Jakarta, Aktual.co — Bupati Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Bastian Salabai mesomasi sejumlah media karena memberitakan soal menyurati Lapas minta izin dua pejabat terpidana kasus korupsi untuk menjalankan tugas.

Penasehat hukum Bupati Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai pemberitaan sejumlah media cetak di Manokwari terkait surat Bupati kepada Lapas itu sepihak, karena tidak meminta penjelasan Bupati sebelumnya.

Dia menilai, sejumlah media cetak di Manokwari dalam pemberitaannya salah mengartikan surat yang dikirim Bupati kepada Lapas, bahasa sejumlah media seakan-akan mempolitisasi surat itu.

Surat Bupati itu, lanjut dia, untuk mempermudah proses pemberian status asimiliasi atau pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2010, terhadap dua pejabat Kabupaten Manokwari terpidana korupsi yakni, Simson Saiba dan Lewi Sadarafle.

“Surat Bupati tersebut tidak mempengaruhi gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum di Kabupaten Manokwari,” ujar dia di Manokwari, Rabu (25/3).

Simon Saiba selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari divonis Pengadilan Tipikor Manokwari satu tahun lima bulan penjara dengan denda Rp 50 juta atas kasus korupsi pembangunan jalan dan drenase di Distrik Sidey Manokwari yang bersumber dari APBN.

Lewi Sadarfle yang menjabat salah satu Kepala Bagian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari, juga divonis Pengadilan Tipikor Manokwari satu tahun lima bulan penjara dengan denda Rp 50 juta.

Kedua terpidana korupsi proyek percepatan infrastruktur jalan dan drainase di kawasan transmigrasi Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, sepanjang tujuh kilo meter tersebut masih menjalani hukuman di Lapas Manokwari.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pembatalan kerja sama swastanisasi air di DKI Jakarta antara PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

“Menyatakan perjanjian kerja sama antara PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan Palyja beserta seluruh adendumnya batal demi hukum dan tidak berlaku,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Iim Nurohim ketika membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Sementara itu, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta selaku pihak tergugat dinyatakan oleh majelis hakim telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air bersih.

Majelis hakim meminta supaya pihak tergugat menghentikan swastanisasi air bersih dan kembali mengikuti Peraturan Daerah Nomor 13/1992 dan peraturan lain terkait.

Akibat menyerahkan pengelolaan air bersih kepada pihak swasta dalam bentuk kerja sama, pihak tergugat kemudian juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian kerja sama tersebut juga dinyatakan telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar, hingga kemudian majelis hakim menyatakan para tergugat telah merugikan pemerintah dan masyarakat.

Adapun gugatan swastanisasi air bersih ini diajukan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).

“Hakim telah mengabulkan hampir seluruh gugatan, sehingga hari ini merupakan hari bersejarah bagi Indonesia, khususnya Jakarta,” ujar kuasa hukum KMMSAJ, Arif Maulana.

Arif juga menyebutkan bahwa kerugian swastanisasi tersebut per tahun rata-rata bisa mencapai Rp1 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu