Jakarta, Aktual.co — Rangking Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh FIFA per Kamis (12/3), naik dua tingkat dari 158 menuju 156, sedangkan Spanyol harus terlempar dari posisi 10 besar.

Meski naik dua tingkat, Indonesia harus tetap berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini menjadi kompetitor.

Filipina menjadi yang terbaik dengan berada di rangking 128 dan disusul Vietnam di rangking 130.

Thailand yang selama ini menjadi tim terkuat di Asia Tenggara harus tertahan di rangking 142. Penurunan cukup drastis diterima oleh Myanmar yang harus turun 12 peringkat dan saat ini berada di rangking 153 bersama dengan Singapura dan Malaysia.

Sedangkan negara Asia Tenggara yang berada dibawah Indonesia adalah Laos di rangking 170, Kamboja rangking 181, Timor Leste rangking 185 dan Brunei Darussalam rangking 198.

Untuk level Asia, Iran berada diposisi teratas atau rangking 42. Posisi dibawahnya adalah Jepang di rangking 53, Korea Selatan rangking 53, Australia rangking 65, Uni Emirat Arab rangking 69 dan Uzbekistan rangking 72.

Sementara itu untuk posisi 10 besar bisa dikatakan tetap yaitu Jerman di rangking pertama disusul Argentina, Kolombia, Belgia, Belanda, Brasil, Portugal, Prancis, Uruguay dan Italia. Sedangkan Spanyol berada diposisi 11.

Berikut rangking FIFA per Maret 1. Jerman 2. Argentina 3. Kolombia 4. Belgia 5. Belanda 6. Brasil 7. Portugal 8. Prancis 9. Uruguay 10. Italia —– 11. Spanyol —– 128. Filipina 130. Vietnam 142. Thailand 153. Myanmar 153. Singapura 153. Malaysia 156. Indonesia 170. Laos 181. Kamboja 185. Timor Leste 198. Brunei Darussalam.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua PB Sepak Takraw, Anjas Rivai berharap, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), tetap melakukan kerja sama, mesti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas tetap memisahkan dua lembaga olahraga tersebut.

“Kami berharap mereka (KONI-KOI) tetap bekerja sama, meskipun masing-masing punya tugas sendiri-sendiri,” katanya di Jakarta, Kamis (12/3).

MK menolak gugatan KONI terkait dengan uji materil Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005.

KONI melayangkan gugatan UU tersebut, agar KOI bisa dilebur dengan KONI. Hal ini, karena KONI menganggap bahwa, KOI hanya lembaga yang bersifat ad hock (sementara).

Namun, MK menilai bahwa sekalipun pekan olahraga internasional yang dilaksanakan oleh KOI diselenggarakan pada waktu tertentu, namun keberadaan KOI bukan merupakan organisasi olahraga yang bersifat ad hoc.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan.

Sementara itu terkait dengan frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat frasa tersebut tidak menimbulkan multitafsir.

Mahkamah menilai pembentukan UU SKN tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga, namun UU SKN memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyatakan menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan mereka, terkait dengan uji materil Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005.

“Kami menyambut baik keputusan MK dan kami menerimanya dan kami akan patuh dengan hasil keputusan itu,” kata Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Inugroho kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Sebelumnya KONI melakukan upaya gugatan dengan harapan bakal dileburnya KONI dan KOI menjadi satu organisasi, namun upayanya tidak berhasil melalui keputusan MK.

“Kami hanya berupaya, dan meskipun hasil seperti ini, kami tetap akan bekerja sama dengan KOI dan pemerintah,” tambah Inugroho.

Menurut Inugroho, hasil keputusan MK nantinya akan dibawa ke rapat anggota KONI mendatang.

“Dalam forum rapat anggota, kami akan laporkan hasil keputusan MK,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Pusat mengkritisi keputusan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) yang memberhentikan Icuk Sugiarto sebagai Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta, serta memprakarsai digelarnya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

Langkah yang dilakukan oleh PP PBSI, kata Ketua Harian Siwo Pusat Gungde Ariwangsa, dinilai akan menjadi preseden buruk, karena terlalu jauh mencampuri urusan internal Pengprov PBSI DKI Jakarta.

“Dalam kondisi prestasi bulu tangkis yang menurun ini, seharusnya PP PBSI konsentrasi memperbaiki diri dan menyiapkan atlet terbaik untuk kejuaraan yang lebih besar, bukan terlalu jauh mengurusi rumah tangga Pengprov PBSI DKI Jakarta,” katanya di Jakarta, Kamis (12/3).

PP PBSI secara resmi memberhentikan Icuk Sugiarto sebagai Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta setelah dinilai melakukan pelanggaran, yang salah satunya tidak melantik Ketua Pengcab PBSI Jakarta Timur. Bahkan, PP PBSI yang melantik Pengcab PBSI Jakarta Timur yang dipimpin oleh Arifin Wiguna.

Induk organisasi bulu tangkis Indonesia itu menunjuk Umbu S Samapaty sebagai caretaker dengan tugas utamanya adalah membentuk kepengurusan baru Pengprov PBSI DKI Jakarta melalui Musorprovlub.

Musorprovlub PBSI DKI Jakarta akhirnya digelar di Hotel Century Senayan, Jakarta, Selasa (10/3) dan memilih secara aklamasi Alex Tirta yang merupakan Ketua Pengcab PBSI Jakarta Utara menjadi Ketua Pengprov PBSI untuk menggantikan posisi Icuk Sugiarto.

Ariwangsa yang juga wartawan senior itu menjelaskan, kondisi seperti itu seharustnya tidak perlu terjadi, karena dinilai melanggar aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBSI sendiri dan AD/ART Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Siwo tidak ingin berpolemik pada landasan hukum yang dipakai PP PBSI untuk membekukan PBSI DKI. Hanya saja, Siwo ingin mengingatkan, langkah PP PBSI itu berbahaya bagi olahraga Indonesia,” katanya menambahkan.

Ariwangsa menegaskan, seharusnya PP PBSI memberikan contoh yang baik dalam hal berorganisasi dan harus menjaga keutuhan setiap kepengurusan di bawahnya yang sudah dilantik sampai masa kepengurusannya berakhir.

Penggantian mendadak hanya bisa dilakukan bila pengurus itu melakukan tindakan melawan hukum.

“Kalau ingin mengganti kepengurusan lakukan lewat musyawarah. Bertarunglah di forum itu dan bukan arogan memainkan aturan dan kekuasaan,” kata Gungde Ariwangsa menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh: