Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37876

Berfikir Positif, Pemerintah Disarankan Gencarkan Isu Kedamaian

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyarankan Pemerintah Indonesia agar menggencarkan propaganda kepada masyarakat melalui media terkait isu kedamaian.
“Pemerintah sebaiknya melalui media bisa memengaruhi masyarakat untuk tetap berpikir positif terkait isu kedamaian, jangan hanya banyak isu konflik dan kebencian,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, di kawasan Cikini, Jakarta Kamis (19/3).
Semakin banyak isu kedamaian yang dibicarakan, maka kemungkinan konflik antar golongan bisa sedikit diredam. “Jika masyarakat selalu melihat isu konflik dan kebencian antar golongan, maka benih-benih kekerasan akan mudah tersulut,” tutur Irfan.
Menurutnya, dengan banyaknya benih kebencian tersebut, kemunculan bentuk teroris akan semakin berkembang luas di Indonesia. Pasalnya, dengan menaruh kebencian terhadap suatu kelompok, penanaman idealis kepada seseorang akan mudah masuk.
“Teroris itu cara ‘mencuci otak’ korbannya dengan memasukkan unsur-unsur kebencian kepada orang baru, maka dengan begitu semangat untuk berjuang atau jihad sering disalahgunakan.”
Hingga saat ini, berbagai propaganda sudah diagendakan oleh BNPT bersama dengan pemrintah melalui instansi-instansi terkait.

Artikel ini ditulis oleh:

Gerindra Tetap Dukung Kepemimpinan Ical di Golkar

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih mendukung kepengurusan Partai Golkar Munas Bali yang memilih Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum.
Meskipun, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memberikan angin ‘dukungan’ terhadap kepengurusan Munas Ancol, yakni Agung Laksono Cs.
“Kita masih mendukung kepemimpanan pak Aburizal Bakrie,” ucap Fadli, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/3).
Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa Aburizal Bakrie yang terpilih menjadi Ketua Umum di Munas Bali, telah melewati proses politik yang benar. Bahkan, Munas Bali secara akal sehat adalah Munas Golkar yang sesuai dengan mekanisme politik demokrasi yang universal dan dapat diterima.
“Kalau kita punya akal sehat, Munas di Bali itulah yang ada mekanisme politik yang universal, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia,” ujarnya.
Dirinya justru meranggapan Munas Ancol sangat aneh karena pesertanya diisi orang yang tidak jelas.
“Orang politik itu kan tahu dengan orang politik lainnya. Tahu siapa dari Golkar Kabupaten ini, siapa Golkar dari kabupaten itu. Bahkan ada orang yang sudah meninggal tandatangan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

IAFMI Usulkan Suku Bunga Khusus Industri Migas

Jakarta, Aktual.co — Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI) mengusulkan agar bank-bank nasional menetapkan suku bunga khusus bagi industri hulu migas untuk mendorong produksi dalam negeri.

“Suku bunga yang berlaku di industri manufaktur migas sekitar 13-17 persen, sedangkan di Tiongkok hanya 5 persen, ini yang menjadi penyebab mengapa sebagian besar produk ‘services’ dan manufaktur migas masih impor,” ujar Ketua I IAFMI S. Herry Putranto di Jakarta, Kamis (19/3).

Ia berpendapat bahwa suku bunga ideal yang ditetapkan untuk industri hulu migas berkisar 10 persen dari nilai kreditnya karena “multiplayer effect” yang dihasilkan juga cukup besar. Sebagai contoh, katanya, Indonesia sudah menerapkan asas cabotage yang mensyaratkan bahwa kapal yang digunakan untuk menunjang operasional niaga (termasuk migas) harus berbendera nasional yang berarti bahwa kapal-kapal tersebut harus diproduksi di Indonesia.

“Ini berat untuk diterapkan karena kalau diproduksi di Indonesia biaya produksinya tinggi, sementara kapal dari Tiongkok masuk ke Indonesia bisa dengan harga yang murah sehingga kita selalu impor dari sana,” tuturnya.

Selain itu, menurut dia, jika suku bunga khusus benar-benar diterapkan, akan lebih banyak produk penunjang industri migas yang bisa dibuat di Indonesia diantaranya “hydraulic pumping unit” (HPU) sebagai pengganti pipa angguk yang berfungsi untuk mengangkat minyak. “PT United Tractors Pandu Engineering (PATRIA) itu bisa memproduksi HPU secara massal, tapi lagi-lagi karena suku bunga (kredit) tinggi jadi dia tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor,” katanya.

Untuk itu pihaknya mengusulkan pada pemerintah agar menginstruksikan bank-bank milik pemerintah seperti BRI, BNI, dan Mandiri untuk mempertimbangkan penetapan suku bunga khusus sebagai bagian dari “payback” atas regulasi yang mensyaratkan bank umum nasional sebagai bank transaksi industri migas. “Harusnya ada ‘take and give’ agar industri manufaktur yang bergerak di bidang migas diberi suku bunga yang lebih rendah karena bank-bank tersebut kan mendapat keistimewaan mengelola triliunan rupiah uang yang berasal dari sektor migas,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal IAFMI Taufik Aditiyawarman mengatakan bahwa penurunan suku bunga untuk industri hulu migas juga akan berpeluang meningkatkan minat para pelaku bisnis untuk memperoleh kredit melalui bank-bank nasional. “Selama ini kan mereka cenderung memilih bank asing seperti yang ada di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok karena ‘offshore loan’ yang lebih murah,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tayangkan Ahok Bicara Kasar, KPI Akan Beri Sanksi Stasiun TV

Jakarta, Aktual.co —Komisi Penyiaran Indonesia akan memberi sanksi kepada stasiun TV swasta yang menyiarkan kata-kata kasar dan kotor saat talkshow yang menghadirkan narasumber Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (17/3) lalu.
Komisioner KPI bidang pengawasan isi siaran, Agatha Lily mengatakan stasiun tv harus bertanggung jawab terhadap semua pelanggaran yang terjadi di layar kaca. 
Meskipun disiarkan secara live, kata dia, bukan berarti televisi bebas menyiarkan segalanya. “Termasuk kata-kata kasar dan kotor,” kata dia, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3).
‎Dijelaskan dia lebih lanjut, Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI secara jelas telah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan stasiun tv. 
Dalam kondisi live pun, seorang presenter harus mampu mengendalikan narasumber. Menurut Agatha, pewawancara sudah melakukan hal benar saat mengingatkan Ahok bahwa siaran tersebut live. Namun tanggung jawab stasiun tv tidak berhenti hanya mengingatkan saja. 
“Ketika kata-kata kasar kembali terulang, maka pewawancara harusnya segera meng cut / hentikan acara. Apakah melalui break iklan bahkan seharusnya pewawancara  menyampaikan permintaan maaf kepada publik sebagai pemilik utuh frekuensi,” kata Agatha. 
Tersiarnya kata-kata kasar tersebut, ujar dia, bukan hanya merendahkan martabat pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga melecehkan publik pemirsa.
Ditegaskan dia, kasus ini jelas bertentangan dengan Pasal 35 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 24 standar program siaran. Bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor baik dalam bahasa indonesia, bahasa asing maupun bahasa daerah,
KPI, kata Agatha, mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain agar tidak mengikuti atau mengulangi kesalahan serupa‎. 
“Kita tentu tidak ingin televisi yang merupakan cermin peradaban bangsa dirusak dengan kata-kata kasar dan makian. Apalagi disampaikan oleh seorang pemimpin yang seharusnya menjadi tauladan masyarakat,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Menperin: Ekspor Industri Keramik Nasional Harus Ditingkatkan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perindustrian Saleh Husin mengimbau industri keramik nasional untuk meningkatkan ekspornya dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing, karena sektor tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

“Industri keramik nasional memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produsen keramik negara lain, yaitu tersedianya deposit tambang sebagai bahan baku keramik yang cukup besar dan tersebar di berbagai daerah,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (19/3).

Beberapa bahan baku industri keramik yang tersedia di berbagai daerah tersebut antara lain “ball clay”, “feldspar” dan “zircon”, serta kemampuan ketersediaan energi gas yang melimpah sebagai bahan bakar proses produksi.

Menperin mengatakan pada 2014, industri keramik nasional memiliki kapasitas 1,8 juta meter persegi per hari dan produksi 1,6 juta meter persegi per hari, di mana 87 persennya diserap pasar lokal dan 13 persennya diekspor.

Nilai penjualan industri keramik sendiri mencapai Rp30 triliun dan diproyeksikan pada 2015 mencapai Rp36 triliun dengan jumlah produsen keramik lantai dan dinding berjumlah 35 perusahaan dengan jumlah pabrik 95 unit.

Menurut Menperin, industri keramik nasional masih berpeluang untuk dikembangkan mengingat konsumsi keramik per kapita masih rendah, yakni 1 meter persegi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang mencapai 2 meter persegi.

Menperin menambahkan, prospeknya dalam jangka panjang masih cukup besar seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat, terutama untuk jenis “tile” atau ubin, karena didukung oleh pertumbuhan pembangunan baik properti maupun perumahan.

Menperin juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan strategi kebijakan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan mendorong terjaminnya kontinuitas pasokan gas dengan harga yang kompetitif, penguasaan teknologi dan fabrikasi, serta meningkatkan promosi.

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Perekonomian Klaim Impor Gula Tidak Rugikan Negara

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku tidak ada masalah di dalam kebijakan impor gula. Sampai saat ini dirinya tidak melihat adanya indikasi potensi kerugian negara.

“Tidak ada cerita itu (kerugian negara),” tegas Sofyan di pelataran gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Menko Perekonomian untuk memperbaiki kebijakan terkait impor tersebut. Perbaikan itu dilakukan sesuai dengan tugas pencegahan KPK.

“Nggak ada apa-apa, ini cerita tentang perbaikan kebijakan. Kan KPK melakukan beberapa kajian produk yang penting,” jelasnya.

Untuk itulah, KPK mengundang beberapa kementerian untuk melakukan kajian.

“Jadi KPK adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem,” tukasnya.

Seperti diketahui, hari ini Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, serta Irjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, melakukan pertemuan untuk membahas hasil kajian KPK perihal kebijakan impor gula.

Sebelumnya, pada 2012 permasalahan mengenai kasus pajak impor gula memang sempat mencuat. Kasus itu sendiri dilaporkan oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ke KPK.

Ketika itu, Bambang Widjojanto yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan, pihaknya akan mendalami terkait kasus yang diduga menyeret nama mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan wakilnya Bayu Krisnamukti tersebut.

“(Kasus) Impor gula, saya belum tahu soal itu. Kasih kesempatan saya akan tanyakan dan diskusi,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, jika laporan tersebut masuk ke KPK, maka kewajiban lembaga pemberantasan korupsi untuk menelusurinya.
“Kalau sudah dapat (pengumpulan bahan keterangan) memang layak dipublikasikan,” jelasnya.

Untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, KPK terlebih dahulu akan melakukan kajian. Berikutnya, jika ditemukan keterangan yang belum lengkap, maka akan dikembalikan pihak pelapor.

Lalu langkah lanjutannya akan kembali dilakukan kajian sebelum dinaikkan statusnya menjadi penyelidikan berdasarkan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...37,87537,87637,877...43,500Halaman 37,876 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya