Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Surat pergantian pengurus Golkar baik dari Kubu Munas Ancol maupun Munas Bali akan diakomodir bersama pada Rapat pinpinan siang ini.
Setelah itu diputuskan pada rapat Badan  Musyawarah (Bamus) dan diputuskan pada rapat paripurna.
Selain itu, ada agenda lain diantaranya Perppu Pimpinan KPK, usulan kapolri, dan beberapa agenda yang telah dibacakan saat rapat paripurna. 
“Semuanya tetap dibicarakan di rapat pimpinan untuk dibawa ke bamus,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/3).
Ia membenarkan kedua surat, baik dari Golkar Kubu Munas Jakarta maupun Munas Bali, telah masuk ke meja pimpinan. Klarifikasi kembali diberikan, bahwa pada saat paripurna lalu, surat rotasi fraksi Golkar Kubu Munas Ancol belum diterima pimpinan.
“Ada surat dari Ical yang ingin melakukan perubahan struktur pimpinan dewan dan AKD,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA). Kali ini, lembaga antirasuah memanggil mantan anggota Komisi VIII DPR, Nurul Iman Mustofa.
Nurul akan diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama.
‪”Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2015).‬
Dalam beberapa hari terakhir, KPK memang tengah menggencarkan pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi VIII DPR. Hal itu untuk menguak keterlibatan mantan Ketua PPP itu, dalam kasus penyelenggaraan haji ini.
‪Sebelumnya, penyidik KPK telah meminta keterangan dari mantan Anggota DPR Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar dan Chairun Nisa. Mereka berdua juga merupakan mantan Anggota Komisi VIII DPR, sama seperti Nurul Iman Mustofa.‬
Seperti diketahui, kasus korupsi yang menjerat Suryadharma Ali itu memang menjadi salah satu target penyidik KPK untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Menag.
Suryadharma Ali disinyalir menyelewengkan beberapa anggaran untuk ibadah haji seperti pemanfaatan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.‬
‪SDA diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP. Atas sangka ini, SDA membuat perlawanan. Dia mengajukan praperadilan dan sidang akan dimulai pada 30 Maret mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Beredarnya informasi jika akan ada pengambilalihan ruangan pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR RI oleh kubu Agung Laksono Cs hari ini, membuat sejumlah aparat kemanan baik dari kepolisian maupun DPR RI bersiaga di kantor fraksi di lantai 12, Gedung DPR RI.
Tidak tanggung-tanggung, persiapan keamanan ditinjau langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo, di Komplek Parlemen, Senayan.
“Polisi siap backup, manakala ada permintaan dari Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam DPR),” ucap Kombes Hendro, di ruang Fraksi Golkar, Jumat (27/3).
Untuk sementara, pengamanan masih dipercayakan kepada 96 Pamdal DPR. Termasuk oleh puluhan polisi PAM Obvit (Pengamanan Objek Vital). Akan tetapi, bila dibutuhkan kepolisian siap untuk melakukan pengamanan.
“Harapan kita aman. Polisi ada dua kompi. Itu yang rutin pengamanan kita di DPR. Kan ada unjuk rasa juga,” tandas dia.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Bowo S Pangarso belum dapat memastikan apakah akan tetap meneruskan rencana pengambilan alih ruang fraksi atau tidak.
“Belum ada kabar lebih lanjut mas, nanti saya infokan,” ujar Bowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan konflik elite Partai Golkar jangan sampai melebar hingga ke tingkat DPD I dan DPD II, karena bisa membahayakan keutuhan partai tersebut.
“Kisruh elite Golkar jangan sampai melibatkan pengurus DPD tingkat I dan II Golkar masuk pada pusaran konflik ini,” kata Pangi, di Jakarta, Jumat (27/3).
Dia menegaskan, sangat berbahaya adanya upaya elite Golkar membenturkan antara loyalis Aburizal Bakrie dengan loyalis Agung Laksono di daerah.
Saat ini yang terjadi adalah konflik elite pusat, sehingga jangan sampai menyeret arus elite Golkar di daerah lalu menjadi korban dari polemik di tingkat pusat. Selain itu, berbahaya kalau kubu Agung Laksono melakukan upaya ‘membuang’ dan plt-kan loyalis kubu ARB dan begitu juga sebaliknya.
“Kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin akan muncul arus gelombang balik dan perlawanan dari pengurus DPD I dan DPD II terhadap pengurus pusat,” ujarnya.
Kubu Agung harus berhati-hati, karena aksi koboi saling membuang kader Golkar potensial di daerah bisa memunculkan gelombang mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Agung Laksono.
Gaya politik saling memecat dan menyingkirkan tidak baik dipertahankan, dan seharusnya diyakini tidak akan menyelesaikan persoalan namun justru semakin memperkeruh kondisi di Golkar.

Artikel ini ditulis oleh: