Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37945

IHSG Ditutup Melemah 20,85 Poin

Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah sebesar 20,85 poin atau 0,38 persen menjadi 5.418,3. Sementara kelompok 45 saham unggulan (indeks LQ45) mengalami pelemahan 1,97 poin (0,21 persen) ke level 943,01.

“IHSG sedang berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan melemah menjelang pengumuman hasil rapat FOMC (Federal Open Market Committee) yang sedianya akan dirilis pada Kamis (19/3) dini hari nanti,” kata Analis Asjaya Indosurya Securities William Suryawijaya di Jakarta, Rabu (18/3).

Ia mengatakan bahwa belum adanya kepastian rencana the Fed untuk menaikan suku bunganya masih membayangi pasar saham domestik, namun hal itu diperkirakan hanya bersifat sementara seiring pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia.

“Sentimen kenaikan suku bunga Amerika Serikat akan diimbangi oleh kebijakan pemerintah Indonesia, sentimen domestik cenderung bersifat jangka panjang bagi pasar saham domestik,” katanya.

Dari sisi teknikal, lanjut dia, potensi IHSG BEI untuk melanjutkan kenaikan juga masih terbuka di tengah sebagian harga saham berkapitalisasi besar terkena tekanan pada hari ini (Rabu, 18/3).

“Melakukan akumulasi pembelian pada saham-saham yang sedang terkoreksi adalah tindakan tepat, apalagi kondisi IHSG masih dalam tren penguatan,” katanya.

Tercatat transaksi perdagangan saham di BEI sebanyak 162.049 kali dengan volume mencapai 3,33 miliar lembar saham senilai Rp2,92 triliun. Efek yang mengalami kenaikan sebanyak 114 saham, yang melemah 172 saham, dan yang tidak bergerak nilainya atau stagnan 85 saham.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 218,59 poin (0,91 persen) ke 24.120,08, indeks Bursa Nikkei naik 107,48 poin (0,55 persen) ke 19.544,48, dan Straits Times melemah 8,20 poin (0,24 persen) ke posisi 3.361,75.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Reklamasi Yang Diizinkan Ahok Bisa Dicabut dan Dibekukan

Jakarta, Aktual.co — Salah satu alasan atau dasar yang dipedomasi Gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkan perijinan reklamasi di Pantai Utara Jakarta adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Padahal, Keppres 52/1995 ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad, sudah usang. Sudah ada aturan baru yakni Peraturan Presiden Nomor 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Dasar penerbitan izin reklamasi Ahok diketahui keluar pada 23 Desember 2014 lalu. Surat Nomor 2238 Tahun 2014 itu memberikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G (Pluit City) seluas 160 hektar kepada PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk.
Dalam ketentuan yang diatur Perpres 122 Tahun 2012 yang saat itu diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 5 Desember 2012, disebutkan bagaimana sebuah kawasan laut disebut sebagai Kawasan Strategis Nasional.
“Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (8) dikutip Aktual, Rabu (18/3).
Pada Bab III tentang Perizinan Reklamasi, diatur bagaimana memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, secara tegas ditekankan perizinannya berada pada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Dengan catatan, pemberian izin ini tetap mempertimbangkan masukan dari kepala daerah setempat (Pasal 16), baik Bupati/Walikota maupun Gubernur.
Apabila dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan izin, pemerintah bisa mencabut izin reklamasi dan izin lingkungan yang telah dikeluarkan (Pasal 20).
Pencabutan ini dilalui dengan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang melakukan reklamasi. Peringatan sebanyak tiga kali dan untuk selanjutnya dilakukan pembekuan apabila peringatan Tidfak dipatuhi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Remisi untuk Koruptor

(dari kiri); Anggota Komnas HAM Siti Nurlaila, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma dan Peneliti for Criminal Justice Reform (ICJR) Eramus Abraham Todo Napitupulu saat menjadi pembicara pada acara dialog kenegaraan di Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015). Dialog ini membahas soal isu pemberian remisi untuk koruptor dengan mengangkat tema “Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?”. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Cak Imin Tak Sambut Agung Laksono, Ada Apa?

Jakarta, Aktual.co — Rombongan safari politik partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono ke PKB tak disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Agung Laksono dan rombongan hanya disambut beberapa politisi PKB, di antaranya Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Andi Muawiyah Ramli dan Ketua DPP Bahruddin Nashori.
Pertemuan ini menurut Agung adalah lanjutan dari safari politik setelah kubunya mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
“Sebenarnya Cak Imin ingin bertemu langsung. Namun, karena ada kunjungan kerja dan umroh jadi tidak bisa hadir,” ujar Karding di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
Perlu diketahui, Agung Laksono datang ditemani sejumlah elite Golkar lainnya seperti Sekjen Zainuddin Amali dan Ketua DPP Leo Nababan.

Artikel ini ditulis oleh:

Cak Imin Tak Sambut Agung Laksono, Ada Apa?

Jakarta, Aktual.co — Rombongan safari politik partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono ke PKB tak disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Agung Laksono dan rombongan hanya disambut beberapa politisi PKB, di antaranya Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Andi Muawiyah Ramli dan Ketua DPP Bahruddin Nashori.
Pertemuan ini menurut Agung adalah lanjutan dari safari politik setelah kubunya mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
“Sebenarnya Cak Imin ingin bertemu langsung. Namun, karena ada kunjungan kerja dan umroh jadi tidak bisa hadir,” ujar Karding di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
Perlu diketahui, Agung Laksono datang ditemani sejumlah elite Golkar lainnya seperti Sekjen Zainuddin Amali dan Ketua DPP Leo Nababan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jepang Bangun Pembangkit Listrik 50MW di Papua

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan migas asal Jepang tahun ini berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 50 megawatt di Papua, kata Presiden Direktur Japan Corporation Tetsuo Fujita di Jakarta, Rabu (18/3).

“Secara bertahap kami akan membangun pembangkit listrik sebesar 1.000 megawatt. Untuk langkah awal, proyek pertama yang akan kami bangun 50 megawatt yang membutuhkan 200 hingga 300 juta dolar AS,” kata Fujita usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 1.000 megawatt tersebut termasuk dalam mega proyek Pemerintah Indonesia untuk membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt di Tanah Air. “Harapan saya, kami bisa membangun pembangkit listrik untuk kapasitas 1.000 megawatt dari proyek 35.000 megawatt di Negara Indonesia. Dan semua bahannya bukan berasal dari luar, tapi dari sini (Indonesia),” kata Direktur Emiritus JGC Yoshihiro Shigehisa menambahkan.

Sementara itu, anggota tim ahli Wapres bidang perekonomian Sofjan Wanandi menjelaskan pembangunan pembangkit listrik 50 megawatt dipusatkan di wilayah timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua. “Lokasi proyek yang 1.000 megawatt itu, mereka ingin lakukan di Indonesia bagian timur, di Papua. Mereka sudah mulai membuat pembangkitnya di Sorong, sebagai awalnya,” kata Sofjan.

Batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tersebut juga diambil dari kawasan Indonesia timur karena di sana banyak batu bara tidak terpakai karena kualitasnya rendah untuk diekspor. “Mereka ingin secepatnya mewujudkan ‘power plant’ 1.000 megawatt, makanya dia minta dukungan dari Pemerintah untuk terlibat lebih jauh lagi dalam membangun infrastruktur di negara kita,” jelasnya.

Sedikitnya tercatat 15 lokasi yang menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik di Papua, antara lain Sorong, Biak, Fakfak, Timika, Kaimana, Merauke, Sarmi dan Serui. Selain itu juga pembangkit listrik akan dibangun di Maluku, antara lain di Saumlaki, Dobo, Sofifi, Tual, Tobelo dan Doruba.

Artikel ini ditulis oleh:

1...37,94437,94537,946...43,531Halaman 37,945 dari 43,531

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya