Jakarta, Aktual.co — Dalam  pertemuan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta agar peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, hendaknya dijadikan tonggak baru dalam hubungan lebih kuat di masa yang akan datang.

“Tiongkok merupakan teman dekat Indonesia, Tiongkok merupakan sahabat Indonesia, dan Tingkok dan Indonesia merupakan mitra strategis yang komprehensif yang saling melengkapi satu dengan yang lain,” kata Presiden RI saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping seusai dilakukan pertemuan bilateral antar kedua Kepala Negara pada Kamis malam (26/3) di Balai Agung Rakyat (The Great Hall of People),  Beijing, Tiongkok. Demikian seperti dilansir laman Setkab.go.id, ditulis Jumat (27/3).

Selain menyinggung isu keamanan dunia, Jokowi juga membahas terkait isu ekonomi. Menurut Presiden Jokowi, saat ini terdapat perubahan geopolitik dan geoekonomi abad ke-21 yang seharusnya mengakui peran penting kekuatan baru ekonomi dunia seperti Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Untuk itu Indonesia mendorong masyarakat Internasional untuk mendukung gagasan Asian Infrastructure Investment Bank yang diprakarsai oleh Tiongkok yang merupakan bagian penting dari tatanan aristektur keuangan internasional.

“Dalam kaitan ini, Indonesia siap memfasilitasi pembentukan kantor utama Asian Infrastructure Investment Bank di Indonesia sebagaimana yang telah saya sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping pada bulan November yang lalu,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, dalam kontek bilateral, Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk melakukan kerjasama pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat dan rakyat kedua negara.

Selain itu, Indonesia mengharapkan agar beberapa target dalam hubungan Indonesia-Tiongkok dapat tercapai dalam 3 (tiga) agenda ini. Yang pertama implementasi bilateral untuk currency swap agreement. Yang kedua target perdagangan 150 miliar dollar AS pada tahun 2020. Dan yang ketiga, jumlah kunjungan wisatawan kedua belah negara yang mencapai 10 juta pertahun.

“Dalam kaitan ini, saya telah meminta Pemerintah Tiongkok untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke Tiongkok sebagaimana Pemerintah Indonesia telah memberikan visa bebas untuk wisatawan Tiongkok yang akan bepergian ke Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.

Menutup keterangan persnya, Presiden Jokowi menyampaikan undangan kepada Presiden Xi Jinping untuk hadir di 60 tahun Konferensi Asia Afrika serta para pebisnis Tiongkok untuk berpartisipasi dalam Asia Afrika Business Summit dan East Asia World Economic Forum yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 21 April mendatang.

Hadir dalam konperensi pers itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno L.P. Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi Kementerian pada 12 Kementerian Baru maupun kementerian hasil pemisahan atau penggabungan sudah diterbitkan. Dengan demikian, para menteri Jokowi bisa langsung mulai mengerjakan berbagai program yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Dalam hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta 12 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur untuk menggunakan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja pembiayaan program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian.

Sementara terhadap Kementerian yang Pepres Organisasi Kementeriannya telah ditetapkan, menurut Yuddy, seharusnya tidak memiliki hambatan dalam memencapai kinerjanya, karena dalam Perpres itu telah ditetapkan unit organisasi eselon I beserta tugas dan fungsi masing-masing.

“Dengan telah diterbitkannya Perpres tentang Organisasi Kementerian pada 12 kementerian tersebut, seharusnya sudah bisa dijadikan acuan dalam pembiayaan program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian, karena Perpres  itu telah ditetapkan unit organisasi eselon I beserta tugas dan fungsi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (26/03). Demikian seperti dilansir laman Setkab.go.id, ditulis Jumat (27/3)

Selain penetapan organisasi, Perpres ini juga berfungsi sebagai dasar pencairan anggaran. ‎”Di masing-masing kementerian, seharusnya Peraturan Presiden sudah bisa menjadi acuan dalam penganggaran,” ujar Yuddy‎.

Ditegaskan Menteri PAN-RB, bahwa dengan sistem anggaran yang menganut prinsip money follow function, maka sambil menunggu penetapan secara rinci unit organisasi eselon II ke bawah pada masing-masing kementerian, seharusnya Peraturan Presiden sudah bisa menjadi acuan dalam penganggaran.

Yuddy juga mengingatkan, berdasarkan pasal 21 Perpres No. 165/2014 telah diatur bahwa untuk masa transisi sebelum unit organisasi selesia ditata, maka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM dan anggaran yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Selanjutnya, pelaksanaan penggunaan anggaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan,” jelas Yuddy menanggapi pemberitaan sebuah media massa yang menyoroti lemahnya kinerja sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur karena belum selesainya penataan organisasi kementerian. Hal ini tercermin dari rendahnya penyerapan anggaran kementerian yang mengalami restrukturisasi.

Yuddy juga setuju, jika Menteri Keuangan membuat pengaturan yang secara khusus mengakomodasi proses penganggaran masa transisi, utamanya untuk kementerian yang  mengalami perubahan mengingat belum adanya pejabat definitif yang akan mengelola anggaran.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi juga mengemukakan, bahwa hingga saat ini sudah ada 4 dari 12 kementerian restrukturisasi yang telah selesai penataan organisasi eselon II ke bawah, yakni Kemenko Maritim; Kemeneterian Pariwisata’ Kemeneterian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri’ dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, ada 6 kementerian yang dalam proses finalisasi penataan eselon II ke bawah, yakni Kemenko Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenetrian Tenaga Kerja, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemenetrian Ristek dan Dikti.

“Tinggal satu kementerian yang belum menyampaikan usulan ke Kemenetrian PANRB, yakni Kementerian ATR/BPN,” jelas Yuddy.

Menteri PAN-RB juga mengungkapkan, secara paralel pihaknya juga melakukan penataan terhadap 21 kementerian yang tidak mengalami perubahan. “Kami sudah menyampaikan lima Rancangan Peraturan Presiden,  satu di antaranya telah terbit Perpresnya,” ujar Yuddy.

Lima rancangan Perpres dimaksud adalah penataan struktur organsiasi Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Adapun yang sudah terbit Perpresnya adalah penataan struktur organisasi Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh: