Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantsan Korupsi diminta untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Pelindo II. 
Hal ini dungkapkan oleh kelompok massa yang tergabung dalam organisasi Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK), yang menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (12/3) siang, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Lapangan BRAKK, Hans Suta Widhya mengatakan, penuntasan  dugaan kasus korupsi BUMN tersebut penting dilakukan untuk memulihkan semangat KPK untuk meminimalisir potensial kerugian negara.
“Kami memberikan dorongan moral dan spiritual kepada KPK untuk menuntaskan kasus korupsi di Pelindo II,” kata Hans, di Gedung KPK, Kamis (12/3).
KPK dinilai ‘jalan ditempat’ dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di  BUMN tersebut. untuk itu, mereka menuntut KPK untuk menuntaskannya.
Pihaknya prihatin dengan semakin menumpuknya masalah dugaan korupsi yang membelit PT Pelindo II, antara lain kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga dan pengadaan alat berat CC di Pelabuhan Panjang Lampung.
Bukan itu saja, KPK juga diminta untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait tukar guling pembagunan Dermaga Kubangsari, Cilegon, Banten
“Seharusnya KPK melakukan update atas kasus-kasus yang ada di Pelindo II ini progressnya seperti apa? Memang sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi, termasuk Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino, tetapi hasilnya seperti apa, belum ada kelanjutannya,” kata Hans.
Padahal, sebelumnya juga LSM Masyarakat Pesisir dan Pelabuhan (Mappan) dan Serikat Pekerja pernah melaporkan orang nomor satu di pelabuhan ini,  diantaranya pengadaan alat berat Quay Container Crane (QCC) dan layanan taknologi komunikasi (ICT).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berjanji akan membantu mendorong kelancaran pembangunan di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, kata Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano.
“Saya hanya jamu makan malam saja dengan beliau (Fahri Hamzah), dan beliau juga ingin mendengar kemajuan Kota Jayapura dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk disuarakan di DPR dan akan diteruskan ke menteri-menteri,” kata Benhur, di Kota Jayapura, Papua, Kamis (12/3).
Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM itu mengatakan, kader partai berlambang padi dan bulan sabit itu telah memberikan lampu hiau kepadanya untuk perjuangkan sejumlah hal terkait percepatan pembangunan di kota tersebut.
“Yah itu beliau (Fahri Hamzah) sudah bersedia. Dan beliau janji, pada April nanti beliau undang saya ke ruangannya (ke Senayan) terkait apa yang bisa diperbuat untuk Kota Jayapura kedepannya,” katanya ketika ditanya hal riil apa yang disampaikan kepada Fahri Hamzah.
Saat jamuan makan malam pada Rabu (11/3) itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jayapura Lievelien Louisa Ansanay dan Sekjen PDP Thaha Alhamid.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — General Manager Unit Pengolahan PT Media Karya Sentosa Pribadi Wardojo, mengaku mengantarkan uang kepada Bupati Bangkalan 2003-2013 Fuad Amin dari perusahaannya sebagai kompensasi karena Fuad mendukung PT MKS mendapat hak penyaluran gas alam ke Gili Timur dan Gresik.
“Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Anda mengatakan dengan adanya pemberian tersebut, lalu meminta jatah ‘fee’ untuk Fuad dari Rp50 juta menjadi Rp250 juta per bulan yang diserahkan tunai oleh Bambang atau oleh saya sendiri karena diminta Bambang, betul?” tanya Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin dalam sidang, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/3).
“Itu saya sebenarnya, saya pernah disuruh Pak (Antonius) Bambang melakukan penyerahan dana ke PD SD (Perusahaan Daerah Sumber Daya),” kata Pribadi.
Pribadi menyampaikan hal itu dalam sidang dengan terdakwa Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT MKS Antonius Bambang Djatmiko.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa Pribadi pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar pada 3 Juni 2011 di City of Tomorrow Mall Surabaya kepada Fuad Amin, pada 15 Juli 2011 sebesar Rp1 miliar kepada Fuad melalui Abdul Razak dan pada 10 Agustus 2011 sebesar Rp1 miliar kepada Fuad.
PT MKS secara rutin memberikan uang Rp1,5 miliar sejak Oktober 2011 hingga Desember 2013 lalu Rp825 juta pada Januari 2014 hingga November 2014 kepada PD Sumber Daya yaitu perusahaan daerah rekanan PT MKS di Bangkalan sebagai “Kompensasi Kerja Sama”. Selanjutnya perusahaan itu juga mengeluarkan uang “representative expese” sebesar Rp200 juta-Rp700 juta khusus untuk Fuad Amin.
Pribadi juga mengonfirmasi PT MKS selain memberikan Rp1,5 miliar kepada PD SD, juga memberikan uang lain.
“Selain Rp1,5 miliar per bulan, itu ada kompensasi pak istilahnya. Nilainya Rp30 miliar,” tambah Pribadi.
Sedangkan khusus untuk Fuad,maka Pribadi juga pernah memberikan Rp3,5 miliar.
“Rp3,5 miliar sudah saya klarifikasi pada waktu pemeriksaan. Pemberian uang itu bertahap ke PD SD. Itu tunai masing-masing Rp1 miliar dan tunai Rp200 juta berapa, saya hanya mengira-ngira,” ungkap Pribadi.
Pribadi mengaku diperintahkan Antonius untuk menyerahkan kepada Dirut PD SD Abdul Razak yang juga dimintai tanda terima.
“Dapat saya jelaskan pernah saya diminta Pak Bambang untuk menyerahkan sejumlah dana tapi itu untuk PD Sumber Daya,” tambah Pribadi.
Meski PT MKS sudah mengikat PD SD sejak 2007 sehingga mendapat aliran gas ke Gili Timur dan Gresik dari PT Pertamina EP sejak 2006, gas baru mengalir pada 2008.
“Mulai project pada 2006, 2007 akhir sudah siap dan diperpanjang sampai 2014, kemudian akan diperpanjang lagi,” ungkap Pribadi.
Berdasarkan perjanjian, PT MKS akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Madura, namun ternyata pembangunan pipa gas itu pun tidak dilakukan PT MKS.
“Pipa tidak jadi dibangun karena ada pihak PJB (Pembangkit Jawa Bali) selaku pembeli gas tidak jadi mengoperasikan ‘power plan,” ungkap Pribadi.
Padahal PT MKS masih terus membayarkan kompensasi kepada PD SD.
“(Kompensasi) tetap dibayar. Saya tidak tahu (berapa) detailnya,” jelas Pribadi.
Dalam perkara ini, Antonius didakwa bersama dengan direksi PT MKS memberikan Rp18,85 miliar kepada Fuad Amin agar Fuad mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (PD) serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.
Antonius dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf b subsidair pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidan akOrupsi sebagiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan meyakini dugaan penggelembungan surat suara dalam pemilihan ketua umum pada kongres PAN, di Bali, hanya isu belaka.
Ia pun menegaskan tidak mau menanggapi isu yang tengah beredar terkait adanya 16 surat suara siluman.
“Itu manasin (situasi PAN) lagi. Ngga mau saya kalau itu, namanya isu ditanggapi, jangan dong,” kata Zulkifli, usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, di  Rumah dinasnya, di Jakarta, Kamis (12/3).
Saat ini kondisi partai berlambang matahari itu dalam keadaan baik-baik saja. Ketua MPR RI itu pun hanya mau menanggapi hal yang sesuai data dan fakta. “Kalau ada data dan fakta boleh, isu jangan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang