Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa berkutik mengenai rencana pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor yang diwacanakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. 
“Remisi (koruptor) merupakan domain dari Kemenkumham (Yasonna Laoly),” kata Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi, Jumat (13/3).
Dalam pembahasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi, sambung Johan, KPK tak pernah dilibatkan. Untuk itu, KPK menyerahkan wacana ini ke Menkumham.
“KPK tidak dilibatkan dalam pemberian remisi kepada napi pelaku korupsi.”
Menkumham Yasonna Laoly mewacanakan tetap memberikan remisi kepada koruptor. Pemberian tersebut diberikan jika terpidana kasus korupsi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut pun mendapatkan dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, remisi adalah hak yang wajib diberikan kepada setiap narapidana termasuk koruptor. 
“Di hukum memang begitu. Kalau sudah menjadi tahanan ya dia akan sama dengan yang lain. Tapi ini kan memang ada prinsip bahwa orang sudah ditahan, dipenjara itu punya hak sama,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (12/03).
Pengecualian remisi, kata JK, hanya berlaku kepada para terpidana mati kasus kejahatan narkoba. “Tapi memang ada berbeda-beda haknya. Kalau narkoba ya hukuman mati. Tergantunglah besar kecilnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, dua kapal Singapura dengan sembilan anak buah kapal yang kedapatan berada di Perairan Indonesia harus diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selanjutnya diproses hukum,” kata Jonan saat meninjau dua kapal berbendera asing itu di Batam Kepulauan Riau, Jumat (13/3).
Namun, Jonan tak akan menenggelamkan dua kapal itu. Dua kapal itu yaitu SB Sea Sparrow I berbendera Belize dengan bobot 27 GT (Gross Tonnage) milik Searching Offshore PTE LTD dan kapal SB DM 55 berbendera Singapura dengan bobot 62 GT milik DM Sea Logistic PTE LTD. Kedua perusahaan pemilik kapal tersebut berkedudukan di Singapura.
Jonan mengatakan, pemerintah tetap akan meneruskan kasus itu ke ranah hukum meskipun ada kabar pemerintah Singapura tidak mengakui salah satu dari kapal itu. “Mau diakui atau tidak, tetap diproses. Kan ada orangnya,” kata dia.
Jonan mengaku, pihaknya akan berupaya menertibkan semua kapal asing yang beraktifitas di Perairan Batam. “Ditertibkan semua. Tidak ada operasi khusus,” kata dia.
Dia pun memastikan tak akan segan untuk menindak seluruh anggotanya bila kedapatan terlibat dalam kasus itu. Dua kapal yang diamankan oleh KNP 330 dan KNP 592 kini berada di Pelabuhan Domestik Sekupang.
Kapal SB Sea Sparrow I ditangkap karena kedapatan beroperasi di perairan Indonesia dengan menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Sedangkan SB DM 55 karena tertangkap basah melakukan transaksi Ship to Ship Transfer dengan tidak dilengkapi izin resmi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur PT Batara Panca Mutiara (BPM) Sumatera Selatan YH, langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, setelah menjalani pemeriksaan selama dua jam.
YH ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan proyek multimedia di Dinas Pendidikan setempat tahun anggaran 2014 senilai Rp 1,8 miliar. “Direktur PT Batara Panca Mutiara itu ditahan sejak Selasa (10/3) sekitar pukul 17.00 WIB untuk mempermudah pelaksanaan penyidikan,” kata Kasi Intel Wilman Ernaldy, Jumat (13/3).
Menurut dia, YH dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Lubuklinggau untuk menjalani hukuman. Penahanan YH itu juga, sambung dia, untuk memperlancar proses penyidikan, apa lagi tersangka berdomisili di luar Kota Palembang.
Sebelumnya penyidik sudah menetapkan tersangka sebagai penanggung jawab proyek dari Dinas Pendidikan setempat. Tersangka akan kembali dipriksa untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut.
PT BPM menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek terlibat dalam dugaan mark up harga alat multimedia untuk SMA/SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Lubuklinggau, sebesar Rp 1,8 miliar yang dianggarkan APBD 2014.
“Kita masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mencari tersangka lainnya karena proyek itu terindikasi telah merugikan negera.”
Sementara itu, kuasa hukum YH, Feri FY mengatakan akan mengambil jalur hukum untuk memohon penangguhan penahanan terhadap kliennya YH.
“Hal itu sebagai bukti bahwa kami bertindak kooperatif terhadap kasus tersebut, meskipun selama ini setiap surat penggilan dari Kejaksaan tak pernah sampai kepada klien,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu