Jakarta, Aktual.co — Korban erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan lahan untuk berladang.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait lahan itu, karena ini adalah prioritas nasional,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi hunian tetap korban erupsi Sinabung di desa Siosar, Kabanjahe, Rabu (18/3).

Mensos meninjau lokasi hunian tetap tersebut dan berdialog dengan warga. Dalam dialog tersebut terungkap bahwa warga belum menempati hunian tersebut karena tidak memiliki lahan untuk berladang.

Sebagian besar warga korban erupsi Sinabung bermatapencarian sebagai peladang dan hasil-hasil kebun mereka memasok kebutuhan sayur serta buah bagi warga di Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Untuk itu Mensos berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan menurut dia pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan seluas 416 hektare dimana 30 hektare diantaranya untuk ladang bagi warga desa tersebut.

Sebanyak 50 unit hunian tetap sudah dibangun pemerintah di desa Siosar dan akan dibangun lagi sebanyak 375 hunian tetap.

Lebih lanjut mensos mengatakan, bagi yang membutuhkan pelatihan keterampilan akan difasilitasi jika disiapkan tempat untuk kegiatan tersebut.

Pada peninjauan tersebut, mensos juga memberikan bantuan kepada korban erupsi Sinabung berupa peralatan dapur seperti kompor, tikar, matras, selimut dan lain sebagainya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Agama meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memblokir situs nikah siri dalam jaringan (daring/online) yang belakangan meresahkan masyarakat.

“Kami sudah melayangkan surat untuk meminta Kominfo agar memblokir situs nikah siri ‘online’,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin di Jakarta, Rabu (18/3).

Menurut Machasin, nikah siri daring memiliki kesamaan dengan nikah siri pada umumnya yaitu tidak menyertakan pencatatan negara dalam proses pernikahan tersebut. Dengan mekanisme dalam jaringan yang menawarkan kemudahan nikah siri maka berpotensi semakin menyuburkan pernikahan di bawah tangan.

Nikah siri dalam jaringan, kata dia, juga memiliki potensi besar dalam merugikan perempuan karena kebanyakan kaum hawa menjadi pihak yang lemah secara budaya dan ekonomi. Lewat celah tersebut sering dimanfaatkan oleh kaum adam untuk melakukan nikah secara sembunyi-sembunyi terutama mereka yang memiliki uang, kekuasaan dan tentu saja kesempatan.

Terdapat juga kecenderungan dari laki-laki yang sengaja merahasiakan perkawinannya agar aman dari berbagai persoalan. Di antaranya seperti menghindari sanksi sosial karena menikah lagi atau mereka yang sembunyi-sembunyi nikah agar tidak diketahui pihak atasan tempatnya bekerja.

Maka dari itu, dia meminta masyarakat agar tidak terpancing menggunakan jasa nikah siri dalam jaringan karena itu karena sama saja dengan merendahkan kaum perempuan. Meski begitu, dia tidak menyalahkan mereka yang melakukan nikah siri konvensional ataupun online. Tetapi mereka akan menanggung sendiri risiko dari pernikahan secara sembunyi-sembunyi tersebut.

Muchtar Ali, direktur Utusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag mengatakan pihaknya juga menempuh upaya hukum dalam melampirkan layanan online nikah siri ke polisi. Terkait penanggulangan lebih lanjut dia serahkan kepada polisi.

Muchtar mengatakan masyarakat sejatinya direpotkan oleh nikah siri termasuk biayanya sekitar Rp2,5 juta.

Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dikatakannya telah menyediakan kemudahan layanan nikah resmi tanpa dipungut biaya jika dilakukan di KUA. Sedangkan jika diadakan di luar KUA dikenai biaya Rp600 ribu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid