Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.
Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menyatakan, pemberian remisi termasuk untuk pelaku korupsi, tertuang dalam konferensi internasional.
“Itu kan sudah diakui dikonferensi internasional. Jadi berhak narapidana mendapatkan remisi,” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (24/3).
Oleh sebab itu, menurut Prof Romli, pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM, tidak perlu ragu merevisi PP No 99 Tahun 2012.
“Sebaiknya pemerintah terus jalan untuk memperbaiki PP 99 itu. Sebaiknya ini jalan terus,” kata dia.
Seperti yang diketahui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan disebut telah diketahui DPR. Meski tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, rencana revisi PP 99/2012 didukung DPR. 
“Itu waktu raker (rapat kerja) lalu (DPR dukung revisi PP),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (22/3). 
Dia menyatakan bahwa PP 99/2012 memang bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. “Pasti (bertentangan) kalau dilekatkan,” ujarnya. 
Dalam PP 99/2012 memang terdapat aturan mengenai pengetatan remisi terhadap narapidana kejahatan khusus, yaitu kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. 
Pada Pasal 34 B dijelaskan, remisi diberikan menteri setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Artinya, apabila narapidana itu terkait kasus korupsi, lembaga terkait yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal inilah yang dinilai bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. 
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Mandra Naih alias Mandra guna pengembangan kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI seniali Rp 47,8 miliar tahun anggaran 2012. ‎
Komedian Betawi itu, dicecar penyidik soal keberadaan perusahaannya yakni Viandra Production dalam pengerjaan proyek tersebut. Mandra yang sudah ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang kejaksaan Agung itu, mendatangi Gedung Bundar dengan didampingi kuasa hukumnya.
Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Sarjono Turin mengatakan pemeriksaan ini guna melengkapi berkas perkara dan juga untuk menggali informasi adannya dugaan keterlibatan pihak di kasus ini.
“Diperiksa soal keberadaan perusahaan untuk pemenang 4 peket pengerjaan,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (24/3).
Selain itu, kata Turin, Mandra juga diperiksa soal dokumen atau surat kontrak dalam proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar.
“Verifikasi surat-surat dia (Mandra) dan rekening di bank vitoria, di verifikasi oleh jaksa,” singkatnya.
Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, pesinetron yang tenar dalam film ‘Sidoel anak sekolahan’ ini memilih bungkam.‎ Dia hanya menegaskan ketidak pahamannya dalam kasus dugaan korupsi yang membelitnya itu.‎
“Iya pemeriksaan, ya tau dah pemeriksaan apa, ” singkatnya dengan wajah yang lesu, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin (24/3).
Sementara, Kuasa Hukum Mandra, Sonie Sudarsono mengatakan kliennya diperiksaa sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, kata Sonie, penyidik lebih banyak mengulang pertanyaan-pertanyaan mengenai broker dalam proyek tersebut.”Diperiksa sebagai tersangka dan saksi untuk tersangka lainnya,” tambahnya.
Disinggung soal apakah ada pertanyaan penyidik yang mengarah kepada jajaran direksi TVRI, Sonie mengatakan tidak mengarah kesana, pemeriksaan lebih kepada masalah broker saja.”Seharusnya kesana (TVRI), tapi tidak nyatanya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Partai NasDem Patrice Rico Capella membantah jika Komjen Badroddin Haiti meminta dukungan partainya selaku calon Kapolri. 
Hal ini terkait dengan penolakan sejumlah anggota DPR untuk memproses Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
“Saya pikir bukan Badroddin Haiti mencari dukungan, jadi bicara prosedural ketika presiden mengajukan nama baru pengganti Komjen Budi Gunawan, kita wajib untuk memprosesnya mengikuti fraksi lain,” ujar Rico di Jakarta, Selasa, (24/3).
Menurutnya, Badroddin Haiti layak dilantik menjadi Kapolri dilihat dari rekam jejaknya di kepolisian.
“Tentu kalau melihat track recordnya Badroddin Haiti, menurut NasDem sudah layak untuk jadi kapolri. Tiga kali jadi kaploda dan jadi wakapolri. Saya pikir dari pengalaman dia, NasDem mendukung menjadi kapolri,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh: