Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dianggap telah memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar. Pasalnya, Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan untuk memenangkan Munas Ancol.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham. Dia menilai langkah yang diambil Yasonna pun yang mengesahkan kubu Agung Laksono tidak objektif.
“Ketua Mahkamah Partai Golkar, Prof Muladi tidak pernah memutuskan memenangkan salah satu pihak. Putusan surat itu (surat Menkum HAM) adalah indikasi palsu, manipulasi. Keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan Munas Ancol adalah pendapat pribadi,” kata Idrus di gedung Kemenkumham, Rabu (11/3).
Untuk itu, lanjut Idrus, pihaknya akan menjelaskan keputusan Mahkamah Partai Golkar kepada Menkumham. Dia mengaku juga membawa lampiran keputusan dari Mahkamah Partai Golkar.
“Ini yang ingin kami jelaskan ke Menkumham, karena kami baca bolak-balik tidak ada itu (putusan Mahkamah Partai memenangkan Munas Ancol). Kami juga akan melampirkan putusan itu.”
Seperti diketahui, pada Selasa (10/3), Menkumham memutuskan untuk mengesahkan Munas Partai Golkar versi Agung Laksono. Menurutnya, keputusan itu diambil dengan merujuk kepada hasil Mahkamah Partai Golkar.
“Tadi pagi, Selasa (10/3) saya pukul 10.00 sudah mengambil keputusan tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Kami memutuskan seperti amar keputusan MP yang mengatakan mengabulkan untuk menerima kepengurusan hasil Munas Ancol,” kata Yasonna di gedung Kemenkumham.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Selain melakukan koordinasi antara lembaga, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan keuangan tahun 2014 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemeriksan Keuangan Harry Azhar Azis, saat memberikan keterangan kepada media di gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
“Pimpinan KPK laporankan keuangan tahun 2014,” kata Harry.
Dia mengatakan, laporan keuangan dari KPK itu nantinya akan diperiksa terlebih dulu. “Kita laporkan kepada DPR secara resmi pada bulan Mei atau Juni nanti, yang keseluruhannya dalam bentuk LPJ” ujar Harry.
Harry berharap laporan keuangan KPK pada tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan nilai tertinggi wajar tanpa pengecualian. “Kami berharap laporan keuangan Insya Allah akan sama dengan tahun kemarin,” kata Harry.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengaku bahwa pihaknya mendukung pemerintah dengan posisi sebagai mitra yang kritis.
Hal ini dikatakan dalam kunjungannya ke kantor DPP Partai NasDem, di Jl. Gondangdia, Jakarta, Rabu (11/3).
“Saya percaya negeri ini politiknya baik dengan bergabungnya kami dengan teman-teman yang lebih dulu di jajaran pemerintah,” kata Agung, di Jakarta, Rabu (11/3).
Selain Parti NasDem, pihaknya juga akan mengunjungi partai pendukung pemerintah yang lain, seperti PPP, PKB, Hanura, dan tentu saja PDIP.
“Saya berharap meskipun sudah lama kenal tapi dalam posisi kelembagaan sebagai partai pengusung pemerintah saya kira perlu jalin kerjasama tidak hanya formal tapi substansial untuk membesarkan partai masing-masing. Kami sudah setahun tercabik-cabik perseteruan internal, alhamduliah dengan keputusan Menkumham ini jadi momentum,” ujar Agung.
Pada kunjungn ke kantor DPP NasDem, Agung Laksono disambut langsung oleh Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Perbincangan keduanya dilakukan secara tertutup. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010.
Pria yang akrab disapa BW ini sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Zulfahmi Arsyad terkait kasus yang juga menjeratnya sebagai pesakitan.
“Panggilan saksi, nanti ya saya masuk dulu,” ujar Bambang saat tiba di Bareskrim Polri, Rabu (11/3).
Dengan mengenakan kemeja panjang warna hitam bercorak garis-garis, BW tiba di Bareskrim sekitar pukul 15.25 WIB. Tak berkomentar banyak, dia pun langsung bergegas masuk ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan.
Wakil Ketua KPK nonaktif itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
Selain BW, penyidik sudah menetapkan tiga tersanka lainnya. Sebelum BW penyidik sudah menetapkan tersangka pada Zulfahmi Arsyad yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Kemudian menyusul, dua tersagka yang lainnya berinisial S dan P.
“Selain BW dan Zul yang lain saya enggak mau sebut nama, S dan P,” kata Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Kombes Pol Victor Edi Simanjuntak di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/4) kemarin.
Namun untuk saat ini kata Victor, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan Bupati Kotawaringin Barat dalam kasus sengketa tersebut. “Ya nanti kita lihat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu