Jakarta, Aktual.co — Bupati Kaimana, Papua Barat, Matias Mairuma dilaporkan ke Bareskrim Polri, oleh Forum Komunikasi Aparatur Peduli Kaimana (FORKAPEK), Selasa (10/3).
Dalam laporan LP/277/III/2015/Bareskrim tanggal 10 Maret 2015, terlapor yakni Bupati Kaimana, Matias Mairuma diduga melakukan pemalsuan sejumlah dokumen dan memberikan keterangan palsu diatas sumpah.
Kejadian pemalsuan itu terjadi di Kaimana, Papua Barat sejak 2006 hingga sekarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, dan Pasal 242 KUHP.
Salah satu perwakilan Forkapek, Mudasir Bogra menjelaskan, pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Matias yakni memalsukan tempat kelahiran di beberapa dokumen seperti di akta kelahiran, ijazah sekolah, dan yang lainnya.
“Dimana saat menjabat sebagai wakil Bupati Kaimana periode 2005-2010, Matias dalam seluruh dokumennya menyatakan lahir di Tual, Maluku,” bebernya, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa(10/3).
Lalu, lanjut Mudasir, saat menjadi Bupati Kaimana periode 2010-2015, tempat kelahiran Matias diubah menjadi Kaimana sehingga menimbulkan kesan merupakan putra daerah Kaimana.
“Dia itu sebenarnya kelahiran Tual. Tapi diduga karena mencari legitimasi dan agar dianggap sebagai putra daerah kelahiran Kaimana jadi dia melakukan pemalsuan. Saat menjadi wakil bupati, kelahirannya masih Tual,” terang Mudasir.
Menurut Mudasir, saat menjadi calon bupati diduga Matias takut dikritisi karena bukan putra daerah Kaimana. Termasuk apabila nantinya dia mendapat ganjalan saat mencalonkan diri menjadi bupati, akhirnya Matias memalsukan tempat kelahirannya menjadi Kaimana.
“Saat dia (Matias) mau maju dari wakil bupati ke bupati, situasi politik sedang memanas. Dan biasanya yang menjabat bupati itu kan harus putra daerah,” jelasnya.
Dia berharap laporannya segera direspon oleh Bareskrim Polri dan kasusnya tidak dilimpahkan ke Polda Papua Barat melainkan tetap diproses di Bareskrim.
Pasalnya, Mudasir menambahkan, pada 2012 silam, ada LSM yang melaporkan kasus serupa, pemalsuan oleh Matias yang juga politisi PDIP, Ketua DPC PDIP Kaimana ke Bareskrim Polri. Dan akhirnya oleh Bareskrim dilimpahkan ke Polda Papua lalu oleh Polda Papua kasus itu di SP3 atau dihentikan.
“Kami ini laporan baru, kami juga bawa bukti baru. Kami harap laporannya tidak dilimpahkan ke Polda Papua Barat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Markoni Koto mengkritik keras rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas praperadilan yang dimenangkan Komjen Budi Gunawan.
Ia menilai, sangat tidak mungkin KPK sebagai lembaga Negara melawan warganya yang tengah mencari keadilan. “Menjadi lucu, apabila pihak negara mengajukan PK. Kalau begitu di mana asas keadilan ditegakkan?” tegas Markoni dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Selasa (10/3) malam.
Menurutnya, putusan Praperadilan itu sudah final dan mengikat, apa mungkin KPK mengajukan PK hanya untuk melayani desakan sejumlah pihak semata. Jika hal ini dipaksakan, lanjut Markoni, maka sesungguhnya akan mempermalukan lembaga antirasuah tersebut.
Sedangkan, Ketua DPP Pekat IB, Jimmy I Rimba menilai, rencana KPK itu hanya akan memperkeruh suasana hukum yang saat ini sudah mulai mereda.
“Mau jadi apa negara ini karens tatanan hukum habis diobrak-abrik oleh KPK, kita ketahui bersama bahwa putusan praperadilan itu adalah final dan mengikat, KPK lembaga penegak hukum tp skr jd brutal krn tdk lagi menghormati hukum,” Jimmy menambahkan.
Justru yang harus dilakukan KPK, kata Jimmy, adalah merehabilitasi nama baik Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK. 
“Seharusnya yang dilakukan oleh KPK adalah merehablitasi nama baik BG bukan sebaliknya, KPK tidak sportif dan KPK melanggar hukum,” jelas Jimmy.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui Fakultas Hukum akan memberikan bantuan hukum kepada Denny Indrayana terkait dugaan tindak korupsi “payment gateway”.
“Kami memang prihatin dengan kasus yang menimpa Denny Indrayana, namun kami tetap akan memberikan dukungan kepadanya. Kami juga yakin kalau kasus tersebut tidak akan menyeret Denny sebagai tersangka,” kata Dekan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Muhammad Hawin, di Yogyakarta, Selasa (10/3).
Menurut dia, Fakultas Hukum UGM juga telah menyiapkan sejumlah pengacara untuk mendampingi mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.
“Kami juga akan tetap mendukung langkah apapun yang dilakukan Denny Indrayana. Kami juga yakin bahwa Denny Indrayana tidak bersalah dan tidak akan menjadi tersangka dalam kasus yang sedang ditangani Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut,” katanya.
Ia mengatakan ada empat pengacara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM yang akan masuk dalam tim pengacara Denny Indrayana. Mereka adalah pengacara senior seperti Kamal Firdaus, Jeremias Lemek, Dony Hendro Cahyono, dan Zahru Arqom.
“Empat pengacara senior ini bersama dengan tim yang terdiri puluhan pengacara lain di Jakarta yang juga akan membela Guru Besar Fakultas Hukum UGM tersebut,” katanya.
Hawin mengatakan keputusan bantuan hukum tersebut dilakukan setelah Denny memberikan klarifikasi mengenai kasusnya di depan jajaran pimpinan Fakultas Hukum UGM.
“Dari hasil kajian pakar hukum di Fakultas Hukum UGM, Denny diyakini tidak bersalah,” katanya.
Ia mengatakan dukungan itu tidak didasari anggapan bahwa Denny adalah korban kriminalisasi karena sempat bersuara keras terhadap pelumpuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemberian bantuan hukum ini murni atas dasar kajian hukum yang dilakukan atas kasus tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby