Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan keputusaan terkait perombakan yang akan dilakukan kubu DPP Partai Golkar Agung Laksono terhadap struktur fraksi Golkar di DPR RI.
Alasannya, hingga saat ini belum ada keputusan final yang menentukan bahwa dari dua kubu, keluar sebagai kepengurusan yang sah.
“Saya kira tidak semudah itu (melakukan perombakan) apalagi masih ada gugatan hukum. Sampai nanti ada suatu hal yang sangat final dari keputusan ini, ujungnya dimana baru kita bisa mengambil keputusan,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (13/3).
“Kalau belum ada kejelasan unjungnya, masih didalam proses hukum, kita tidak bisa ambil keputusan apa-apa, mau pakai seribu surat pun tidak ada ininya, karena masih proses,” imbuh dia.
Menurut dia, situasi ini tidak jauh bedanya dengan kondisi yang dialami oleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) yang juga ingin merombak struktur kepengurusan fakrsinya di Parlemen.
“Saya kira sama dengan PPP pun demikian, kita melihat harus ada suatu proses yang final dulu. Jadi tidak bisa merubah, harus menunggu persoalan selesai,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan,  Kepengurusan DPP Partai Golkar Munas Ancol mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan segera melakukan perombakan struktur fraksi Golkar di DPR RI.
Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (12/3).
“Saya kira dalam waktu dekat dan setelah reses (DPR RI) kita akan mulai bekerja, saya sebagai ketua fraksi,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menunda kasus yang telah menjerat Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Namun kasus keduanya tetap dilanjutkan, hanya ditunda agar ketegangan KPK dan Polri dapat dipulihkan.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengaku, penundaan tersebut dari hasil kesepakatan antara Polri dan KPK. “Ada kesepakatan yang bagus ya, cooling down-lah,” kata Zulkarnain di Gedung KPK, Jumat (13/3).
Zulkarnain pun mengaku tak tahu, apakah penundaan pemeriksaan terhadap keduanya bisa mengarah pada pemberhentian penyidikan. “Oh saya ngga tahu.”
Sebelumnya Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, penyidikan kasus kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut tidak dihentikan. Dia bahkan sempat membantah kalau ada surat penghentian pemeriksaan dua pimpinan tersebut. 
Menurut Badrodin, kasus keduanya tetap dilanjutkan, hanya ditunda agar ketegangan KPK dan Polri dapat dipulihkan. “Surat keputusan tersebut tidak ada, hanya secara lisan untuk kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan disidik lanjut,” kata calon Kepala Kepolisian RI tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan pemeriksaan terhadap Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Toha Siregar sebagai saksi pada Jumat (13/3).
Dia akan diperiksa, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP, di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012, dengan tersangka Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto (S).
“Diperiksa sebegai saksi tersangka S,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (10/3/
Dalam kasus ini, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.
Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.
KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby