Jakarta, Aktual.co — Terpidana mati warga negara Prancis Serge Arezki Atlaoui akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tangerang, kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan Hendra Eka Putranto.
“Besok (Rabu, red.) dia akan sidang PK,” kata Hendra kepada wartawan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (10/3) siang.
Menurut dia, Serge akan berangkat dari Lapas Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, pada hari Selasa, pukul 19.00 WIB, bersama keluarganya dengan pengawalan dari kepolisian.
Ia mengatakan bahwa Serge mendapat izin keluar dari Lapas Pasir Putih selama dua hari untuk mengikuti sidang PK tersebut.
Saat ditanya mengenai kondisi terpidana mati Rodrigo Gularte yang dikabarkan mengalami gangguan jiwa, dia mengatakan bahwa tim dokter dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap warga negara Brasil itu.
“Sudah dua-tiga hari yang lalu. Kita tinggal menunggu hasilnya,” kata Hendra.
Terkait kemungkinan Rodrigo akan dibawa ke rumah sakit, dia mengatakan bahwa terpidana mati itu merasa sehat sehingga tidak ada masalah.
“Yang bersangkutan merasa sehat, ‘no problem’,” tegasnya.
Disinggung mengenai kondisi terpidana mati asal Palembang Zainal Abidin, dia mengatakan bahwa terpidana mati itu masih mengajukan PK di PN Palembang, Sumatra Utara.
“Alhamdulillah dia sehat, tidak ada masalah,” katanya.
Hendra yang baru kembali dari Lapas Pasir Putih itu menyeberang dari Pulau Nusakambangan menuju Dermaga Wijayapura bersama istri dan anak-anak Serge Arezki Atlaoui serta sepupu Rodrigo Gularte, Angelita Aparecida Muxfeldt.
Akan tetapi saat ditemui wartawan, istri Serge Arezki Atlaoui, Sabine Megel Atlaoui hanya tersenyum sambil menggendong anak bungsunya, Yasen Areski Atlaoui, sedangkan dua anaknya yang lain, Samia Ans Eliane Atlaoui dan Alexandre Ferdinand Megel berjalan lebih dulu menuju mobil yang menjemput mereka.
Sementara itu, Konsulat Jenderal Australia Majel Hind yang tiba di Dermaga Wijayapura sekitar 1,5 jam sebelum kedatangan rombongan keluarga Serge Arezki Atlaoui dan Rodrigo Gularte, tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan terkait kondisi terpidana mati anggota “Bali Nine” Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang baru dikunjunginya di Lapas Besi, Nusakambangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi APBNP 2013 Sutan Bhatoegana akan digelar pada Senin 23 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sidang praperadilan Bhatoegana akan dilaksanakan 23 Maret 2015,” kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna di kantornya Jakarta, Selasa (10/3).
Ia mengatakan, permohonan gugatan praperadilan atas nama Sutan Bhatoegana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi didaftarkan pada 4 Maret lalu.
Made juga menjelaskan hakim sidang praperadilan Bhatoegana juga sudah ditetapkan oleh Ketua PN Jakarta Selatan.
“Hakimnya sudah ditunjuk yakni Asiadi Sembiring,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa surat undangan untuk menghadiri sidang tertanggal 23 Maret 2015 sudah dilayangkan pada pihak pemohon dan termohon.
“Surat undangan sudah kami layangkan baik ke pemohon dan ke termohon. Dikirim hari ini,” ujar dia.
Sebelumnya kuasa hukum politisi Partai Demokrat tersebut mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan terhadap KPK pada Rabu (4/3) lalu.
Razman Arif Nasution yang jadi kuasa hukum Bhatoegana mendasarkan permohonan praperadilannya pada proses penyidikan di KPK yang tidak sesuai undang-undang.
“Berdasarkan Pasal 51 KUHAP, seorang tersangka harus diberi tahu apa yang menjadi ketersangkaannya. Pak Sutan mengakui tidak diberi tahu apa yang jadi ketersangkaannya,” kata Razman, Kamis (26/2).
Ia mengatakan, hal tersebut menjadi poin penting untuk menjadi dasar permohonan gugatan praperadilan Bhatoegana.
Selain itu, dasar lain yang menjadi permohonan gugatan praperadilan adalah adanya upaya-upaya KPK seperti pembohongan dan pengalihan kasus sebenarnya.
Tim kuasa hukum juga mendasarkan gugatan pada Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan kerugian seseorang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Bhatoegana merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan APBN Perubahan tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat.
Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Mei 2014 dan diduga melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby