16 April 2026
Beranda blog Halaman 37935

Komisi VI: Sinergi BUMN dari Pusat Hingga Daerah Mutlak

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengharapkan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari pusat hingga ke daerah sesuatu yang mutlak.

“Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN pada hakekatnya sebagai stimulus untuk membantu pengusaha kecil. Tidak boleh hanya dinikmati pengusaha kalangan menengah,” kata Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan di Kendari, Rabu (18/3).

Komisi VI yang menjadi mitra BUMN, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam kunjungan kerja di Kendari menyelesaikan sejumlah agenda. Komisi pimpinan Achmad Hafis Tohir menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah Sultra, mengunjungi pelabuhan Nusantara Kendari, PLTU Nii Tanasa, Dekranasda dan melakukan rapat bersama sejumlah BUMN.

Di Sultra, kata Nasim yang juga politisi PKB, diperlukan forum BUMN untuk mendorong pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor wisata, pertanian, perikanan dan industri rumah tangga. “Di daerah pemilihan saya Kabupaten Wonosobo dan Bondowoso, Jawa Timur telah membentuk forum BUMN sebagai sarana menyatukan persepsi untuk mendukung pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia berharap metode penyatuan BUMN untuk mendukung kiprah pelaku usaha kecil dapat diterapkan di Sultra karena terbukti mengatasi kendala permodalan. “Wakil rakyat di DPR RI harus berpikir untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh saya hanya memikirkan rakyat Situbondo dan Bondowoso tetapi rakyat Indonesia,” kata Nasim.

Oleh karena itu, kata dia, ide pembentukan forum BUMN yang bersinergi hingga ke daerah-daerah akan akan didiskusikan pada rapat dengar pendapat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nama Muhammad dan Ali Sulit Keluar Bandara, DPR: Itu Sudah SARA

Jakarta, Aktual.co — Pemilik paspor dengan nama Muhammad dan Ali yang dipersulit masuk autogate Imigrasi Bandara Soekarno menuai persepsi miring dari sejumlah kalangan.
Meskipun dibantah oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM bahwa ada kebijakan pengetatan atau mempersulit pemberian izin ke luar negeri pemilik paspor yang bernama Muhammad dan Ali saat pemeriksaan di Bandara.
“Semua orang bisa ke luar negeri dengan pemeriksaan autogate asal memenuhi persyaratan,” jelas Kabag Huma Ditjen Imigrasi, Heriyanto saat dihubungi, Rabu (18/3).
Menanggapi hal itu, Muhammad Toha anggota Komisi V DPR RI mengatakan jika benar ada kebijakan men-screening orang yang bernama Muhammad dan Ali agar diawasi ketat, ini merupakan kebijakan yang SARA.
“Kalau benar ada kebijakan ini, itu sudah SARA,” ucapnya saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3).
Seharusnya, lanjutnya, pemerintah jangan terlalu berlebihan untuk mewaspadai gerakan ISIS sampai-sampai mengawasi ketat orang yang nama awalnya Muhammad dan Ali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nia Daniati: Sebelum Syuting, Pergi ke Makam Alm Rinto Harahap

Jakarta, Aktual.co —Minimnya film untuk anak-anak, membuat Bintang Sinema Indonesia Production menggarap film terbarunya berjudul ‘Gelas-Gelas Kaca’.

Film yang terinspirasi lewat lagu lawas, yang diciptakan oleh alm Musisi Rinto Harahap berjudul ‘Gelas-gelas Kaca’ ini siap rilis di bulan April mendatang.

Kabarnya, penyanyi di lagu ini, Nia Daniati, pun ikut berperan dalam film tersebut. Bahkan usai penggarapan film tersebut, Pelantun lagu ‘Terlalu’ ini  berharap agar film perdananya ini bisa diterima masyarakat luas.

“Berharapnya film ini bisa digemari seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan bisa menjadi acuan semangat anak muda,” harap Nia kepada Aktual.co, ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/3) malam.

‪Tak hanya itu, persiapan menjelang  proses syuting film itu juga telah banyak dilakukan pelantun ‘Gelas-Gelas Kaca’. Bahkan, wanita berusia 50 tahun ini pun sempat mendatangi makam Rinto Harahap untuk meminta doa restunya.

‪”Iya tadi saya bersama tim film kami bersama-sama ke rumah Mbak Cindy, ada istri Bang Rinto. Tentunya kami meminta izin, kami berziarah, walaupun dia meninggal rohnya masih hidup, disitu kami mendoakan beliau. Agar beliau pun bahagia di alam sana. Dan semua mendoakan, dan support film ini,” urainya.

Di film yang disutradari oleh Benny N Hardjo ini juga mengajak beberapa bintang muda lainnya, seperti Dhara Idol, Cyndi Claudia Harahap dan beberapa pemain baru untuk berpartisipasi di dalamnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden: Pengelolaan SDA Belum Baik

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam selama ini belum berhasil mensejahterakan rakyat karena pengelolaannya yang belum baik dan akuntabel.
“Kita rasakan kegelisahan dan keprihatinan Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber alam tetapi kita belum mampu menyamai negara lain yang tidak punya sumber daya alam seperti kita,” kata Presiden saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis (19/3).
Presiden mencontohkan bila dibandingkan dengan Korea Selatan, baik dari sisi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi maka Indonesia bisa dikatakan tertinggal jauh padahal periode pembangunan ekonominya bisa dikatakan bersamaan memulainya.
“Misalkan Korea Selatan dan Indonesia, sama-sama tahun 1967. Dari data yang saya miliki GDP Korea Selatan saat itu 4,7 miliar dolar AS sementara Indonesia sudah 5,9 miliar dolar AS saat itu, berangkatnya sama-sama, kita lebih baik GDP kita,” katanya.
Namun bila dibandingkan saat ini, keadaan ekonomi maupun infrastruktur Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.
Presiden mencatat ada tiga momentum ekonomi yang disia-siakan selama ini, yang pertama saat harga minyak dunia tinggi pada dekade 1970, saat pemanfaatan hasil hutan dekade 1980 dan pada dekade 1990 hingga awal 2000 eksplorasi pertambangan umum.
“Kita gagal manfaatkan itu, tidak ada sesuatu yang kelihatan, padahal berapa miliar yang keluar,” kata Presiden.
Ditambahkan Kepala Negara,”yang lebih menyedihkan hasil tambang kita, batubara kita ekspor besar-besaran mendukung industrialisasi negara lain. Mereka produksi barangnya dan prihatinnya, barangnya kemudian masuk ke Indonesia dan kita membelinya.” Agar kegagalan itu tidak terulang lagi, Presiden meminta nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.
Presiden mengatakan sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan.
“Bangun sinergitas antarlembaga agar korupsi bisa kita hilangkan,” paparnya.
Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif,legislatif maupun yudikatif.
“Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi,” katanya.
“Kita sadari bersama memang masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kajati: Jateng Kantong Penyebaran ISIS

Semarang, Aktual.co — Jawa Tengah (Jateng) diindikasi menjadi salah satu kantong penyebaran jaringan Islamic State of Iraq anda Syria (ISIS).
Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Hartadi menanggapi hilangnya sejumlah warga Surakarta, Jateng yang diduga pergi ke Turki bergabung dengan gerakan radikal ISIS tersebut.
Hartadi mengatakan, guna antisipasi adanya ISIS perlu adanya pencegahan sebagai upaya waspada. “Sampai saat ini kita tetap mencegah adanya ISIS masuk ke Jateng. Mudah-mudahan tidak kesini,” kata Hartadi, Kamis (19/3).
Ia menyebutkan, informasi yang diterima ada warga Surakarta yang kebenaranya belum pasti. “Diketahui ada warga negara Indonesia yang ikut ditangkap dan ternyata dari Surakarta, Jateng, tapi kabar itu belum pasti ikut atau tidak tergabung dalam ISIS, masih belum jelas. Akan tetapi kita harus pro aktif untuk mencari informasi,” ungkapnya.
Adapun upaya pencegahan, yang dilakukan Hartadi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait dengan upaya deteksi. “Kami deteksi lewat bagian migrasi, perwakilan-perwakilan. Tapi sejauh ini belum ada,”ujarnya.
Hartadi menyampaikan, ada kemungkinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang gabung ISIS. Untuk itu, pihaknya menginstruksikan para kajari (Kejaksaan Negeri) di Jateng agar mencermati kondisi di masing-masing wilayah dan menindaklanjutinya.
“Mencermati situasi yang berkembang atas hilangnya sejumlah WNI dari Surakarta. Menurut informasi tidak menutup kemungkinan mereka bergabung dengan ISIS. Disampaikan agar kondisi itu dicermati dan diwaspadai adanya gerakan ISIS. Termasuk pengembangannya. Kita termasuk salah satu negara yang warga negara ada yang bergabung. Dibutuhkan kinerja bidang intelijen untuk memonitor perkembangannya,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat Curiga Ada ‘Mark Down’ di Turunnya Target Pendapatan DKI

Jakarta, Aktual.co —Pengamat anggaran politik Uchok Sky Khadafi menilai turunnya target pendapatan daerah di draf APBD DKI 2015 versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah tidak masuk akal.
“Saya curiga penurunan target pendapatan merupakan bentuk pelanggaran, dalam bentuk ‘mark down’ atau menurunkan anggaran,” ujar Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) ini, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (19/3) pagi.
Kecurigaan Uchok ada sebabnya. Mengingat di 2015 sektor-sektor penyumbang pendapatan DKI seperti pajak justru akan naik tarifnya. Seperti pajak kendaraan bermotor yang mulai Januari 2015 mengalami kenaikan tarif progresif. Yang tadinya 1,5 persen menjadi 2 persen. Juga pajak hiburan yang akan dinaikkan dari 20 persen menjadi 30 persen.
Belum lagi upaya mengintensifkan penerapan pajak online di sektor hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Dimana Ahok akhir Januari lalu menargetkan jumlah pajak online akan menyasar 10.951 wajib pajak, dari hanya 4.690 wajib pajak di 2014.
Kalaupun dalih dari Pemprov DKI menurunkan target adalah agar nantinya realisasi pendapatan bisa melebihi target, menurut dia juga tetap tak bisa dibenarkan. Mengingat Pemprov DKI menetapkan total APBD yang lebih tinggi dibanding 2014. “Jadi bagaimana mungkin malah jadi turun target pendapatannya?” ucap dia. Target Pendapatan Daerah DKI di draf  (APBD) 2015 ‘versi’ Ahok diketahui jadi salah satu item yang dapat catatan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Evaluasi Kemendagri menyoal turunnya target pendapatan daerah tahun 2015 di bawah pemerintahan Ahok sebesar 1,94 persen, dibanding target item serupa di APBD-Perubahan 2014. Yakni dari Rp65 triliun lebih di APBD-P 2014 menjadi Rp63 triliun lebih di draf APBD 2015, atau turun sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Dalam evaluasinya, Kemendagri pun meminta Ahok harus melakukan  prognosis (analisis ke depan) target pendapatan secara lebih akurat, sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perudang-undangan.
Di situ juga tertulis, Pemprov DKI harus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional serta daerah yang dapat mempengaruhi realitas pendapatan. Mengingat pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Jakarta.
Adapun pendapatan daerah didapat dari pendapatan asli daerah Rp45 triliun lebih, dana perimbangan Rp 11,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7 triliun lebih. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain