13 April 2026
Beranda blog Halaman 37915

KPI Kecam Ahok Bicara Kasar di Televisi

Jakarta, Aktual.co —Komisi Penyiaran Indonesia mengecam sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melontarkan kata-kata kasar saat tampil live di stasiun televisi KompasTV, Selasa (17/3) lalu.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bidang pengawasan isi siaran,  Agatha Lily mengatakan lembaganya mengecam pejabat publik bicara kata-kata kotor dan kasar di televisi yang menggunakan frekuensi milik publik.
“Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang, juga disaksikan anak-anak dan remaja, Ini bisa menjadi contoh buruk,” ujar Agatha, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3).
Diakui dia, kasus seperti ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, di mana ada pejabat berbicara sangat kasar seperti itu di lembaga penyiaran.
Sebagai seorang pejabat perilaku dan tutur kata harapannya menjadi tauladan bagi masyarakat. Karena itu, ujar Agatha, kasus Ahok ini menjadi lebih berat karena mengemban tanggung jawab yang lebih berat pada masyarakat yang dipimpinnya. “Jadi penggunaan kata-kata dan bahasa tidak bisa sembarangan terutama di ruang publik” ucap dia.
Menurut dia, kasus ini harus jadi pembelajaran bagi lembaga penyiaran jika akan mengundang seorang pejabat atau narasumber menjadi pembicara di salah satu acara serta memperhitungkan kemungkinan tersiarkannya kata-kata tak pantas di ruang publik.
“Bagaimana kalau anak remaja melihat sikap pejabat publiknya berbicara seperti itu, lalu dianggap sebagai hal yang lumrah dan kemudian mencontohnya. Akan seperti apa  generasi mendatang kita? Bahkan dengan Ahok berbicara dengan pilihan kata ‘gue-elu’ di televisi saja oleh sebagian masyarakat dinilai tidak elok dan tidak nyaman didengar. Apalagi menggunakan kata kata kasar seperti yang diucapkan Ahok,” kata dia.
Sambung dia, lembaga penyiaran harusnya selektif memilih narasumber dan tidak membiarkan seorang pejabat publik berbicara dengan bahasa yang tidak pantas dan kasar secara live.
Lanjut Agatha, kalau di luar negeri, sebutlah Amerika, kata-kata seperti yang diucapkan Ahok sudah masuk kategori ‘Seven Dirty Word’ yang dilarang diucapkan di lembaga penyiaran. Terlebih di Indonesia yang sarat budaya ketimuran, keramahan dan menjunjung sopan santun dan etika.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Minta Pemerintah Jelaskan Nomenklatur Wakil Panglima TNI

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait rencana jabatan nomenklatur wakil panglima TNI.
“Dahulu memang ada wakil panglima TNI sehingga itu bukan wacana baru, namun dalam kondisi saat ini perlu penjelasan mengapa diperlukan wakil panglima TNI,” kata Fadli, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (19/3).
Selama ini nomenklatur di institusi TNI sudah cukup sehingga tidak diperlukan posisi wakil panglima TNI. Hal ini agar tidak muncul sikap ragu, agar tidak ada penambahan jabatan baru yang kaitannya dengan anggaran.
“Namun kalau diperlukan jabatan itu (wakil panglima TNI) maka perlu penjelasan yang saat ini belum diberikan pemerintah,” ujarnya.
Fadli menilai selama ini fungsi dan tugas TNI sudah berjalan relatif baik kecuali alasan pembentukan posisi wakil panglima TNI untuk membesarkan pasukan, dan penambahan alat utama sistem senjata.
Apabila alasan yang diberikan pemerintah masuk akal maka kebijakan itu tidak akan dipersoalkan.
“Kami harap ada penjelasan sehingga bukan hanya penciptaan nomenklatur.”

Artikel ini ditulis oleh:

Dua Menteri Jokowi Temui KPK Bahas Pangan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan yang tiba pukul 13.08 WIB mengaku akan membicarakan sejumlah proyek pangan di Indonesia.
Sofyan yang datang dengan mengenakan baju batik dan celana hitam mengaku, pokok pembicarakan akan membahas penyamaan persepsi mengenai salah satu proyek.
“Kick of meeting tentang apa gitu, kalau tidak salah soal gula,” ujar Sofyan di pelataran gedung KPK, Kamis (19/3).
Meski begitu, ketika ditanya apakah dalam pertemuan nanti akan dibahas masalah kenaikan harga beras, Sofyan belum bisa memastikan hal tersebut. “Belum tahu nanti kalau sudah selesai, kita kasih tahu ya.”
Menteri Perindustrian Saleh Husin yang datang lebih awal mengatakan, secara garis besar agenda yang dibahas adalah mengenai masalah pangan. “Kick of meeting pangan,” kata Saleh.
Seperti diketahui, masyarakat Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan persoalan tingginya harga bahan pokok, terutama beras. Melambungkan harga beras diduga akibat permainan mafia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Menkeu Bambang Lantik dan Rombak Eselon I dan II Kemenkeu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro hari ini melantik pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan tersebut dilakukan karena adanya perubahan nomenklautur di lingkungan Kemenkeu.

Pejabat eselon I yang dilantik yaitu Robet Pakpahan sebagai Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko, dan Langgeng Subur sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekjen Kemenkeu. Selain itu, terdapat juga dua pejabat eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang dilantik, serta 30 pejabat eselon II Ditjen Bea dan Cukai yang mengalami perombakan.

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang juga saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya,” demikian kutipan sumpah yang dibacakan Bambang dan diikuti oleh pejabat yang dilantik di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Kamis (19/3).

Untuk diketahui, pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan yang dilantik yaitu I Nengah Gradug sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN NTT dan Usdek Rahyono sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Maluku.

Sedangkan ketiga-puluh pejabat eselon II Ditjen Bea dan Cukai yang mengalami perombakan adalah:
1.Kushari Suprianto sebagai Sekditjen
2.Supraptono sebagai Direktur Teknis Kepabeanan
3.Kukuh Sumardono Basuki sebagai Direktur Fasilitas Kepabenan
4.Harry Mulya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan
5.Muhammad Sigit sebagai Direktur Audit
6.Robert Leonard Marbun sebagai Direktur Direktur Kepabeanan Internasional
7. Heru Pambudi sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
8. Bahaduri Wijayanta Bekti sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
9. Erwin Situmorang sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanandan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
10. Sugeng Apriyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
11. Mochammad Agus Rofiudin sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
12. Saipullah Nasution sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
13. Iyan Rubiyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
14. Robi Toni sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat
15. Parjiya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
16. Mohammad Aflah Farobi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan
17. Hary Budi Wicaksono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten
18. Oza Olavia sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
19. Marisi Zainuddin Sitohang sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar
20. Untung Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DI Yogya
21. Rahmat Subagio sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I
22. Decy Arifinsjah sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II
23. Syarif Hidayat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT.
24. Nirwala Dwi Heryanto sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat,
25. Yusmariza sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.
26. Azhar Rasyidi sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai
27. Hendra Pramono sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat
28. R. Fadjar Donny Tjahyadi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok
29. Nugroho Wahyu Widodo sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
30. Dwijo Muryono sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

Artikel ini ditulis oleh:

Pertamina Terima Kapal Buatan PAL Senilai USD24 Juta

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) kembali menambah kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) buatan PT PAL. Kapal tersebut bernama White Oil Tanker dan berkapasitas 17,500 long ton deadweight (LTDW).

Kapal ke-2 yang dibangun oleh PAL ini merupakan sister ship dari kapal Pagerungan yang telah diserahterimakan ke Pertamina pada 12 November 2014. Kapal Pangkalan Brandan menjadi kapal milik Pertamina yang ke-69 dari total 200-an kapal yang dioperasikan dalam menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, kontrak pembangunan kapal Pangkalan Brandan ini ditandatangani dengan total investasi sekitar US$24 juta. Commissioning telah sukses dilakukan pada 9-12 Februari 2015.

“Pertamina dalam waktu tiga bulan ke-depan akan maksimalkan performa kapal untuk mendistribusikan minyak olahan Pertamina dan secara bersamaan melakukan persiapan pemenuhan regulasi atau administrasi yang dipersyaratkan Terminal Approval sebelum melakukan trading out,” kata Bambang dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (18/3).

Menurutnya, utilisasi kapal ini akan digunakan untuk alokasi pengiriman BBM dari atau ke Pelabuhan Balongan atau Tuban atau Tanjung Wangi dan depot wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

“Komitmen untuk turut serta membangun industry maritime nasional telah kami buktikan sekali lagi dengan dilakukannya serah terima kapal Pangkalan Brandan ini. Pelaku bisnis maritim di Indonesia tentu sudah mengerti dan paham kesulitan melakukan investasi pembangunan kapalbaru di galangan dalam negeri, namun sekali lagi Pertamina menyerap semua potensi dan kendala tersebut dengan satu tujuan, Pertamina maju bersama industry maritime nasional,” ungkap Bambang.

Menurutnya, keputusan manajemen Pertamina dalam pengembangan usaha penguatan armada milik diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi biaya transportasi migas sehingga dapat memberikan margin lebih baik bagi perusahaan.

“Total biaya transportasi menjadi salah satu andalan Pertamina dalam persaingan global di bisnis hilir migas,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Imigrasi Persulit WNI Soal Nama, DPR: Dapat Picu Kemarahan Rakyat Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Perlakuan Imigrasi bandara Soekarno Hatta yang mempersulit  sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin keluar negeri, lantaran menggunakan nama Muhammad dan Ali, mendapat kritik keras dari parlemen.
Pasalnya, para calon penumpang tidak bisa daftar autogate di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Kalau benar ada kebijakan yang memperlakukan Warga Negara Indonesia dengan nama Muhammad, Ahmad atau Ali, tidak bisa menggunakan autogate imigrasi, maka ini persoalan serius,” kata Politisi PPP Arsul Sani, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (19/3).
“Artinya, Ditjen Imigrasi telah melakukan diskriminasi terhadap WNI yang hendak bepergian keluar negeri. Lebih dari itu, kebijakan seperti itu mengandung unsur SARA, karenanya harus dihentikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambung Arsul, fraksi PPP di Komisi III DPR RI akan mempertanyakan dan meminta kebijakan tersebut segera dicabut. Sebab, perlakuan seperti itu dapat menyulut kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia.
“‎Di Inggris saja yang umat Islamnya hanya minoritas tidak menerapkan kebijakan seperti itu terhadap warga negaranya yang muslim dan ada nama Muhammad, Ali atau Ahmad dalam passportnya,” tandas dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain