Jakarta, Aktual.co — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meluncurkan Sekretariat Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Aplikasi Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Kamis (12/3), di Kantor Kementerian LHK Jakarta.

Hadir dalam peluncuran itu Menteri LHK Siti Nurbaya juga didampingi oleh Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2KLHK) yang terdiri atas jajaran Kementerian LHK serta berbagai aktivis lingkungan hidup. “Pemerintah tidak bisa melakukan sendiri makanya di tim ini ada kawan-kawan dari luar,” kata Siti.

Siti menuturkan, tim yang dibentuk sejak 15 Januari lalu itu bertugas menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Tim itu juga bertugas menangani konflik yang telah memakan korban banyak, penanganan kasus yang sudah terlalu lama, adanya unsur kekerasan serta kerugian negara yang besar.

“Tim ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Partisipasi organisasi masyarakat sipil diharapkan bisa mempercepat eskalasi penanganan kasus serta mendorong masyarakat sipil melakukan pengawasan,” katanya.

Sekretariat Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlokasi di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 1 Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta. Selain bisa didatangi langsung di sekretariat, masyarakat bisa melayangkan pengaduan melalui pesan singkat SMS atau nomor telepon 0811 932 932, akses melalui situs http://pengaduan.mlhk.go.id serta surat elektronik ke [email protected].

Ada pun Aplikasi Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan yang merupakan upaya pencegahan kebakaran hutan dapat diakses melalui http://sipongi.dephut.go.id. Kontak terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan juga bisa dihubungi melalui call center posko kebakaran hutan di nomor 0813 1003 5000, SMS center di 0812 9718 5000 dan akun Twitter @HotspotSiPongi. Masyarakat dapat mengakses informasi deteksi dini kebakaran hutan dan lahan berupa data “hot spot” atau titik api sehingga kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan diatasi.

Hingga saat ini, TP2KLHK telah menerima 143 pengaduan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan Komnas HAM. Ada pengaduan 71 kasus lingkungan hidup dan 69 kasus kehutanan, tiga kasus non lingkungan hidup dan kehutanan.

“Nanti tinggal bagaimana ambil keputusannya. Ada yang bisa diputuskan langsung di lapangan, ada juga yang butuh cek laboratorium untuk bukti, ada yang sebulan hingga berbulan-bulan, saya harapkan dukungan terus menerus,” katanya.

Siti mengaku optimis saluran pengaduan masyarakat yang diluncurkan itu bisa menyelesaikan masalah hutan dan lahan. Terlebih, kementerian itu juga kaya akan sumber daya manusia yang terdiri atas 789 PPNS, 4.000 polisi hutan termasuk unit reaksi cepat dan 300-an pengawas lingkungan hidup.

“Kita ada unit daerah juga, ditambah dukungan 200 kelompok masyarakat yang aktif memberikan data lapangan yang bagus,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Deputi Otoritas Jasa keuangan (OJK) Perwakilan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Dwi Suharyanto mengatakan, OJK akan fasilitasi linkage antar bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

“OJK akan terus mendorong dan memfasilitasi linkage antar bank dengan bank perkreditan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan mikro atau koperasi untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah,” kata Dwi di Manado, Kamis (12/3).

Menurut dia, linkage program akan sangat membantu perbankan untuk menyalurkan kredit hingga ke sektor paling kecil sekalipun tidak dapat dijangkau bank umum, namun bisa dilakukan oleh BPR. Dia mengatakan linkage dengan BPR sangat penting agar perekonomian terus didorong ke arah yang lebih berkualitas.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Utara dan Gorontalo Denny Senduk menilai suku bunga bank umum yang dikenakan kepada BPR melalui linkage program, masih terlalu tinggi. “Suku bunga linkage program berkisar 12 persen, ini masih tinggi, sebab akhirnya BPR memberikan bunga kredit ke masyarakat juga akan makin tinggi,” kata Denny.

Denny mengatakan jika bank umum memberikan suku bunga yang tinggi pada BPR, otomatis BPR akan menjual dengan bunga lebih tinggi ke masyarakat maupun pelaku usaha. “Yang kami keluhkan mengenai bunga yang diberikan oleh bank umum ke BPR cukup tinggi, seperti saat ini 12 persen,” jelasnya.

Dengan tingginya bunga yang diberikan, katanya, tak heran BPR menyalurkannya ke nasabah menjadi 15 persen bahkan ada lebih tinggi lagi. Seharusnya pemberian kredit ke BPR bunga harus jauh lebih rendah, sebab BPR merupakan lembaga keuangan resmi yang terdapat di aturan Bank Indonesia (BI) dan perpanjangan tangan hingga desa-desa agar masyarakat menjangkau perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang maritim, mengurangi beban angkutan darat di jalan raya, serta menurunkan biaya logistik, dua BUMN Pelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bersama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berinisiatif bersinergi melalui PT Tanjung Priok guna mempromosikan angkutan laut melalui “Paket Promosi Angkutan Laut Jakarta-Surabaya-Jakarta”.

Ary Herianto selaku Direktur Utama PT Tanjung Priok mengatakan, promosi ini diharapkan dapat membantu pengalihan moda transportasi darat ke laut secara bertahap. Pasalnya, sampai dengan saat ini, moda transportasi laut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

“Paket ini merupakan paket layanan terminal to terminal yang dihadirkan dengan harga maupun waktu tempuh yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan moda transportasi darat seperti truk maupun kereta api,” kata Ary di Jakarta, Kamis (12/3)

Ia menjelaskan, harga yang ditawarkan melalui paket promosi ini adalah sebesar Rp2 juta untuk pengiriman container berukuran 20 feet, dimana biaya tersebut sudah meliputi biaya pengapalan dan biaya di terminal asal maupun bongkar muat.

“Program ini sendiri kita didukung oleh 5 perusahaan pelayaran nasional yaitu PT. Meraturs Line, PT. Salam Pacific Indonesia Line, PT Caraka Tirta, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Tempuran Emas Line (Tbk),” ujar Ary.

Ke-5 perusahaan ini akan mendukung langkah PT Pelindo II dan III serta PT. Tanjung Priok untuk menjadikan ini sebagai salah satu alternative pilihan pengguna jasa/ pemiliki barang dalam melakukan kegiatan pendistribusian barangnya dengan harga yang sangat kompetitif.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kondisi industri jasa keuangan secara umum hingga Februari 2015 masih terjaga dengan stabilitas yang memadai ditandai terus menguatnya arah perdagangan pasar saham dan pasar surat utang domestik.

Rapat Bulanan Dewan Komisioner OJK pada Kamis (12/3) menyatakan kinerja keuangan dan profil risiko di lembaga jasa keuangan juga terpantau masih dalam kondisi normal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan pasar modal domestik pada Februari 2015 melanjutkan kecenderungan menguat.

“Hal ini terlihat dari peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan penurunan imbas hasil surat berharga negara (SBN) yang disertai oleh net buy investor non-residen di pasar saham maupun pasar SBN,” ujar Nurhaida saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/3).

Nurhaida mengatakan, beberapa faktor yang melatarbelakangi penguatan pasar saham dan surat utang domestik di antaranya adalah pengaruh sentimen global antara lain normalisasi The Fed yang belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kesepakatan bailout Yunani, dan quantitative easing zona Euro, serta membaiknya kondisi fundamental makroekonomi domestik.

Sementara itu, kondisi keuangan lembaga jasa keuangan masih terpantau dalam kondisi baik. Di industri jasa keuangan, pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembayaran Januari 2015 tercatat masing-masing sebesar 11,55 persen dan 4,68 persen (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya 11,58 persen dan 5,22 persen (yoy) sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik.

Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan per Januari 2015 tercatat cukup tinggi sebesar 21,01 persen naik dibandingkan Desember 2014 19,87 persen. “Pada tahun 2015 ini, sejalan dengan membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan diperkirakan akan meningkat,” kata Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK Irwan Lubis.

Di industri perasuransian, kecukupan investasi asuransi jiwa maupun asuransi kerugian untuk menutup kewajiban kepada pemegang polis juga tercatat masih memadai. “Di industri pembiayaan, gearing ratio (tingkat utang) perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,54 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani.

Artikel ini ditulis oleh: