Jakarta, Aktual.co — Menteri Perindustrian Saleh Husin mengimbau industri keramik nasional untuk meningkatkan ekspornya dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing, karena sektor tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

“Industri keramik nasional memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produsen keramik negara lain, yaitu tersedianya deposit tambang sebagai bahan baku keramik yang cukup besar dan tersebar di berbagai daerah,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (19/3).

Beberapa bahan baku industri keramik yang tersedia di berbagai daerah tersebut antara lain “ball clay”, “feldspar” dan “zircon”, serta kemampuan ketersediaan energi gas yang melimpah sebagai bahan bakar proses produksi.

Menperin mengatakan pada 2014, industri keramik nasional memiliki kapasitas 1,8 juta meter persegi per hari dan produksi 1,6 juta meter persegi per hari, di mana 87 persennya diserap pasar lokal dan 13 persennya diekspor.

Nilai penjualan industri keramik sendiri mencapai Rp30 triliun dan diproyeksikan pada 2015 mencapai Rp36 triliun dengan jumlah produsen keramik lantai dan dinding berjumlah 35 perusahaan dengan jumlah pabrik 95 unit.

Menurut Menperin, industri keramik nasional masih berpeluang untuk dikembangkan mengingat konsumsi keramik per kapita masih rendah, yakni 1 meter persegi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang mencapai 2 meter persegi.

Menperin menambahkan, prospeknya dalam jangka panjang masih cukup besar seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat, terutama untuk jenis “tile” atau ubin, karena didukung oleh pertumbuhan pembangunan baik properti maupun perumahan.

Menperin juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan strategi kebijakan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan mendorong terjaminnya kontinuitas pasokan gas dengan harga yang kompetitif, penguasaan teknologi dan fabrikasi, serta meningkatkan promosi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku tidak ada masalah di dalam kebijakan impor gula. Sampai saat ini dirinya tidak melihat adanya indikasi potensi kerugian negara.

“Tidak ada cerita itu (kerugian negara),” tegas Sofyan di pelataran gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Menko Perekonomian untuk memperbaiki kebijakan terkait impor tersebut. Perbaikan itu dilakukan sesuai dengan tugas pencegahan KPK.

“Nggak ada apa-apa, ini cerita tentang perbaikan kebijakan. Kan KPK melakukan beberapa kajian produk yang penting,” jelasnya.

Untuk itulah, KPK mengundang beberapa kementerian untuk melakukan kajian.

“Jadi KPK adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem,” tukasnya.

Seperti diketahui, hari ini Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, serta Irjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, melakukan pertemuan untuk membahas hasil kajian KPK perihal kebijakan impor gula.

Sebelumnya, pada 2012 permasalahan mengenai kasus pajak impor gula memang sempat mencuat. Kasus itu sendiri dilaporkan oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ke KPK.

Ketika itu, Bambang Widjojanto yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan, pihaknya akan mendalami terkait kasus yang diduga menyeret nama mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan wakilnya Bayu Krisnamukti tersebut.

“(Kasus) Impor gula, saya belum tahu soal itu. Kasih kesempatan saya akan tanyakan dan diskusi,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, jika laporan tersebut masuk ke KPK, maka kewajiban lembaga pemberantasan korupsi untuk menelusurinya.
“Kalau sudah dapat (pengumpulan bahan keterangan) memang layak dipublikasikan,” jelasnya.

Untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, KPK terlebih dahulu akan melakukan kajian. Berikutnya, jika ditemukan keterangan yang belum lengkap, maka akan dikembalikan pihak pelapor.

Lalu langkah lanjutannya akan kembali dilakukan kajian sebelum dinaikkan statusnya menjadi penyelidikan berdasarkan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ekonom dari Universitas Katolik Widaya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan Bank Indonesia perlu melakukan intervensi guna mengendalikan tingginya permintaan dolar AS yang menjadi pemicu terjadinya pelemahan nilai mata uang rupiah.

“Fluktuasi harga barang di pasar terjadi karena adanya ‘supply and demand’, sementara dalam konteks nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, demand dolarnya lebih besar dari pada supply, sehingga perlu adanya intervensi dari BI sebagai bank sentral,” katanya di Kupang, Kamis (19/3)

Dekan Fakultas Eknomi Unwira Kupang mengatakan hal tersebut ketika ditanya soal solusi efektif yang perlu dilakukan pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang hingga saat ini masih bertengger di posisi Rp13.000 lebih.

Langoday mengatakan nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta, Kamis pagi, bergerak menguat sebesar 116 poin menjadi Rp13.039 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.155 per dolar AS.

Dolar AS jatuh setelah Bank Sentral AS (The Fed) memberikan sinyal belum akan menaikkan suku bunga lebih cepat, sehingga memberikan momentum bagi mata uang utama dunia, termasuk rupiah bergerak menguat.

Menurut Langoday, intervensi yang dilakukan oleh BI sebagai topangan bagi mata uang rupiah untuk bergerak melanjutkan penguatan lebih tinggi terhadap dolar AS. Dengan demikian, tambahnya, rupiah yang jauh dari nilai fundamentalnya kembali menikmati momentum penguatan.

Selain intervensi berupa membatasi masuknya dolar AS ke pasaran, BI juga harus memperkuat cadangan devisa untuk mencegah permainan para spekulan di pasar valuta asing yang memanfaatkan kondisi pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. “Spekulan di pasar modal Indonesia masih cukup banyak sehingga mempengaruhi kondisi bursa jangka pendek,” katanya.

Selain aksi dari BI untuk melakukan intervensi, pemerintah harus memiliki cadangan devisa khususnya dolar, sehingga saat terjadi depresiasi, bisa dengan mudah mengantisipasinya. Menurut dia, nilai kurs rupiah terhadap dolar AS bisa diturunkan sampai posisi Rp10.500 per dolar, jika ada cadangan devisa dolar yang mencapai miliara untuk melakukan operasi pasar.

Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki cadangan sebesar itu, seperti Yuan (mata uang Tiongkok) yang kembali stabil hanya karena cadangan devisa dolar mereka sangat banyak dengan dukungan produk ekspor global mereka yang merajai dunia saat ini. Itu artinya, kata Langoday, produk industri mereka memiliki keunggulan bersaing sangat tinggi di dunia.

“Jangan salahkan faktor pasar atau resiko sistematis untuk pelemahan rupiah saat ini, tapi salahkan faktor resiko unik atau resiko faktor fundamental ekonomi kita yang tidak berorientasi ekspor,” ujarnya.

“Coba anda bayangkan, dulu kita impor barang-barang mewah. Tapi sekarang kita impor bahan-bahan pokok. Ketika dolar AS naik masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan pelemahan rupiah menyebabkan kesenjangan semakin melebar, karena biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan bertambah meningkat. “Karena itu, intervensi dari BI sangat diperlukan untuk menguatkan nilai rupiah terhadap dolar AS, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap mata uang rupiah,” demikian Thomas Ola Langoday.

Artikel ini ditulis oleh: