Jakarta, Aktual.co —Ada sesuatu yang menarik dari soft launcing buku “Republik Komedi 1/2 Presiden” karya anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo yang digelar di ruang fraksi Partai Golkar, DPR RI, Jakarta, Kamis (26/3).
Jika di peluncuran-peluncuran buku sebelumnya, Bambang tidak pernah mengikutsertakan seorang wanita, kemarin dia menghadirkan seorang wanita berjilbab bernama Yolanda Yusuf. Mantan pedangdut dan pesinetron, yang sekarang berprofesi sebagai ustazah.
Bamsoet memperkenalkan Yolanda sebagai kader Golkar yang selalu mengikuti perkembangan partai hingga sekarang. 
“Beliau adalah mantan juru kampanye Partai Golkar dulu. Sekarang beliau hadir sebagai masyarakat biasa dan ibu-ibu yang melihat bagaimana pemerintahan dan Golkar sekarang ini,” kata Bamsoet, sembari melirik Yolanda, Kamis, (26/3).
Selain Yolanda, dalam acara itu juga hadir pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, dan Ketua Fraksi Golkar, Ade Komaruddin.
Maksud dihadirkannya Yolanda sepertinya mulai samar terlihat ketika dia memberi sambutan. Yakni saat meminta Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono untuk berdamai.
“Saya berharap Pak ARB dan Pak Agung Laksono untuk berdamai,” ujar Yolanda.
Dari penelusuran aktual.co, sebagai kader Golkar, Yolanda ternyata pernah diisukan dekat dengan mantan Ketua DPR RI, Agung Laksono.
Keduanya dikabarkan pernah menjalin hubungan sekitar tahun 2007. Waktu itu Agung menjabat posisi Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus sebagai Ketua DPR RI.
Awak media pun bertanya-tanya. Apakah latar belakang itu yang membuat Yolanda dihadirkan dalam peluncuran buku Bamsoet kali ini?
Namun Bamsoet justru membantah rumor itu. “Nggak benar itu. Gak lah,” jawab dia usai peluncuran buku.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Pardi Suratno mengingatkan masyarakat, khususnya di wilayah Jateng patut berbangga jika mahir berbahasa Jawa, baik lisan maupun tulisan.

“Pak Gubernur (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, red.) sudah mengeluarkan surat edaran (SE) yang menginstruksikan penggunaan bahasa Jawa secara lisan setiap Kamis,” katanya di Semarang, Kamis (26/3).

Hal tersebut diungkapkannya di sela lomba pidato berbahasa Jawa yang diikuti ratusan peserta, terbagi atas kelompok satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jateng dan kelompok masyarakat umum.

Sesuai dengan SE Gubernur Jateng Nomor 430/9525 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng disepakati menggunakan bahasa Jawa setiap Kamis.

“Nyatanya, aturan itu belum berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak lingkungan SKPD yang tidak menggunakan bahasa Jawa setiap Kamis. Ada dua kemungkinan penyebab aturan itu belum berjalan,” katanya.

Pertama, kata dia, kemampuan atau kemahiran berbahasa Jawa yang dimiliki perangkat SKPD masih kurang dan kemungkinan kedua adalah malu menggunakan bahasa Jawa karena tidak ingin dikatakan kuno.

“Kenapa harus malu? Justru seharusnya bangga di masa sekarang ini masih bisa berbahasa Jawa secara baik dan benar, yang tentunya harus terintegrasi dengan etika dan kesopan-santunannya,” tukasnya.

Pardi mengakui sekarang ini sudah banyak generasi muda yang tidak bisa berbahasa Jawa, terutama secara “krama” atau tingkatan halus dalam berbahasa Jawa, padahal bahasa Jawa merupakan bahasa daerah.

“Makanya, perlu berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran berbahasa Jawa, seperti lomba pidato bahasa Jawa ini. Kalau kami hanya bersifat membantu Pemerintah Provinsi Jateng,” tukasnya.

Ke depannya, ia berharap seluruh pihak terkait di jajaran Pemprov Jateng, seperti Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan peduli bahasa Jawa dan bisa melakukan langkah serupa.

“Ya, kan bisa lewat pelatihan-pelatihan atau lomba berbahasa Jawa. Perlu membangun opini masyarakat terhadap pentingnya berbahasa Jawa dengan meningkatkan kemampuan dan kemahiran berbahasa,” kata Pardi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu dianggap gagal memberikan sosok presiden seutuhnya buat Indonesia. Empat bulan menjabat sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo dinilai tidak tegas mengambil kebijakan.
Pendapat tersebut dilontarkan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, saat konferensi pers peluncuran buku berjudul ‘Republik Komedi 1/2 Presiden’, di ruang fraksi Golkar, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (26/3).
Sekretaris Fraksi Golkar Munas Bali itu mencontohkan ketidaktegasan Jokowi sebagai presiden. Salah satunya terkait pembentukan kabinet. Dimana Jokowi awalnya tegas mengatakan hanya mengisi kabinetnya dengan kalangan profesional alias non partai. Tetapi kenyataannya kemudian membuktikan kalau omongan Jokowi tidak konsisten.
“Presiden tidak menjadi dirinya sendiri, dia mengatakan tidak akan mengambil menteri dari politisi, tapi kenyataannya tidak konsisten antara omongan dengan sikap,” kata Bambang.
Menurut Bambang, Jokowi seperti ada yang mengendalikan sehingga tidak bisa mandiri sebagai presiden. Isi bukunya, kata Bambang, juga menggambarkan bagaimana perilaku anak buah presiden yang cenderung ikut membuat negeri ini sebagai ajang komedi.
“Banyak perilaku dan tindakan para menterinya yang lucu-lucu, seperti yang tidak pernah blusukan kemudian blusukan sampai lompat pagar. Terkadang ada guru yang melarang anak muridnya untuk memasukan bajunya, tapi muridnya mengatakan presiden saja tidak rapih. Itu kelucuan yang terjadi, terlebih soal kebijakan-kebijakannya,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang