2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37788

Ical: Keputusan Menkumham Diambil Secara Politis

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) tiba di lokasi berlangsungnya  pertemuan antara DPD Golkar tingkat I dan II, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3) sore.
Mengenakan kemeja batik berwarna hijau dan didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad, dirinya memberikan tanggapannya terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Ical menilai bila keputusan yang diambil oleh Menkumham diambil secara politik.
“Kita mengetahui ada keputusan yang diambil secara politik oleh Menkumham tentu itu mencederai rasa keadilan dan demokrasi kita,” ucap Ical, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).
Ia pun juga menanggapi ikhwal keputusan Menkumham yang berlandasakan pada putusan mejelis Mahkamah Partai Golkar (MPG). Menurutnya, menteri dari PDI Perjuangan itu telah gagal dalam membaca putusan yang dikeluarkan oleh empat majelis hakim MPG.
“Saya kira rasanya Menkumham kurang membaca dengan teliti, kalau kita lihat dari Dirjennya jelas mengatakan bahwa tidak benar ada kemenangan di kubu Agung, dan seperti yang dikatakan pak Muladi keputusan ini adalah keputusan politik. Sehingga harus kita langsung kaji dengan keputusan pengadilan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

LSI :70 % Warga Jakarta Lebih Percaya dengan Ahok daripada DPRD DKI Jakarta

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dewi Arum dan Ade Mulyana saat memberikan keterangan persnya dalam rilis hasil survei kepercayaan warga Jakarta di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015). Hasil survei LSI bahwa 70 % warga Jakarta lebih percaya Ahok di banding dengan DPRD DKI Jakarta. Tingginya kepercayaan publik terhadap Ahok terlihat secara merata di seluruh segmen masyarakat. AKTUAL/MUNZIR

Awal Tahun Pertamina Merugi Rp420 Miliar, EWI Pertanyakan Kapabilitas Dirut Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Pada Januari 2015 PT Pertamina (Persero) mencatat kerugian  mencapai USD35 juta (Rp 420 miliar). Kerugian pertamina bisa disebabkan turunnya harga minyak dunia yang mendekati harga biaya produksi sehingga menurunkan pendapatan perusahaan. Selain itu, banyaknya pemborosan dalam operasional dituding menjadi penyebab kerugian Pertamina.

“Kesalahan manajemen Dwi Soetjipto yang tidak mampu menelorkan kebijakan antisipatif dan responsif membuat Pertamina jadi gamang dan hanya mampu menelorkan kebijakan reaktif,” ujar direktur eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada Aktual di Jakarta, Selasa (10/3).

Lebih lanjut dikatakan, saat ini elpiji 3Kg memiliki nilai subsidi paling besar, sementara minyak tanah subsidinya kecil. Seharusnya melalui bensin, solar dan elpiji 12Kg Pertamina sudah untung.

“Jika dihitung dari keuntungan subsidi, tidak seharusnya Pertamina merugi jika dikelola dengan baik dan dengan kebijakan yang matang. Intinya adalah evaluasi menyeluruh terutama dalam biaya operasi karena ini pemborosan luar biasa,” tegasnya.

‎Dengan kondisi seperti ini, lanjutnya, apakah Pertamina akan bisa menghadirkan kemakmuran bagi bangsa dan negara? Jika tidak segera membenahi internalnya maka Pertamina hanya akan memperkaya karyawannya saja tapi tidak memberi manfaat pada rakyat banyak.

‎Menurutnya, kementrian BUMN dan Direksi Pertamina segera duduk bersama menyusun strategi ke depan bagaimana menghadapi tantangan besar. Harga minyak dunia mungkin akan bertahan lama dengan kondisi seperti sekarang.

“Kondisi ini bahaya bagi pertamina, bisa-bisa Pertamina dalam 2 (dua) tahun akan bangkrut karena terus merugi. Apakah ini yang diinginkan kementrian BUMN dan Direksi Pertamina,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kubu Agung Laksono Disahkan Kemenkumham, Kubu Ical Rapat Internal

Jakarta, Aktual.co — Kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Bali mengadakan pertemuan internal, sebelum melakukan pertemuan dengan 34 DPD Golkar tingkat I dan II, di Hotel Sahid, Jakarta.
Hal ini dilakukan pasca keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Munas Ancol sebagai kepengurusan Golkar yang sah berdasar putusan majelis Mahkamah Partai Golkar (MPG).
“Sebentar kita melakukan rapat harian DPP dulu,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Sharif Tjijip Sutardjo, di Jakarta, Selasa (10/3).
Hal itu juga dibenarkan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Munas Bali, Idrus Marham yang menjelaskan ikhwal adanya pertemuan internal.
“Baru ini kami mau rapat, nanti ya satu atau dua jam lagi kami berikan kabar,” ucap Sekjen Partai Golkar ketika dihubungi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rapat dihadiri oleh sejumlah petinggi partai pohon beringin tersebut, seperti Idrus Marham, Setya Novanto, Fadel Muhammad, Aziz Syamsuddin, Sharif Tjijip Sutardjo, Titi Soeharto, Rizal Mallarangeng dan kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Menkeu Bambang: Pelemahan Rupiah Tak Sama dengan Krismon 1998

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa kondisi pelemahan Rupiah saat ini berbeda dengan krisis moneter tahun 1998. Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik.

“Beberapa indikator seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukkan trend peningkatan,” ujar Bambang saat konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (10/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk menghadapi dinamika sektor keuangan. Antara lain, antisipasi rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Beberapa langkah yang antispasi tersebut diantaranya, membentuk protokol managemen krisis nasional dalam wadah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Selain itu, menyipakan implementasi Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan, seperti pembelian kembali sekuritas uang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta saldo anggaran lebih (SAL).

“Lalu kita akan membentuk currency swap line, antara lain di level bilateral, diantaranya dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Sera menyiapkan Deferred Draw Down Option (DDO) bekerja sama dengan world bank, asian development bank, Australia, dan Jepang,” kata dia.

Selain itu, Bambang mengatakan untuk mengatasi nilai tukar Rupiah yang terus melemah perlu dilakukan mekanisme terhadap dua hal, yaitu mekanisme secara langsung dan tidak langsung.

“Langsung maksudnya kalau demand Dolar AS tinggi selama supply nya cukup, harusnya kurs itu stabil atau menguat. Lalu cara kedua yang tidak langsung adalah Undang-Undang Mata Uang, tapi sayangnya sampai hari ini belum efektif, mungkin karena memang kita belum terlalu kencang melakukan law enforcement,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menkeu: Pemerintah Tak Ambil Untung dari Pelemahan Rupiah

Jakarta, Aktual.co — Anjloknya nilai tukar Rupiah hingga di atas Rp13.000 per Dolar Amerika Serikat (AS) selama beberapa minggu terakhir dinilai sangat jauh dari asumsi makro APBN-P 2015. Dalam APBN-P 2015, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp12.500.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa setiap pelemahan Rp100 akan menciptakan surplus dalam anggaran sebesar Rp2,3 triliun.

“Betul terjadi pelemahan Rupiah, tapi pada sisi lain karena harga komoditas turun jadi terkompensasi,” ujar Bambang saat konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (10/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, meskipun surplus dalam anggaran, pemerintah memastikan tidak akan mengambil untung. Menurutnya, kondisi ekomoni Indonesia saat ini cukup membaik.

“Tolong jangan sekali-kali tulis pemerintah ambil untung dari depresiasi Rupiah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain