Jakarta, Aktual.co — Para penari Bollywood India dijadwalkan tampil pada kolaborasi budaya India dan Indonesia “Phoolon Ki Holi” di Open Air Theater Ramayana Prambanan.

“Para penari international dari India itu akan memeriahkan Open Air Theater Ramayana Prambanan pada Jumat, 13 Maret 2015 dalam acara pementasan Indian Folk Dance Group ‘Phoolon Ki Holi’ (Holi With Flower),” kata Direktur Operasi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Retno Hardiasiwi, di Magelang, Rabu (11/3).

Ia mengatakan acara ini merupakan kerja sama antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan Kedutaan Besar India.

Menurut dia, penyelenggaraan acara ini sangat positif karena bersifat edukatif.

“Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan India kepada masyarakat Indonesia serta memberikan nilai edukasi kepada masyarakat yang berbasis pada kebudayaan dan pariwisata, khususnya dalam hal budaya dan seni,” katanya.

Dia kembali mengatakan sebagai tarian ritual suci dengan menggunakan taburan ratusan bunga sebagai persembahan kepada para dewata, Phoolon Ki Holi akan menjadi puncak penampilan setelah diawali oleh Tarian Mayur Nritya (Tari Merak) dan Tarian Pethilan Ramayana Prambanan yang sebelumnya ditampilkan dalam Festival Ramayana International di India.

Rangkaian pementasan Indian Folk Dance Group “PHOOLON KI HOLI” berlangsung pada pukul 19.30 hingga 21.30 WIB.

Ia mengatakan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko selaku penyelenggara berharap pementasan ini dapat semakin mempererat hubungan yang telah terjalin baik antara Indonesia dengan India.

Selain itu, katanya, pementasan ini dapat memperlihatkan kedekatan nilai-nilai budaya Indonesia dan India sebagaimana diabadikan dalam bentuk dan relief Candi Prambanan. Catatan sejarah membuktikan kedekatan antara India dengan Indonesia.

Ke depan, katanya, sinergi kebudayaan diharapkan akan semakin mempererat hubungan tersebut dan membuka kemungkinan kerja sama yang lain khususnya di bidang seni, budaya, edukasi, dan Wisata.

“Pementasan ini semakin memperkuat citra panggung Open Air Ramayana sebagai panggung untuk pentas-pentas internasional setelah dua tahun lalu pernah menjadi tuan rumah Festival International Ramayana,” katanya.

Menurut dia, pementasan ini juga merupakan perwujudan dari nilai utama Candi Prambanan sebagai World Heritage Property, yaitu harmoni. Pementasan Indian Folk Dance Group “Phoolon Ki Holi” ini terbuka dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp13.207 tidak dapat dianggap enteng oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya belajar dari masa lalu.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senaya, Rabu (11/3).
“Saya kira melemahnya rupiah ini jangan dianggap enteng, artinya belajar pada masa lalu, ketika terjadi krisis, dimana dan beberapa negara asia 1997- 1998, selalu dimulai depresiasi rupiah,” kata dia.
Menurut dia, anjloknya nilai tukar rupiah dimasa pemerintahan Jokowi ini terbilang sangat cepat, bila dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kalau ini luar biasa cepat dibanding dengan pemerintahan dahulu, ini termasuk negara dengan nilai mata uang rupiah kita terlemah dalam era reformasi,” ujarnya.
Masih kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan kondisi saat ini merupakan warning, sehingga diharapkan kinerja tim ekonomi pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.
“Saya kira ini warning, betul-betul kinerja ekonomi, karena kalau kita lihat melemahnya rupiah ini, meskipun ini bukan gejala ini. kita tidak punya pondasi kuat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa 20 saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway yang menyeret nama bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
“Sudah hampir 20 saksi yang diperiksa. Intinya menegaskan ada indikasi korupsi proyek Payment Gateway untuk urusan pasport,” kata Kabag Penum Kombes Pol Rikwanto di kantornya, Rabu (11/3).
20 saksi yang diperiksa itu, lanjut Rikwanto, diantaranya beberapa orang di lingkup Kementrian Hukum dan HAM, di Kementrian Keuangan serta pihak swasta. Selanjutnya yang akan diperiksa yakni Denny, yang akan diperiksa, Kamis (12/3) besok.
“Besok Denny dijadwalkan diperiksa sebagai saksi. Mungkin besok bisa disampaikan dan dijelaskan ke penyidik termasuk klarifikasi. Pastinya akan ada banyak pertanyaan bagi dia,” kata dia.
Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan penyelidikan pada kasus ini sudah dilakukan sejak Desember 2014.
“Ini berawal dari adanya hasil audit BPK terhadap sebuah kegiatan di Kementrian Hukum dan HAM yang menggunakan anggaran negara. Hasil auditnya memang ada kerugian negara,” kata Ronny.
Hasil audit itu, sambung Ronny, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada orang-orang di lingkungaan Kementrian Hukum dan HAM pengusaha swasta, dan dari dokumen-dokumen itu disimpulkan ada pidana korupsi, dan dibuatkan laporan polisi.
Dengan demikian, Ronny menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap Denny Indrayana, lantaran begitu cepat keluarnya surat perintah penyidikan dari laporan polisi 10 Februari lalu.
Untuk diketahui, mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1) lalu dalam laporan LP/166/2015/Bareskrim, Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wamenkum.
Atas perbuatannya, Denny disangkakan pasal 2 jo pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Payment gateway, merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Namun, belum lama diluncurkan, Kementerian Keuangan merespons layanan tersebut belum berizin. Layanan itu ada saat Denny Indrayana menjabat sebagai Wamenkum HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon mengatakan, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat perihal kisruh di internal Partai Golkar.
“Abuse of power, politik standar ganda. Apa yang dilakukan Menkumham jelas lebih politik, bukan berdasarkan hukum,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3). 
Ia menyatakan, langkah politisi PDIP itu jelas bertentangan dengan demokrasi tentunya akan merugikan pemerintah sendiri.
“Kalau disahkan, Menkumham menodai, menginjak-injak demokrasi.Ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDIP terbelah dan yang rugi adalah pemerintah sendiri. Artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: