Jakarta, Aktual.co — Terdakwa kasus suap sengketa Pilkada kota Palembang, Romi Herton dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hal itu lantaran, Majelis Hakim tidak sependapat dengan sangkakan JPU KPK.
Hakim Anggota Supriyono mengatakan, uang suap yang diberikan Romi kepada Hakim Panel, Akil Muchtar, tidak mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan dia dalam sengketa Pilkada kota Palembang.
Menurut Majelis Hakim, walaupun terdakwa tidak memberikan suap, hasil dari perhitungan suara ulang di lima Daerah Pemilihan (Dapil) tetap akan berpihak kepada pasangan Romi Herton dan Hartono Joyo.
“Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU KPK. Tidak ada kaitan secara langsung apakah suap yang dilakukan oleh terdakwa adalah satu kehendak atau niat. Putusan itu (kemenangan Romi) sesuai dengan hasil MK ketika menghitung suara ulang di lima Dapil yang dipermasalahkan,” kata Supriyono saat sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/3).
Selain itu, Majelis Hakim juga melenyapkan tuntutan pencabutan hak politik yang dilayangkan JPU KPK terhadap Romi Herton. Menurut Majelis Hakim, JPU KPK tidak bisa memaparkan secara jelas mengenai pencabutan hak tersebut.
“Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK tentang pencabutan hak memilih dan dipilih. Tidak jelas apa hak apa yang di cabut,” kata dia.
Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya, JPU KPK menuntut Romi dengan hukuman penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta subsider lima bulan kurungan.
Namun, pada sidang vonisnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijatuhi sanksi yang lebih rendah yakni hukuman enam tahun penjara dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Centre For Budget Analysis (CAB), Uchok Sky Khadafi, tidak sependapat dengan wacana yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait dana Rp1 triliun yang diberikan kepada partai politik (Parpol).
Pasalnya, besar kemungkinan jika dana sebesar itu akan menjadi bancakan oleh para politisi partai.
“Dulu, sebelum KPK dilemahkan, sangat setuju sekali bila partai mendapat 1 Triliun. Tapi saat ini harus ditolak. Karena, satu triliun bisa menjadi bancakan bagi partai karena lemahnya pengawasan dari KPK,” kata Uchok, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (9/3).
Selain itu, dana sebesar Rp1 triliun lebih baik digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, daripada uang yang keluar dari APBN jatuh kepada politisi.
“Karena saat ini partai bukan milik rakyat tapi milik pimpinan partai sebagai komisaris utama,”
“Untuk memberikan satu triliun, saya kira harusa diperbaiki dulu management partainya. Dari partai keluarga harus menjadi partai milik publik. Dan Dana satu triliun ini, belum ada jaminan kader partai tidak korupsi, sehingga tidak pantes dari APBN,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang