Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 377

Pengamat Nilai Usulan Bentuk Halaman Demokrasi di DPR Layak Didukung

Ribuan personel gabungan menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTAR/HO-Humas Polres Metro.

Kota Jambi, aktual.com – Pengamat politik Dr. Pahrudin HM, M.A. menilai usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membangun pusat demokrasi di perkantoran yang memiliki halaman luas seperti gedung DPR RI sangat layak didukung.

“Usulan ini sangat bagus karena selama ini aspirasi publik banyak disampaikan melalui media yang kadang tidak langsung menyentuh pihak terkait. Dengan adanya ruang khusus seperti ini, masyarakat bisa langsung menyuarakan pendapatnya, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan transparan,” kata akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi itu ketika diminta tanggapan di Jambi, Kamis (18/9).

Pahrudin juga mengingatkan usulan serupa pernah muncul pada 2015, namun belum direalisasikan dan ide tersebut layak untuk dipertimbangkan kembali karena dapat menjadi sarana penyaluran pendapat yang aman dan terorganisir.

Menurut dia, kehadiran pusat demokrasi akan menjadi solusi konkret agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di tempat yang telah disediakan, tanpa mengganggu atau merusak fasilitas umum yang lain.

“Kalau ini betul-betul terwujud, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tertib dan lebih efektif,” katanya.

Selain itu, Pahrudin menekankan keberadaan area khusus itu dapat mencegah kerusakan fasilitas umum, terutama akibat aksi yang ditunggangi pihak tak bertanggung jawab.

“Kadang ada pihak yang menyusup dalam aksi sehingga memicu kerusuhan. Dengan adanya pusat demokrasi, potensi kerusakan bisa diminimalisir,” kata dia.

Ia berharap pemerintah dan DPR RI dapat segera merealisasikan wacana tersebut demi memperkuat demokrasi sekaligus menjaga ketertiban umum.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

Menteri kelahiran Paniai, Papua Tengah itu beralasan ide itu muncul agar ketika masyarakat menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tidak membatasi hak orang lain untuk beraktivitas atau berlalu lintas di jalan raya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Baleg DPR Jadikan Pancasila Sebagai Rujuan dalam Pembuatan RUU Pembinaan Ideologi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Ahmad Basarah (kiri bawah) memaparkan rujukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). ANTARA/Aria Ananda
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Ahmad Basarah (kiri bawah) memaparkan rujukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). ANTARA/Aria Ananda

Jakarta, aktual.com – Badan Legislasi DPR RI menjadikan sejarah lahirnya Pancasila sebagai rujukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila yang sedang disusun.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Kamis (18/9), dengan menghadirkan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Ahmad Basarah dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono sebagai narasumber.

“Bung Karno-lah yang pertama kali menyebut istilah Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka,” kata Ahmad Basarah dalam paparannya, seraya menegaskan pentingnya menelaah kembali sidang-sidang BPUPKI sebagai dasar historis.

Basarah menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan falsafah hidup bangsa yang telah terbukti mempersatukan keragaman Indonesia.

Karena itu, penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menggunakan pendekatan historis dan hermeneutik agar Pancasila dipahami sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

Menurut dia, penggalian sejarah penting supaya pembinaan ideologi Pancasila tidak ditafsirkan secara bebas.

“Lima sila itu bukan kalimat mati, tetapi panduan hidup yang harus diinternalisasikan ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ahmad Basarah menambahkan pemahaman historis harus diperkuat dengan kerangka hukum yang jelas melalui RUU agar pembinaan ideologi Pancasila dapat berjalan efektif.

Ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar memiliki kewenangan lebih imperatif.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri delapan anggota dari lima fraksi dan dibuka untuk umum hingga pukul 12.00 WIB.

Baleg berharap masukan para pakar memperkaya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU sehingga mampu menjawab tantangan aktual kehidupan berbangsa di tengah globalisasi dan polarisasi sosial.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gubernur Riau Tinjau Langsung Program MBG di SMA Pekanbaru

Pekanbaru, aktual.com – Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan kunjungan ke SMA 5 dan 15 Pekanbaru. Wahid meninjau langsung program makanan bergizi gratis (MBG) di kedua sekolah tersebut.

Saat kunjungan itulah Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Sehingga makanan bergizi tidak hanya berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, tapi berdampak langsung bagi konsentrasi dan prestasi belajar siswa.

“Anak-anak kita harus mendapat asupan gizi yang cukup agar sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melahirkan generasi unggul Riau,” ujar Wahid, Rabu (17/9/2025).

Selain mendukung kesehatan bagi siswa, program makanan bergizi gratis dinilai mampu membantu meringankan beban orang tua. Wahid menyebut, pendidikan gratis perlu berjalan beriringan dengan dukungan gizi yang memadai agar anak-anak dapat fokus belajar.

“Pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan dukungan gizi yang memadai. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar dengan tenang tanpa khawatir soal kebutuhan makan sehari-hari,” imbuhnya.

Abdul Wahid juga menekankan pentingnya pemerataan program di seluruh sekolah di Riau. Wahid berharap, siswa dari berbagai daerah, baik di kota maupun pelosok, bisa merasakan manfaat yang sama program MBG.

Pemprov Riau terus berupaya memastikan Program MBG berjalan optimal. Upaya itu meliputi pengawasan distribusi, kualitas makanan, hingga kesinambungan program agar tetap dapat memberi manfaat jangka panjang.

“Selain itu, saya juga mengimbau agar setiap sekolah memanfaatkan lahan kosong atau taman sekolah untuk gerakan pangan. Misalnya menanam cabai, sayuran, dan tanaman produktif lainnya. Hal ini akan mendukung kemandirian pangan sekolah sekaligus mendidik siswa mencintai lingkungan,” tutup Gubri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jenderal Dofiri Dari Pimpin Sidang Etik Pemecatan Sambo Hingga Ditunjuk Jadi Penasehat Presiden Prabowo

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menaikan pangkat mantan Waka Polri Ahmad Dofiri menjadi Jenderal Polisi dan melantiknya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Banyak langkah besar yang dilaluinya saat bertugas di korps Bhayangkara, diantaranya saat memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang menembak mati anak buahnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Agustus 2022. Saat memimpin Sidang Komisi Kode Etik Polri Dofiri menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh atasannya Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyita perhatian publik. Saat memeimpin siding kode etik kala itu, Ahmad Dofiri menunjukkan keberanian dan integritas dengan memutuskan pemberhentian tidak hormat terhadap Ferdy Sambo sebagai anggota Polri.

Keputusan siding etik yang dipimpin Ahmad Dofiri menjadi bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas dan upaya penegakan disiplin dan kode etik di tubuh Polri tanpa pandang bulu, sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat.

Ahmad Dofiri meniti karir di kepolisan dari pendidian di Akademi Kepolisain (AKPOL),  ia lulus tahun 1989 dan meraih gelar Adhi Makayasa. Selain pendidikan di Akpol, ia pernah menempuh berbagai pendidikan tinggi seperti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sespim Polri hingga Lemhannas RI pada tahun 2012.

Karier Dofiri dimulai pada 1990 sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Danton Tar Akpol. Kariernya terus menanjak dengan jabatan Kapuskodalops Polres Tangerang, Kapolsekta Jatiuwung, hingga Kapolsek Metro Kebayoran Baru.

Memasuki 1999, Dofiri sempat mengabdi di dunia penelitian di PPITK-PTIK, lalu pada 2005 menjabat sebagai Kassubag Jabpamentil Mabes Polri.

Dua tahun kemudian, pada 2007, Ahmad Dofiri mendapat penugasan sebagai Kepala Kepolisian Resor Bandung. Selang dua tahun, dia menjabat Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung, lalu Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta pada 2009.

Pada 2013, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga tahun kemudian, pada 2016, Dofiri dipercaya memimpin Kepolisian Daerah DIY. Kemudian ia pun diberi tugas untuk menjadi Kapolda Banten, dan akhirnya diberi tugas menjadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2020.

Kemudian, pada tahun 2021, Dofiri dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Pada tahun 2023 ia menduduki jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Setahun setelahnya, ia dipercaya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Komisaris Jenderal Agus Andrianto dan pensiun pada Juni 2025.

Tak lama setelah pensiun Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo subianto, dan pangkatnya dinaikan menadi Jenderal Polisi dengan empat bitang dipundak.

 

 

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

RMI NU Jakarta Bongkar Food Tray Impor dari China Pakai Minyak Babi

Arsip foto - Seorang anak bersiap menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang berlabuh di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU

Jakarta, aktual.com – Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta, Wafa Riansyah, mengungkapkan bahwa dirinya sempat berkunjung ke salah satu pabrik food tray di China pada Agustus 2025. Dalam kunjungannya itu, ia menyaksikan langsung proses pembuatan food tray yang harganya memang jauh lebih murah dibanding produk lain.

“Jadi waktu kita melihat proses pembuatan (food tray), itu ada campuran minyak hewani yaitu terdapat pada MSDS ini, itu ada lemak babi,” ujar Wafa saat konferensi pers di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis (17/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa minyak babi tersebut dicampurkan ke dalam pelumas yang dipakai dalam proses pencetakan food tray. Wafa menyebut pihaknya sempat membawa sampel pelumas itu ke Laboratorium Sucofindo, tetapi hasilnya tak kunjung keluar meski sudah beberapa hari diajukan. Menurutnya, metode pengecekan yang dipakai di Indonesia tidak sesuai.

“Untuk laboratorium di Indonesia tidak bisa mengecek kandungan minyak babi (pada sampel pelumas ini), kemudian kita cek di Singapura ternyata sama metode di Singapura juga tidak bisa,” ujarnya.

Akhirnya, sampel tersebut diperiksa di dua laboratorium di China, dan hasilnya sama-sama menunjukkan positif mengandung lemak babi.

“Jadi hari ini kita menyampaikan, saya Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta menyatakan bahwa hasil lab yang kita bawa ke Indonesia dan kita tes lagi ke China itu benar adanya kandungan minyak babi dan itu buat pelumas untuk melembutkan food tray lalu diimpor ke Indonesia,” jelas Wafa.

Ketua PW RMI NU Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki, turut menegaskan bahwa Asosiasi Pesantren NU mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia juga menolak keras impor food tray dari China yang proses pembuatannya melibatkan minyak babi.

“Kami rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan food tray, baki atau nampan (untuk MBG) yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan kethayibannya,” kata Kiai Kiki di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia menekankan bahwa aspek halal harus dijaga, jangan sampai proses pembuatan melibatkan unsur najis atau haram seperti minyak babi maupun alkohol.

“Terbukti dari hasil dari investigasi kami ya, beberapa orang di antaranya Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafa Riansyah sudah ke sana (China) melihat bahwa itu prosesnya (pembuatannya) tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi,” ujar Kiai Kiki.

Lebih jauh, Kiai Kiki menyebut bahwa food tray tersebut bukan hanya tidak halal, tapi juga tidak memenuhi standar food grade karena rawan berkarat dan berbahaya bagi kesehatan.

“Kita sangat mendukung (program MBG), dukungan ini kita berikan dalam bentuk keprihatinan, agar ini (program MBG) dibenahi agar menjadi sebuah program yang bagus secara aturan dan juga bagus dari sisi syariat sesuai dengan kepercayaan mayoritas penduduk kita yang memang menjaga betul kehati-hatian dari masalah kehalalan ini dan kethayyiban,” jelas Kiai Kiki.

RMI NU Jakarta menegaskan agar pemerintah segera menghentikan impor food tray bermasalah dari China, demi melindungi konsumen dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Soroti Tanggul Beton di Cilincing dan Proyek Reklamasi Tak Berizin di Sorong

Komisi IV DPR Robert J. Kardinal
Komisi IV DPR Robert J. Kardinal

Jakarta, aktual.com – Komisi IV DPR soroti berbagai kasus proyek pembangunan tanggul dan reklamasi yang dikeluhkan masyarakat setempat. Hal ini menyusul video viral tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir kawasan Cilincing, Jakarta Utara dan dugaan izin reklamasi bodong di Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menuturkan informasi awal yang diperolehnya, tanggul beton yang membentang sekitar 2-3 Km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda, Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” bilang Alex.

Walaupun semua perizinan perusahaan PMDN itu secara administratif lengkap, sambung Alex, Komisi IV tentunya akan berupaya maksimal merespon keluhan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. “Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut. Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,” tutupnya.

Reklamasi Tak Berizin Di Sorong

Sementara anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal mendorong dilakukan evaluasi atas seluruh perizinan pembangunan tanggul hingga reklamasi pantai yang ada di seluruh pesisir dan pantai Indonesia. Dia khawatir banyak proyek reklamasi di daerah tak mengantongi izin.

Dia mencontohkan proyek pesisir dan pantai yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang merupakan daerah pemilihannya. Dia menduga ada sejumlah proyek reklamasi tak berizin bahkan ditengarai palsu alias bodong. Hal ini mengacu pada pengakuan mantan Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau, yang mengaku selama memimpin Kota Sorong dua periode dari 2012 hingga tahun 2022, dirinya hanya memberikan satu izin reklamasi, yaitu Proyek Tembok Berlin Kota Sorong.

“Saya kira ini fakta pengadilan yang harus ditindaklanjuti karena di Sorong ini cukup banyak proyek reklamasi. Kalau 10 tahun menjadi Wali Kota Sorong cuma menandatangani 1 ijin reklamasi, berarti yang lainnya tidak berizin. Kalau pun ada izinnya itu bodong,” kata Robert.

Dia pun mendorong Aparat Penegak Hukum turun tangan menertibkan proyek reklamasi tak berizin ini. Tindakan hukum harus diberikan tanpa pandang bulu. “Jadi jangan dibiarkan karena ini bisa mengancam kelangsungan ekosistem di pesisir, pantai dan laut Sorong,” tegasnya.

Dia menegaskan, proyek reklamasi tentu akan sangat merugikan masyarakat setempat, pemerintah daerah dan negara. Karena itu, dia mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) turun tangan menindaklanjuti pengakuan Mantan Wali Kota Sorong tersebut. Sebab tidak mungkin izin pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil keluar tanpa sepengetahuan kepala daerah.

“PSDKP segera turun tangan. Jangan tinggal diam karena ini menyangkut kehidupan masyarakat pesisir dan ekosistem di kota dan kabupaten Sorong,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Sorong Periode 2012-2017 dan 2017-2022 Lamberthus Jitmau menjadi saksi di Pengailan Negeri 1A Kota Sorong terkait sidang perdata kasus sengketa tanah. Dalam pengakuannya di hadapan majelis hakum, Lamberthus mengungkap adanya praktik pemalsuan tanda tangan terkait izin prinsip reklamasi.

Ia menegaskan, selama menjabat Wali Kota, dirinya hanya pernah menerbitkan satu izin reklamasi, yaitu untuk proyek Tembok Berlin di Kota Sorong. izin tersebut untuk proyek reklamasi seluas 50 hektare. Dia pun memastikan akan segera melaporkan setiap izin reklamasi yang keluar di luar izin reklamasi Tembok Berlin sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dirinya.

“Ini akan saya laporkan ke kepolisian biar terungkap pelaku di balik pemalsuan surat izin prinsip reklamasi di wilayah Kota Sorong,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...376377378...43,120Halaman 377 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya