.
“Keputusan penundaan pemeriksaan Samad dan BW itu sendiri terjadi setelah Wakapolri bertemu dengan para pimpinan KPK dan Jaksa Agung,” kata Neta di Jakarta, Jumat (13/3). 
Dia menilai, penundaan kasus AS dan BW itu terlihat jelas seperti ada intervensi dari kalangan elit institusi lain terhadap Polri. “Sepertinya, ada intervensi dari elit-elit institusi lain terhadap Polri. Penundaan ini menunjukkan Polri tidak profesional dan diskriminatif,” kata dia.
Namun, Neta memahami penundaan ini bertujuan agar situasi sosial politik berjalan tenang dan datar, terutama menjelang uji kelayakan dan uji kepatutan yang akan dilakukan Komisi III DPR kepada Badrodin sebagai calon Kapolri pada akhir Maret ini.
“Hanya saja, penundaan ini bisa membuat para penyidik Polri, terutama yang menangani kasus Samad dan BW kecewa dan frustrasi,” kata dia.  
Sebab, lanjut Neta, sebelumnya elite Polri sempat mengatakan, jika Samad dan BW tidak memenuhi panggilan penyidik akan dilakukan upaya pemanggilan paksa. Bahkan baru dua minggu lalu, Haiti mengatakan kasus Samad dan BW tetap berlanjut. 
“Tapi kenapa kemudian berubah, apakah karena Haiti terjebak dalam opini publik yang dilancarkan pihak tertentu, sehingga mengabaikan prinsip penanganan perkara yang cepat dan efisien,” ujar Neta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri resmi menunda kasus dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kasus keduanya dihentikan karena untuk meredam ketegangan KPK dan Polri yang sebelumnya sempat tegang.
Namun demikian, dengan adanya penundaan itu disayangkan oleh Indonesia Police Watch (IPW). “Apalagi selama ini AS dan BW cenderung melecehkan penyidik, dengan cara mempersulit, mempermainkan, dan mengabaikan panggilan untuk pemeriksaan,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Jumat (13/03).
Neta menilai, penundaan ini menunjukkan Wakapolri Badrodin Haiti tidak memberi kepastian hukum dan tidak berupaya menampilkan penegakan hukum yang cepat dan efisien.
Meski adanya penundaan, sambung dia, IPW memahami agar situasi sosial politik berjalan tenang dan datar, terutama menjelang uji kelayakan dan uji kepatutan yang akan dilakukan Komisi III DPR kepada Haiti sebagai calon Kapolri pada akhir Maret ini. 
“Hanya saja, penundaan ini bisa membuat para penyidik Polri, terutama yang menangani kasus Samad dan BW kecewa dan frustrasi.”
Sebab, kata Neta, sebelumnya elite Polri sempat mengatakan, jika AS dan BW tidak memenuhi panggilan penyidik akan dilakukan upaya pemanggilan paksa. Bahkan baru dua minggu lalu, Haiti mengatakan kasus Samad dan BW tetap berlanjut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan ke publik terkait pelanggaran Ingub (Instruksi Gubernur) yang dibuat pada era mantan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2004. “Kita bisa melihat berbagai proyek di Jakarta yang sudah melakukan launching walaupun masih dalam tahap perencanaan. Padahal menurut Ingub tersebut tidak bisa pengembang melakukan launching sebelum memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), Izin Mendirikan Bangunan/Izin Pendirian Bangunan (IMB/IPB), dan Sertifikat Kepemilikan Tanah,” kata Jajat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/3).
Menurut dia, seharusnya Pemprov melarang launching dan tidak malah dibiarkan. Ingub yang dimaksud adalah Ingub nomor 15/SE/2004 yang ditandatangani oleh Sutiyoso. 
Pihaknya menganalisa latar belakang skandal ini adalah transaksi saling menguntungkan antara Ahok dengan para pengembang. Dirinya juga meminta masyarakat dan DPRD melakukan penelitian terhadap kasus ini. “Ahok ini diam-diam suka  uang, isu yang beredar belakangan ini kan terkait dengan dana Ahok Center. Saya kira pelanggaran Ingub ini juga pasti berkaitan dengan isu tersebut,” 
“Dari sekian banyak launching yang dilakukan di DKI, pasti sebagian besar dokumennya tidak lengkap. Saran saya kepada Ahok, kalau memang masih cinta uang maka tidak perlu lah memproyeksikan imej sok suci. Malu nanti dengan yang diatas” tegas Jajat.

Artikel ini ditulis oleh: