Padang, Aktual.co — Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Sumatera Barat (Sumbar) saat ini diakui masih banyak belum terdaftar atau memperoleh izin, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Dewan Komisioner OJK Pusat, Firdaus Djaelani, masyarakat masih belum banyak mengetahui terkait lahirnya LKM tersebut. Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Pelaksanannya dinilai masih baru ditelinga masyarakat.

“Makanya kita perlu mendorong dan mensosialisasikan aturan ini kepada para LKM. Karena, sesuai aturannya LKM harus terdaftar dalam badan hukum, baik koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), dimana penyertaan modal bekerjasama dengan Pemerintah setempat,” katanya di Padang, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, Sumatera Barat termasuk terbanyak dalam pembentukan LKM. “Berdasarkan data yang kita dapat, Sumbar itu ada sekitar 2.500 LKM yang baru terdaftar. Untuk itu kita perlu mensosialisasikannya agar masyarakat dan pemerintah daerah paham dengan fungsi LKM itu sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, OJK sendiri memberikan tenggat waktu paling lambat hingga 8 Januari 2016 agar LKM yang belum diregistrasi supaya dengan segera mendaftar. “Nantinya, jika telah terdaftar, disitulah fungsi Pemerintah Daerah untuk membimbing dan melakukan pembinaan sesuai aturannya,” jelasnya.

Firdaus sendiri menegaskan terkait tenggat waktu tersebut, apabila LKM tidak kunjung mendaftar maka pengoperasian simpan pinjam LKM yang bersangkutan harus dihentikan. “Itu amanat Undang-undangnya, kalau tidak kunjung mendaftar, terpaksa LKM tidak boleh beraktifitas,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Legislator yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan, menyarankan pembuatan hingga penjualan kendaraan nasional dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan bukan justru dikerjasamakan dengan Proton Malaysia.

“Namanya kendaraan nasional baik motor maupun mobil, harus hasil dari karya anak bangsa dan Indonesia punya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membuat kendaraan yang bisa dikerjasamakan dengan BUMN,” katanya, di sela reses di Sukabumi, Selasa (10/3).

Pihaknya juga menolak kebijakan pemerintah pusat yang melakukan kerja sama dengan Proton Malaysia, yang ternyata perusahaan otomotif ini sudah hampir bangkrut karena karyanya kurang diminati. “Seharusnya, pemerintah mengembangkan produk-produk otomotif anak bangsa, salah satunya mobil ESEMKA yang merupakan karya pelajar SMK itu,” katanya.

Menurut dia, jika pemerintah memaksakan kerja sama dengan Proton maka akan menyakiti hasil karya anak bangsa, bahkan pihaknya berani menguji kualitas kendaraan yang dihasilkan pabrikan Proton dengan karya anak bangsa. “Di sini, peran BUMN sangat penting, karena badan usaha ini dibentuk pemerintah selain untuk menghasilkan pendapatan negara juga untuk kesejahteraan,” katanya.

Oleh karena itu, Komisi VI sudah memanggil Menteri Perindustrian RI, agar dikaji ulang kerja sama dengan Proton tentang kendaraan nasional dan hendaknya lebih percaya kepada BUMN untuk mengelola mobil nasional yang benar-benar hasil karya anak bangsa. Ia mengatakan dengan dikuasainya pengelolaan kendaraan nasional oleh negara maka hasilnya akan dinikmati oleh rakyat, selain itu kendaraan karya anak bangsa ini bisa diekspor dan mampu bersaing dengan kendaraan-kendaraan seperti dari Jepang, Korea, Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, pemerintah yang terus menggaungkan agar masyarakat cinta produk Indonesia harus juga ditopang berbagai hal mulai dari penyertaan dana, pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha nasional dan tidak mengandalkan produk asing. Apalagi, menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015, ribuan produk asing akan menyerbu bangsa ini.

“Kita harus perkuat mulai dari sisi kuantitas dan kualitasnya, agar produk nasional, khususnya kendaraan bisa menguasasi pasaran nasional dan tidak tergerus oleh produk asing,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Artikel ini ditulis oleh: