Jakarta, Aktual.co — Indonesia Property Watch meminta pemerintah dapat memanfaatkan aset BUMN untuk dapat digunakan dalam program perumahan apalagi pemerintah ada target pembangunan satu juta rumah setiap tahun.

“Aset yang ‘idle’ (terlantar) milik BUMN dapat menambah ketersediaan bank tanah untuk rumah rakyat,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (10/3).

Berdasarkan data Indonesia Property Watch, diperkirakan masih terdapat sekitar Rp590 triliun atau sebesar 18 persen dari total aset BUMN merupakan aset yang ‘idle’ dan belum dimanfaatkan atau yang masih mempunyai permasalahan (biasanya masalah legal).

Dengan aset sebesar itu, ujar dia, paling tidak terdapat 60.000 hektare tanah milik BUMN yang ‘idle’ dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. “Namun tentunya memang tidak semudah itu karena banyak tanah yang masih bermasalah dan yang penting harus ada keikhlasan BUMN untuk menyerahkan tanah-tanahnya,” katanya.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa tanpa adanya perintah dari presiden, BUMN dinilai tidak akan berani untuk menyerahkan begitu saja aset tersebut karena sangat sensitif terhadap audit-audit yang dilakukan.

Ali mengungkapkan, hal itu sebenarnya sudah dilakukan ketika program 1.000 menara Rusunami diluncurkan pada 2007, ketika banyak aset BUMN yang diserahkan ke Kementerian Perumahan Rakyat waktu itu. Namun pada saat itu ternyata banyak aset-aset tersebut yang masih bermasalah terkait legalitasnya.

Sebagaimana diberitakan, meleburnya Kementerian Perumahan Rakyat untuk bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum membuat sejumlah pihak cemas akan keberlanjutan rencana pembangunan bank tanah. Padahal, bank tanah merupakan lembaga yang menjadi penentu realisasi pembangunan rumah rakyat oleh pemerintah sehingga pembangunan tempat tinggal bagi penduduk tidak selalu diserahkan kepada pengembang swasta yang hanya mencari laba.

“Bank tanah menjadi syarat penentu untuk dapat merealisasikan public housing. Jangan bermimpi rakyat punya rumah, bila harga tanah untuk rumah rakyat tidak bisa dikendalikan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Menurut Ali Tranghanda, kekhawatiran itu beralasan mengingat saat ini semua program pemerintah diserahkan ke pihak swasta sehingga harga tanah yang tadinya bisa dibangun untuk rumah murah menjadi semakin tinggi karena tanah ikut dalam mekanisme pasar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mewajibkan setiap maskapai menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya sesuai Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga.

Kasubdit Angkutan Udara Niaga Berjadwal Direktorat Angkutan Udara Kemenhub Anung Bayumurti mengatakan laporan keuangan yang disusun untuk periode satu tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar.

“Berarti untuk laporan keuangan 2014, paling lambat April 2015. Sekarang masih ada waktu sekitar satu bulan untuk menyerahkan laporan keuangan,” katanya saat sosialisasi Permenhub di Jakarta, Selasa (10/3).

Anung menyebutkan laporan yang dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, perubahan ekuitas selama periode dan catatan atas laporan keuangan. “Jadi semuanya harus lengkap, katanya pernah ada kasus yang hanya menyerahkan laporan keuangan sebanyak tiga lembar,” katanya.

Dia menambahkan, laporan keuangan mengacu pada format standar akuntansi keuangan (SAK) dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Anung mengatakan mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah mata uang dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku dan dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia. “Setiap badan usaha angkutan udara yang memiliki surat izin angkutan udara niaga dan telah melakukan kegiatan secara nyata wajib menyampaikan laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga kepada Menteri,” katanya.

Jika tidak mematuhi aturan tersebut, lanjut Anung, maka maskapai akan dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman kepada publik melalui situs Kemenhub, denda administratif, pemberitahuan kepada Pusat Laporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha angkutan udara.

Artikel ini ditulis oleh: