Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, meminta pihak Imigrasi memperketat pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia yang akan pergi ke Timur Tengah, khususnya Turki.
“Ini bukan berarti kami melarang orang bepergian untuk belajar, termasuk ke negara-negara Timur Tengah,” kata dia di Yogyakarta, Senin (9/3).
Dia pun meminta terkait dengan indikasi warga negara Indonesia yang bergerak ke arah Irak harus diperiksa, untuk mengantisipasi kembali munculnya WNI yang bergabung dengan ISIS.
Menurut dia, pihak Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini telah memiliki data-data warga negara yang memiliki indikasi rentan akan bergabung dengan ISIS.
“Data itu selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk pencegahan,” kata dia.
Sesuai pengamatan BIN, dia mengatakan, di Indonesia hingga saat ini memang masih ada jaringan militan lokal yang memiliki kaitan dengan jaringan militan internasional. “Memang masih ada (kelompok militan), khususnya di Bima dan Poso,” kata dia.
Mengenai 16 WNI asal Surabaya dan Solo yang diduga hilang di Turki karena bergabung dengan jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dia mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Turki.
“Dari laporan Kedutaan Indonesia di Turki, memang diduga ke arah sana (bergabung dengan ISIS).”
Menurut Tedjo, akan ada tindakan hukum apabila 16 WNI yang diduga bergabung dengan ISIS tersebut kembali ke Indonesia. “Tentu nanti kami akan ada tindakan hukum,” kata dia.
Sebelumnya, sebanyak 16 WNI dilaporkan hilang di Turki sewaktu berwisata, namun rumor yang beredar menyebutkan mereka kemungkinan bergabung ISIS mengingat Turki berbatasan dengan Irak dan Suriah yang wilayahnya dikuasai ISIS.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Perselisihan dualisme kepengurusan Partai Golkar antar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono terus memanas.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengingatkan agar kelompok Agung Laksono Cs tidak melakukan pergantian terhadap dirinya (ketua DPR) dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Sebab, keberadaannya bukan lagi mewakil partai melainkan DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia.
“Kita harapkan tidak ya, karena saya tidak berdiri pada satu kelompok tapi sebagai keluarga besar DPR untuk Indonesia, meskipun ngga bisa lepas bahwa saya jadi ketua dari partai. Tapi sebagai kader tentu sebagai kandidat saya akan ikuti AD/ART dan tata tertib,” ucap Setya, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/3).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu berharap jika perseteruan dua kubu ini dapat selesai dengan baik. Dirinya menegaskan akan mengikuti apapun keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.
“Kita harapkan semuanya berjalan secara baik sebagai kader Golkar akan ikuti apa-apa yang akan dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
Sebelumnya, kubu Munas Jakarta mengklaim sebagai munas yang sah berdasarkan keputusan majelis Mahkamah Partai Golkar (MPG) dan akan merombak struktur fraksi beringin di DPR RI termasuk ketua DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir, mendukung wacana yang digagas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai anggaran Rp1 triliun dari APBN untuk partai politik.
“Gagasan Mendagri itu bagus dan perlu didukung untuk meningkatkan kualitas partai politik, calon kepala daerah dan dalam jangka panjang akan menekan korupsi,” kata Nanat Fatah Natsir di Jakarta, Senin (9/3).
Dia menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah dan politisi disebabkan partai politik tidak memiliki dana untuk melakukan pembinaan kader dan menggerakkan mesin partai.
Akibatnya, ketika berkuasa dan mendapat jabatan di pemerintahan dan lembaga legislatif, kepala daerah dan legislator melakukan korupsi dan disetorkan ke partai politik untuk membiayai partai politik.
“Saya juga mendukung bila calon kepala daerah diberi anggaran dari pemerintah untuk membiayai kampanyenya. Dengan begitu akan muncul calon yang berkualitas, meskipun tidak kaya, dan tidak ada beban mengembalikan dana kampanyenya,” tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.
“Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan,” katanya.
Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional.

Artikel ini ditulis oleh: