Jakarta, Aktual.co —Target Pendapatan Daerah DKI di draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 ‘versi’ Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi salah satu item yang dapat catatan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Evaluasi Kemendagri menyoal turunnya target pendapatan daerah tahun 2015 di bawah pemerintahan Ahok sebesar 1,94 persen, dibanding target item serupa di APBD-Perubahan 2014. Yakni dari Rp65 triliun lebih di APBD-P 2014 menjadi Rp63 triliun lebih di draf APBD 2015, atau turun sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Dalam evaluasinya, Kemendagri pun meminta Ahok harus melakukan  prognosis (analisis ke depan) target pendapatan secara lebih akurat, sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perudang-undangan.
Di situ juga tertulis, Pemprov DKI harus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional serta daerah yang dapat mempengaruhi realitas pendapatan. Mengingat pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Jakarta.
Adapun pendapatan daerah didapat dari pendapatan asli daerah Rp45 triliun lebih, dana perimbangan Rp 11,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7 triliun lebih. 
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rapat pembahasan draft RAPBD DKI tahun 2015 hasil evaluasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akhirnya digelar.
Di rapat itu, Pemprov DKI bersama masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)‎ dicecar tim Banggar DPRD DKI mengenai draft RAPBD tahun 2015 yang telah dievaluasi Kemendagri.
Kepala Dinas hingga Walikota memaparkan usulan program dan kegiatan dalam dokumen RAPBD DKI tahun 2015 yang dikoreksi Kemendagri. Antara lain perbaikan nomenklatur kegiatan, kode rekening dan pengurangan anggaran.
“‎Hasil evaluasi Kemendagri untuk Dinas Tata Air, rinciannya 10 perbaikan nomenklatur, penjelasan 43 kegiatan sampai dengan pengurangan anggaran enam kegiatan,” kata Agus Priyono, Kepala Dinas Tata Air DKI di Kompleks DPRD DKI, Rabu (18/3).
Penjelasan serupa juga dipaparkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji terkait program dan kegiatan jajarannya di dalam draft RAPBD DKI tahun 2015 yang dikoreksi pihak Kemendagri.
“‎Dari hasil evaluasi Kemendagri, ada 103 kegiatan kita yang dikoreksi. Paling banyak pengurangan alat untuk pengalihan rehabilitasi gedung sekolah yang totalnya ada 44 kegiatan,” jelasnya.
Ika melanjutkan, di dalam draft RAPBD DKI, juga ada empat kegiatan dalam bentuk pembangunan gedung kebudayaan dan gedung kesehatan yang dikoreksi. Koreksi lainnya seperti perubahan kode rekening dari belanja modal menjadi belanja yang diserahkan ke pihak ketiga.
“Yang juga dikoreksi selanjutnya yakni perubahan nomenklatur‎ kegiatan,” sambungnya.
‎Hasil evaluasi Kemendagri terhadap draft RAPBD DKI tahun 2015 dilanjutkan dengan penjelasan dari Kepala Dinas Kebersihan DKI, Saptastri Ediningtyas.
“Dinas Kebersihan sudah memperbaiki koreksi dari Kemendagri. Totalnya ada 48 catatan yang rata-rata perubahan ‎nomenklatur, penambahan informasi dan ada untuk efisiensi. Yang untuk penambahan efisiensi, kita tetap mengusulkan petugas lapangan dapat BPJS Tenaga Kerja (TK),” bebernya.
‎Penjelasan draft RAPBD DKI 2015 hasil evaluasi dari Kemendagri disambung penjabaran dari Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi yang mengeluh kecilnya anggaran di jajarannya sebesar Rp131 miliar.
“Kita mengusulkan 20 kegiatan dengan 140 rincian. Jumlah anggaran kita kecil cuma Rp131 miliar, tapi kegiatannya rame betul. Termasuk rehab gedung kantor kelurahan dan kecamatan. Masih besaran anggaran Suku Dinas (Sudin)‎,” ucapnya.
Anas mengungkapkan, ‎dari usulan anggaran itu, ada empat kegiatan yang dievaluasi Kemendagri, seperti perubahan nomenklatur dan perubahan judul kegiatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid