Jakarta, Aktual.co — Hingga saat ini PT Newmont Nusa Tenggara mengaku belum mendapat kepastian lokasi pembangunan smelter kerjasama dengan PT Freeport. Awalnya, Freeport berencana membangun di Gresik namun atas permintaan masyarakat, sebagian smelter akan dibangun di Papua.

“Itu keinginan rakyat (bangun smelter) di Papua. Kami sedang mengkaji kepastian karena Finance yang besar. Infrastruktur akan jadi masalah yang perlu terus dibicarakan,” ujar Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto, di kantor wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Rabu (11/3)..

Menurutnya, Freeport sudah menjajaki beberapa investor untuk bekerja sama membangun smelter tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan negoisasi pembagian nilai investasi antara Freeport dan Newmont.

“Yang penting kerja samanya dulu. Bentuknya bagaimana akan disesuaikan dengan perkembangan proyek,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui tanggal 3 maret 2015 menjadi batas waktu bagi amandemen kontrak PT Newmont, terkait dengan kewajiban Perusahaan AS tersebut dalam menjalankan Pasal 170 UU Minerba.

Bunyi UU tersebut: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Batas waktu bagi perusahaan PT Newmont untuk menjalankan kewajibannya sesuai UU sesungguhnya telah berakhir Januari 2014 lalu. Menurut pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng, hingga saat ini belum ada tanda tanda PT Newmont NTT akan menunaikan semua kewajibannya.

“Dapat dipastikan Menteri ESDM akan kembali mengambil jalan kompromi dengan membuat MOU yang isinya; memberi perpanjangan waktu kepada PT Newmont, mengijinkan PT. Newmont tetap melakukan ekspor. Cara semacam ini merupakan pembegalan terhadap Konstitusi dan UU yang berlaku, serta rawan menjadi bancakan pemerintah,” jelas Daeng.   

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktur Newmont Mining Corporation Gary J. Goldberg dan Presiden Direktur Newmont Indonesia Martiono Handianto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla guna membahas mengenai pembangunan “smelter” tambang di Indonesia.
“Ini kan investasi yang besar dan memerlukan pendanaan yang besar pula, dan ‘financing’ besar itu perlu kepastian. Masalah infrastruktur menjadi hal yang perlu dibicarakan dan diselesaikan,” kata Martiono, usai bertemu Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (11/3).
Dia menjelaskan saat ini pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Freeport untuk membangun “smelter” tambang di Indonesia. Namun, lokasi smelter tersebut masih belum menemui kejelasan.
“Kami kerja sama dengan Freeport sekarang. Jadi Freeport juga sedang menganalisa karena ini investasi besar. Sementara ini yang penting kerja samanya dulu, bentuknya seperti apa nanti sesuai perkembangan saja,” jelasnya.
Martiono mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai bagi hasil atas kerja sama tersebut.
“Freeport kan yang mengatakan secara publik bahwa mereka akan bikin smelter, ya sementara begitu saja. Saya tidak berani mengatakan apa-apa di luar itu,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar mengatakan Pemerintah menunggu perjanjian kerja sama pembangunan “smelter” antara Newmont dan PT Freeport Indonesia.
“Kami menunggu ‘agreement’ antara Newmont dan Freepot. Apakah Newmont serius memasok konsentrat dan juga ikut mendanai proyek ‘smelter’,” tuturnya.
Menurut dia, setelah mendapatkan komitmen Newmont tersebut, barulah pemerintah akan memberikan rekomendasi ekspornya. Batas waktu bagi Newmont untuk memenuhi komitmennya adalah sampai 19 Maret 2015.
“Pemerintah menunggu ‘agreement’-nya sebelum 19 Maret 2015. Kalau lewat tanggal itu, pemerintah tidak akan berikan perpanjangan ekspor,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: