Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.
“Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (19/3).
Rumus penentuan pembatasan dana pilkada juga akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan perhitungan yang tepat.
Hingga kini, rumus yang akan diajukan adalah jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana pengeluaran untuk pilkada oleh calon kepala daerah.
“Hingga kini rumusnya masih jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dan dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana,” kata dia.
Terkait pembatasan dana pengeluaran pilkada yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingankan pilkada sebelumnya, hal tersebut tergantung pada indeks biaya di daerah yang berbeda-beda.
Sebelumnya, Perludem menyatakan pembatasan pengeluaran dana yang ditetapkan KPU belum membatasi karena rumus rancangan peraturan KPU Dana Kampanye masih menghasilkan jumlah sangat besar.
Dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana pilkada yang besar, Perludem meminta KPU mengubah rumus untuk menentukan angka yang tepat. Sementara Perludem mengusulkan KPU menggunakan basis kepadatan penduduk karena sudah mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah serta memakai standar biaya daerah kegiatan berdasar Kementerian Keuangan dengan menggunakan standar berbeda untuk setiap daerah.
Pembatasan dana pengeluaran pilkada dilakukan berdasar pasal 74 ayat (9) yang bertujuan menjaga pasangan calon terpilih mengutamakan kepentingan pemilih daripada penyumbang serta menghindari pemborosan dana untuk kampanye.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Republik Indonesia membahas nasib terkait 16 warga negara Indonesia yang diduga datang ke Turki untuk bergabung dengan negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
“Kami sudah berbicara dengan Turki,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/3).
Pihak yang bisa mencegah agar tidak ada orang yang masuk ke Suriah adalah otoritas Turki, namun hal tersebut juga mengalami kesukaran karena banyaknya turis yang ada di negara tersebut.
JK mengemukakan bahwa ada kemungkinan bahwa ke-16 WNI yang masuk ke Turki belum tentu memiliki keinginan untuk bergabung dengan ISIS yang ada di Suriah.
Saat lawatannya di Jepang, JK juga mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Turki bekerjasama dalam mengatasi radikalisasi agama terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan ISIS.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dinilai sebagai momentum baik bagi pemerintah untuk dalam meningkatkan perekonomian nasional. 
Dalam hal ini termasuk jugamendorong produk ekspor dan menekan import nasional.
“Ini bisa menjadi faktor pendorong untuk ekspor sangat tinggi non mouturial pelemahan rupiah. Kemudian, kondisi sekarang bisa mendorong impor barier penghambat impor, pelemahan ini bukan negara, yang dibutuhkan adalah pelaku rupiah harusnya stabil,” ucap Johnny, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/3).
Anggota Komisi XI DPR ini berharap agar para analis dan ekonom tidak membuat pernyataan yang membuat panik masyarakat atas kondisi pelemahan rupiah. menurutnya, pelemahan rupiah tidak terjadi di era Presiden Jokowi saja.
Tidak hanya itu, Jhonny mengklaim penguatan dollar ini juga tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, namun hampir semua negara juga merasakan imbasnya.
“Pelemahan hampir semua mata uang Paket 6 ekonomi yang mendorong. kebijakan itu diantisipasi oleh pasar agar tetap menjaga,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang