Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi APBNP 2013 Sutan Bhatoegana akan digelar pada Senin 23 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sidang praperadilan Bhatoegana akan dilaksanakan 23 Maret 2015,” kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna di kantornya Jakarta, Selasa (10/3).
Ia mengatakan, permohonan gugatan praperadilan atas nama Sutan Bhatoegana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi didaftarkan pada 4 Maret lalu.
Made juga menjelaskan hakim sidang praperadilan Bhatoegana juga sudah ditetapkan oleh Ketua PN Jakarta Selatan.
“Hakimnya sudah ditunjuk yakni Asiadi Sembiring,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa surat undangan untuk menghadiri sidang tertanggal 23 Maret 2015 sudah dilayangkan pada pihak pemohon dan termohon.
“Surat undangan sudah kami layangkan baik ke pemohon dan ke termohon. Dikirim hari ini,” ujar dia.
Sebelumnya kuasa hukum politisi Partai Demokrat tersebut mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan terhadap KPK pada Rabu (4/3) lalu.
Razman Arif Nasution yang jadi kuasa hukum Bhatoegana mendasarkan permohonan praperadilannya pada proses penyidikan di KPK yang tidak sesuai undang-undang.
“Berdasarkan Pasal 51 KUHAP, seorang tersangka harus diberi tahu apa yang menjadi ketersangkaannya. Pak Sutan mengakui tidak diberi tahu apa yang jadi ketersangkaannya,” kata Razman, Kamis (26/2).
Ia mengatakan, hal tersebut menjadi poin penting untuk menjadi dasar permohonan gugatan praperadilan Bhatoegana.
Selain itu, dasar lain yang menjadi permohonan gugatan praperadilan adalah adanya upaya-upaya KPK seperti pembohongan dan pengalihan kasus sebenarnya.
Tim kuasa hukum juga mendasarkan gugatan pada Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan kerugian seseorang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Bhatoegana merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan APBN Perubahan tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat.
Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Mei 2014 dan diduga melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2010-2015, Taufiqurrohman Syahuri mengatakan bahwa keputusan Hakim Sarpin Rizaldi pada sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan belum bisa dikatakan melanggar Undang-undang (UU).
Dia menilai, masih diperlukan pemahaman lebih dalam untuk menentukan apakah keputusan tersebut telah mencederai UU. Dia menegaskan, bahwa seorang Hakim mempunyai hak tersendiri untuk memutuskan sebuah perkara.
“Soal nabrak UU kan biasa karena Hakim punya hak itu. Tapi, dalam hal ini karena jadi pembicaraan publik dan itu memang jadi perhatian, maka itu akan diteliti ada pelanggaran etiknya nggak terhadap penabrakan norma-norma UU itu,” papar Syahuri di gedung KPK, Selasa (10/3).
Meski begitu, lanjutnya, memang ada Hukum Acara yang ditabrak oleh Hakim Sarpin. Namun, hal itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Kerena sejatinya ada seorang Hakim diperbolehkan untuk menabrak hukum, tapi tentunya dengan pertimbangan yang relevan.
“Yang jelas ada Hukum Acara yang ditabrak, diterobos. Cuma apakah penabrakan ini karena terobosan hukum secara ilmu atau ada kaitan secara etik,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan pria kelahiran Brebes, walaupun nantinya KY menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilanggar Hakim Sarpin, tetap tidak akan merubah putusan praperadilan. Keputusan KY nanti hanya berimbas kepada Hakim Sarpin.
“KY nggak menilai materi putusan. Katakanlah etiknya melanggar, tapi kalau putusanya jalan terus,” jelasnya.
Untuk menanggapi pertanyaan masyarakat terkait masalah tersebut, KY pun menegaskan akan segera memanggil Hakim Sarpin. Syahuri mengatakan bahwa tindak lanjut kasus tersebut akan dimulai kembali pada awal April mendatang.
“Hakim Sarpin belum dipanggil. Kemungkinan awal April. Natti kalau beliau penuhi panggilan diharapkan untuk menjelaskan (pertimbangan mengabulkan gugatan Budi Gunawan),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, menemui pimpinan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Diakui, kemarin dirinya telah menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun komunikasi dengan seluruh parpol.
“Membangun komunikasi dengan seluruh partai. Terutama partai-partai pendukung pemerintah. Besok dengan NasDem,” kata Agung, di Jakarta, Selasa (10/3).
Pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke para petinggi Koalisi Merah Putih.
Agung menambahkan, akan melakukan konsolidasi dengan menggelar musda serta mengakomodir kader partai Golkar Munas Bali yang berprestasi.
“”Kalau dia bersedia masuk silakan. Kita kan satu keluarga. Pintu kami buka, jemput bola. Itu semua demi memperkuat Golkar menghadapi pemilukada serentak tahun 2015 dan Pemilu 2019,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: